Jumlah Pengunjung :
17,033,111
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Apakah S-2192/WPB.03/BD.0501/2011 tentang pedoman jurnal penyesuaian terkait perubahan kode BA Es I bisa diterapkan utk perubahan kode satker pada tahun 2012? Sperti pada kementerian Agama dulunya kode satker cuma satu tapi terdiri dari beberapa unit, tapi sekarang tiap unit beda kode satkernya. sbelumnya kami ucapkan trimakasih atas jawabannya.

Apabila yang dimaksud Saudara adalah pergeseran dari jenis belanja  57 menjadi  52 (revisi antar jenis belanja) silahkan diajukan ke Ditjen Perbendaharaan dengan catatan tidak mengubah target kinerja

Untuk honor pejabat pengadaan dan pejabat penerima, akun apakah yang tepat? di dipa kami akun 521115 (honor operasional satker) karena dalam SBM satuannya orang bulan, namun di KPPN diminta untuk direvisi men jadi 521213 (honor output kegiatan), mohon jawaban, TK

Pejabat pengadaan dan pejabat penerima walaupun dibayarkan per bulan agar dibebankan ke dalam akun 521213 sesuai yang diatur dalam Perdirjen Nomor PER-80/PB/2011.





saya ingin mengikuti pelatihan PPAKP, bagaimana cara mengikutinya, n apa syarat-syaratnya.

Uang makan silahkan diajukan kembali berdasarkan kehadiran PNS dikantor pada hari kerja dalam satu bulan sesuai dengan PMK 110/PMK.05/2010. KPPN Pekalongan sudah menanyakan hal yang sama melalui heldesk ini. Semoga KPPN Pekalongan sudah dapat membayarkan sesuai dengan PMK dimaksud.

Mohon di aplikasi GPP dibuat menu transfer SPM untuk Uang Makan supaya menghindari kesalahan dan untuk efisiensi waktu pembuatan spm, karena satker kami uang makan masuk rekening masing2 dan jumlah pegawai lumayan banyak.. teng kyu somat

Sampai saat ini belum ada menu transfer untuk Uang Makan. Terima kasih atas usulannya.










Assalamualaikum. Salam hormat, pertanyaan saya, SPT yang telah ditetapkan tanggal perjalanan dinasnya bolehkah kita tunda atau majukan pelaksanannya. Apakah boleh langsung dilaksanakan tanpa merubah tanggal di SPT atau harus dibikin/diganti tanggal yang telah diketik pada lembar SPT. Terima kasih atas jawabannya. Wass.

Dasar dari dilaksanakannya perjalanan dinas adalah Surat Tugas. Sehingga waktu pelaksanaannya adalah sesuai dengan yang ditugaskan dalan Surat Tugas tersebut. Apabila hendak dilakukan penundaan, sepatutnya pula dilakukan perubahan pada Surat Tugas tersebut






Apakah bisa KPPN membayarkan honor pejabat pengelola keuangan (KPA, PPSPM, PPK, Bendahara Pengeluaran) yang sama untuk 2 DIPA yang berbeda?

Sesuai surat Dirjen PBN Nomor S-3775/PB/2012 tanggal 27 April 2012 hal pembayaran honorarium dalam pelaksanaan APBN antara lain menyatakan bahwa honorarium  KPA, PPK, PP SPM, dan Bendahara Pengeluaran dapat dibayarkan atas masing-masing DIPA yang dikelolanya apabila pengelola keuangan tersebut mengelola lebih dari 1 DIPA.

Untuk kegiatan sosialisasi yang melibatkan narasumber dari satker lain yang berjumlah 5 orang, apakah cukup satu kwitansi yang ditandatangani oleh salah satu narasumber atau kwitansi satu per satu.trims.

Bisa cukup dalam 1 Daftar Pembayaran yang memuat nama masing masing penerima honoraium dan ditandatangani oleh masing masing penerima honorarium





Kpd. Yth.: Helpdesk Perbendaharaan, Assalamu'alaikum. Dalam SBU 2012 No. 84/PMK.02/2012 pd Penjelasan SB Masukan Lamp. I hal 18 Nom. 11, disebutkan bahwa honorarium (OB) tim pelaksana kegiatan dapat diberikan apabila ketentuan-ketentuan pembentukan tim pelaksana yang 5 terpenuhi. Pertanyaannya: karena berkaitan dengan orang di luar Satker, dan pelaksanaannya membutuhkan waktu 3 bulan, maka Apakah boleh kegiatan tersebut dilaksanakan hanya pada hari Jum'at setiap bulannya setelah jam kantor? mohon jawabannya. Terima kasih.

Pelaksanaan kegiatan lebih fleksibel yang terutama adalah tercapai nya output kegiatan (kinerja).

Setelah dikeluarkan nya PMK 49 2012, Apakah yang sebelumnya revisi POK, contoh: pergeseran rincian dari (524119 ke  521219)  tetap persetujuan DJPBN atau KPA? thank

Berdasarkan :
1. PMK nomo 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012
2. Peraturan Dirjen PBN Nomor: Per-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2012

Pergeseran/revisi POK merupakan kewenangan KPA yang tidak perlu disampaikan ke DJPBN

Selamat sore, saya ingin menanyakan dasar pembayaran tunjangan brevet POLRI (511236) dan tunjangan keterampilan khusus POLRI (511238). Apa yang yg dimasukkan pada kategori akun itu. Terima kasih.

Sampai dengan saat ini dasar pembayaran tunjangan brevet dan keterampilan khusus POLRI adalah Surat Keputusan Kapolri. SK tersebut masih berlaku sambil menunggu Peraturan Presiden terkait penetapan pemberian tunjangan-tunjangan dimaksud.





Pimpinan Kami mendapat .undangan rapat pertemuan selama 2 hari dari Kementerian (Pusat), pertemuan tersebut dilaksanakan di jakarta dengan akomodasi ditanggung panitia (fullboard dalam kota), Berapa hak yang beliau harus terima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas bantuanya diucapkan terima kasih 

Uang saku sejumlah hari pertemuan

Mohon Penjelasan disertai dasar aturan. untuk gaji induk guru yang menjalani cuti bersalin, tunjangan tenaga fungsional kependidikan nya tetap dibayarkan atau tidak? Soalnya kalau tidak salah membaca, di aturan BKN tentang cuti, cuti bersalin tidak termasuk kelompok cuti yang tidak dibayarkan tunjangan fungsionalnya. terima kasih.

Cuti bersalin diatur sebagai berikut: 1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin. 2) Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. 3) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara. (Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 20 PP 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil). Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Pegawai Negeri Sipil wanita yang melakukan cuti bersalin anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga maka dapat dibayar tunjangan fungsionalnya. Sedangkan untuk untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya tidak dibayarkan tunjangan fungsionalnya karena yang bersangkutan tidak berhak atas cuti bersalin.








Pada tanggal 24-27 April 2012 saya ditugaskan mengikuti Bimtek di GKN, KPPN berada di GKN. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Setjen Kemkeu. Apakah saya tidak boleh menerima perjadin, sementara saya tidak melakukan absen di kantor karena surat tugas?

Pada prinsipnya transpor lokal tidak dibayarkan karena diselenggarakan dalam satu komplek perkantoran.

Adakah batas waktu untuk permintaan kekurangan gaji bagi pns. Ada contoh permasalahan seorang PNS yang selesai Tugas Belajar pada tahun 2009 akan tetapi belum dimintakan kekurangan tunjangan umumnya di tahun tersebut.Apakah di TA 2012 masih bisa dimintakan.Mohon balasannya.Terimakasih.

kekurangan tunjangan umum bisa dibayarkan

Dinas Kami mendapat undangan dari kementerian (pusat) pelaksanaan rapat diluar kantor dalam satu kota, apa saja yang menjadi hak peserta rapat tersebut 

Uang saku sesuai dengan paket meeting (fullboard/fullday) dan transpor lokal.

insentif petugas dimasukkan dalam rekening honor output kegiatan (521213) atau belanja barang non operasional lainnya (521219)??

Apabila dibentuk Tim dengan Surat Keputusan KPA dibayarkan dengan akun 521213, sedangkan apabila hanya dalam bentuk Surat Tugas maka dibebankan ke dalam akun 521219.






Mohon informasinya. SPPD itu diberlakukan untuk perjalanan dinas biasa (biaya dibebankan satker pengirim), atau semua perjalanan dinas, termasuk yang dibiayai penyelenggara !?

SPPD diberlakukan untuk semua perjalanan dinas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-perundangan. Untuk perjalanan dinas yang dibiayai oleh satker penyelenggara, SPPD diterbitkan oleh satker penyelenggara untuk diisi pada kolom kedatangan dan pada kolom pergi/pulang sebagai bukti bahwa pejabat/pegawai telah mengikuti kegiatan di satker penyelenggara dan juga sebagai dasar dalam pembayaran uang harian perjalanan dinas. Untuk biaya transportasi, dibebankan pada satker penyelenggara berdasarkan bukti riil transportasi keberangkatan. Sedangkan untuk biaya tranportasi kepulangan mengacu pada tarif perjalanan dinas atau berdasarkan bukti transportasi keberangkatan. Ketentuan mengenai perjalanan dinas diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalnan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap

Yth. helpdesk. mohon bantuan untuk dikirimkan update SPM12.1.3 dan gpp 04 april 2012. saya udah berusahan download tapi tidak bisa. trimakasih atas bantuannya.

Sudah kami kirimkan update SPM12.1.3 dan gpp 04 april 2012 melalui email  suwardi.637592@gmail.com






Yth. helpdesk. mohon bantuan untuk dikirimkan update SPM12.1.3 dan gpp 04 april 2012. saya udah berusahan download tapi tidak bisa. trimakasih atas bantuannya.

Sudah kami kirimkan update SPM12.1.3 dan gpp 04 april 2012 melalui email  suwardi.637592@gmail.com






saya mau menanyakan tentang perbedaan perjalanan dinas yang pembayarannya melalu LS dan GU/UP, serta proses pencairan perjalanan dinas tersebut

Melalui UP: Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TUP yang dikelolanya. Pemberian uang muka didasarkan pada permintaan dari Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri Surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang, SPPD, Kuitansi perjalanan dinas, Rincian biaya perjalanan dinas. Berdasarkan permintaan tersebut, Bendahara Pengeluaran membayar uang muka perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas.

Melalui LS: Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dapat dilakukan kepada pihak ketiga atau melalui rekening Bendahara Pengeluaran/Rekening Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap. Pembayaran kepada pihak ketiga didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian, sedangkan pembayaran kepada rekening Bendahara Pengeluaran/Rekening Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap dilakukan apabila biaya perjalanan dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dan perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan. Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorke Kas Negara. Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan,kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian
(Ketentuan mengenai perjalanan dinas diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalnan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap)

SPPD diberlakukan untuk semua perjalanan dinas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-perundangan. Untuk perjalanan dinas yang dibiayai oleh satker penyelenggara, SPPD diterbitkan oleh satker penyelenggara untuk diisi pada kolom kedatangan dan pada kolom pergi/pulang sebagai bukti bahwa pejabat/pegawai telah mengikuti kegiatan di satker penyelenggara dan juga sebagai dasar dalam pembayaran uang harian perjalanan dinas. Untuk biaya transportasi, dibebankan pada satker penyelenggara berdasarkan bukti riil transportasi keberangkatan. Sedangkan untuk biaya tranportasi kepulangan mengacu pada tarif perjalanan dinas atau berdasarkan bukti transportasi keberangkatan. Ketentuan mengenai perjalanan dinas diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalnan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap

««« | « Previous | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia