Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
19,186,385
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Apakah sisa dana PNBP bulan Desember tahun 2011 dapat digunakan untuk pencairan kegiatan TA 2011 yang belum sempat di cairkan pada TA 2012

Pada prinsipnya sesuai dengan  Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, Setoran dana PNBP bulan Desember 2011 dapat dipergunakan/dicairkan di tahun 2012 sesuai  perhitungan Maksimal Pencairan (MP) yang telah ditetapkan, sepanjang di tahun 2012 satker tersebut masih mempunyai DIPA.




Mohon penjelasannya mengenai biaya paket meeting yang nilainya dibawah 20 juta bisakah melalui sistem UP dikarenakan pada per No. 80/PB/2011 pada penjelasan akunnya itu paket meeting (kontraktual) berarti harus melalui mekanisme LS, trims.

Masalah kontraktual adalah masalah sistem pengadaan bukan masalah pencairan dana. Jadi bisa saja pengadaan kontraktual, tetapi jika nilainya di bawah Rp.20.000.000,- dibayar dengan Uang Persediaan.



Kami adalah operator baru SIMAK BMN dan Persediaan pada madrasah. Yang kami tanyakan,apakah ada aplikasi SIMAK dan Persediaan TA 2012 dan mohon kami diberi penjelasannya karena kami baru dalam dan belum bisa untuk menjalankan aplikasi ini. terima kasih

Aplikasi SIMAKBMN dan Persediaan tahun 2012 ada. Saudara bisa minta dipandu oleh petugas pada KPKNL atau petugas pada KPPN Blitar . Adapun update Aplikasi atau referensi bisa diakses melalui www.perbendaharaan.go.id






jika satker hendak melakukan kegiatan fullboard meeting, dalam rkakl dimasukkan ke mak (mata anggaran kegiatan) yang mana? 524111 atau 521111? lalu, uang saku yg dibayarkan kepada peserta fullboard meeting tersebut dipotong pph atau tidak?

Paket fullboard meeting dan uang saku untuk kegiatan dalam kota dibebankan ke dalam akun 521219, sedangkan luar kota dibebankan ke dalam akun 524119.





Dalam PMK No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun 2012 : Dalam Penjelasan Uang Makan diberikan kepada PNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam RKAK/L paling banyak per pegawai 22 hari dalam 1 bulan. apakah KPPN boleh membayarkan uang makan lebih dari 22 hari dalam 1 bulan?

Pemberian uang makan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pemberian Uang Makan Bagi PNS
Pasal 2 : Uang makan diberikan berdasarkan kehadirian PNS di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Jadi uang makan boleh dibayarkan lebih dari 22 hari kerja.

Mohon pencerahan, pada DIPA sdh dicadangkan honor PPK A, B dan C (3 orang) dg besaran sesuai anggaran yg akan dikelola namun pada pelaksanaannya hanya dikelola 1 orang PPK. Apakah PPK tsb berhak mendapat honorarium yg sdh dicadangkan "A, B, C" atau hanya berhak 1 honor. tks helpdesk

Sesuai surat Dirjen PBN Nomor S-3775/PB/2012 tanggal 27 April 2012 hal pembayaran honorarium dalam pelaksanaan APBN antara lain menyatakan bahwa honorarium KPA, PPK, PP SPM dapat dibayarkan atas masing-masing DIPA yang dikelolanya. Jadi bukan merupakan honor rangkap.



yth, helpdesk..., adakah dasar hukum yg mengatur ttg honorarium kpa dan bendahara pembantu pengeluaran? brp besaran honorarium tsbt? trimakasih

PMK No. 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA 2012 dan perubahannya PMK No. 36/PMK.02/2012.

Bagaimana pengelolaan keuangan yang baik itu pak

Pengelolaan keuangan yang baik dilakukan oleh pejabat yang memahami aturan dengan baik dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.



1. Lampiran Permenkeu nomor 33/PMK.06/2012 ada kesalahan yaitu nomor 33/PMK.06/2010.2. Terkait pemda sebagai penyewa (pasal 5 ayat (3). Contoh di kementerian kelautan dan perikanan ada pengadaan excavator dengan MAK 521219 (non operasional lainnya) dan belum dihibahkan ke pemda, saat ini dipinjampakaikan ke kelompok pembudidaya. Pertanyaannya:a. apakah pemda diperlakukan sebagai penyewa excavator dari satker pusat (ditjen perikanan budidaya), dan apakah boleh menyewakan lagi ke pihak ketiga atau masyarakat?b. kewajiban pemeliharaan excavator apakah tanggungjawab pemda?karena pemda tidak berani mengalokasikan APBD untuk pemeliharaan excavator yang belum tercatat sebagai asetnya. Bagaimana pula jika pemda memungut sewa untuk menutup biaya pemeliharaan tersebut?

Pemda yang menggunakan BMn milik pemerintah pusat untuk menunjang tupoksi Pemda tidak termasuk transaksi sewa menyewa namun pinjam pakai.

BMN milik pemerintah pusat tidak boleh dipinjamkan kepada Pihak Ketiga oleh Pemerintah daerah.

Perjanjian pinjam pakai Pengguna Barang dengan Pemda yang disetujui oleh Pengelola Barang mewajibkan peminjam untuk melakukan pemeliharaan selain tanah dan/atau bangunan yang dipinjam.

Pungutan sewa hanya dapat diberikan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang sepanjang masih menjadi Barang Milik Negara.





Bagaimana Mekanisme Pengajuan UMK bagi PUMK dan mekanisme pertanggungjawabannya?

Pengajuan Uang Muka ke Bendahara Pengeluaran adalah diatur internal Bendahara tersebut sebab PUMK bukanlah BPP



Salam hormat, mohon pencerahannya.... Pada SKPD kami di tingkat daerah terdapat 2 DIPA yaitu TP dan UB dengan masing2 1 (satu) orang  bendahara pengeluaran, namun pengelola keuangan lainnya (KPA, PPK, PP SPM) masing2 1(satu) orang yg sama. Bolehkah pengelola keuangan (KPA, PPK, PP SPM) tsb menerima honor dari kedua DIPA ? Trims...

Sesuai surat Dirjen PBN Nomor S-3775/PB/2012 tanggal 27 April 2012 hal pembayaran honorarium dalam pelaksanaan APBN antara lain menyatakan bahwa honorarium KPA, PPK, PP SPM dapat dibayarkan atas masing-masing DIPA yang dikelolanya. Jadi bukan merupakan honor rangkap.


mohon di tinjau pemberian uang makan yg bukan instansi pusat atau vertikal..krn ad beberapa instansi laen yg mengajukan uang makan ke KPPN.apakah bs ??? klupun bs itu nmnya pemborosan uang negara.dengan sangat km memohon  di tinjau ulang baik yg sdh berjalan maupun yg akan br memasukan berkas untuk pemberian uang makan.terima kasih

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 disebutkan bahwa uang makan bagi PNS Pusat/Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan. Oleh karena itu bisa saja PNS Daerah  dimintakan uang makan ke KPPN dengan membebani DIPA Satker Instansi Pusat atau Vertikal jika dipekerjakan atau diperbantukan sepanjang pagu dananya mencukupi.





Kepada Yth. DJKN, saya mau menanyakan kenapa setiap mau mendownload File (aplikasi, update aplikasi, peraturan UU, dll) dari website perbendaharaan (ftp1.perbendaharaan.go.id) tidak bisa.mohon bantuannya...terima kasih.

Terkait dengan penggunaan FTP perbendaharaan, kami telah berkoordinasi dengan Pusintek Sekjen Kementerian Keuangan dalam bentuk hosting Sistem FTP Server yang baru di Data Center Pusintek, tetapi sampai sekarangpun kami masih menunggu agar FTP server perbendaharaan yang baru dapat digunakan seperti sebelumnya yang bisa diakses untuk umum. Untuk sementara sebaiknya meminta bantuan KPPN atau Kanwil setempat berkenaan dengan mendownload peraturan atau pengumuman yang berada dalam FTP Perbendaharaan.


























Satker kami terdapat kegiatan pengamatan hujan lebih dari 50 lokasi yang berbeda ,setiap lokasidiangkat petugas pengamatan yang diberikan honor tiap bulannya, per pengamat Rp.350.000 sehingga total dapat mencapai 20 juta lebih. Yang kami tanyakan apakah  pertanggungjawaban untuk pembayran honor kuitansi/tanda terima dapat di wakilkan kepada staf operasional yang menangani hasil pengamatan para pengamat sebagai Penerima/juru bayar?hal ini untuk meringkas saat pembuatan SPTB/dan pembukuan di BKU.Terima kasih atas jawabanya.

Pembayaran honor harus dibuatkan daftar perhitungan pembayaran sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005. Adapun dalam pembuatan SPTB dan pembukuan di BKU untuk mempermudah cukup disebutkan salah satu nama penerima hornor tersebut ditambah kata "dan kawan-kawan". 





Salam hormat, pada SKPD kami terdapat 2 kegiatan PNPM yang mana masing2 mempunyai DIPA tersendiri, sedangkan KPA, PPK, PP-SPM masing2 dijabat orang 1 orang. Apakah honor pada masing2 DIPA tsb dapat diberikan ? Apakah bukan merupakan honor rangkap ? Mohon pencerahannya beserta pasal pd dasar hukumnya. Terima kasih.

Sesuai surat Dirjen PBN Nomor S-3775/PB/2012 tanggal 27 April 2012 hal pembayaran honorarium dalam pelaksanaan APBN antara lain menyatakan bahwa honorarium KPA, PPK, PP SPM dapat dibayarkan atas masing-masing DIPA yang dikelolanya. Jadi bukan merupakan honor rangkap.



Dapatkah alokasi dana BOS dengan akun 521213 untuk membiaya kegiatan Ujian, pembuatan naskah dan sejenisnya? karena dikementerian agama beredar petunjuk penggunaan dana tersebut diantara dapat untuk membiayai kegiatan sebagaimana tertulis diatas.

Dana BOS pada Kementerian Agama menggunakan akun yang sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan dari Kementerian Agama.

Di Instansi kami mendapat undangan pertemuan ke Bandung selama 3 hari,berapa kah transport yang harus kita bayarkan kepada pegawai kami? apakah sebesar transport lokal yang Rp. 100,000 dikali 3 hari atau bagaimana perhitungannya? mohon penjelasan nya.

Apabila masih dalam satu kota maka diberikan uang transport lokal, namun apabila diluar kota diberikan biaya perjalanan dinas.

Saya ingin bertanya,apakah pengganti kwitansi utk sewa kendaraan roda empat dapat berlaku dalam hal perjalanan dinas,mengingat kondisi kami dilapangan tidak memungkinkan untuk mencari travel,atau taxi dalam kota,kabupaten..sementara kami bekerja dari daerah yang lokasinya terpencil, dan hanya ada penyewaan kendaraan roda empat atau roda dua untuk mencapai lokasi, sebab dalam contoh SBU thn 2012 contohnya hanya sederhana, dari bandara ke hotel...sementara kami dari bandara ke hotel, pindah ke kabupaten lain berjarak kadang 100km lebih, kemudian pindah lagi,..dan tidak mungkin menggunakan taxi...untuk itu apakah ada aturan dalam SBU thn 2012 yang menjelaskan perihal kendala kami tersebut..terima kasih..

Untuk perjalanan dinas yang menggunakan modal transportasi dapat diberikan sesuai biaya pengeluaran riil (at cost).






Mohon penjelasan tentang pengertian uang trasport lokal. Bagaimana penggunaan uang trasport lokal ? Hanya diberikan kepada peserta rapat dari luar kantor ? Apakah dibenarkan diberikan sebagai pengganti uang perjalanan dinas ?

Uang transport dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidential dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota atau maksimal 5 km dari batas kota/kabupaten.


Transport lokal diberikan kepada peserta dari dalam kota,
 tidak dibenarkan diberikan sebagai pengganti uang perjalanan dinas.

Kepada peserta luar kota diberikan uang harian yang merupakan komponen perjalanan dinas.

Apakah Perjalanan dinas 1 hari yang lebih dari 6 jam  pulang pergi juga mendapatkan transport? trus untuk pengspjanya seperti apa?

Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke  luar tempat  kedudukan baik   perseorangan  maupun secara  bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya  5  (lima) kilometer dari batas  kota. Untuk perjalanan dinas kurang dari 6 jam  pergi pulang diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% dari uang harian. 


Apabila yang dimaksud adalah perjalanan dalam kota lebih dari 6 jam  pergi pulang diberikan uang transport lokal sesuai Standar Biaya. Peng-SPJ-annya berdasarkan surat tugas. 

««« | « Previous | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR