Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,810,307
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Mohon penjelasan apakah ada batasan jumlah hari dalam pemberian uang harian misalnya untuk diklatpim III (7 minggu) dapat diberikan semua (lebih dari lima hari kerja)? terimakasih

Berdasarkan PMK 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap beserta perubahannya, uang harian merupakan salah satu bagian dari Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, uang harian meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal. Uang harian diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan, diberikan  uang harian setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari Uang Harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan.                                          Berdasarkan PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum 2013 dijelaskan juga bahwa Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku. Kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas di luar kedudukan dapat diberikan setinggi-tingginya 30% dari uang harian.







Helpdesk yth. mohon petunjuk perihal BA/Es/Satker pada isian SSBP Jasa Giro (423221) dan Pendapatan penjualan cadangan beras pemerintah    dalam rangka operasi pasar (423118) tks atas petunjuk dan referensi aturannya

Isian BA/Es/Satker pada SSBP sesuai dengan kode BA/Es/Satker pada SPM pada saat terjadi belanja.










yth helpdesk.. untuk pembukaan rekening kelompok penerima bansos, nama rekening atas nama siapa? apakah bisa nama ketua kelompok atau nama kelompoknya? dasar peraturannya apa? terima kasih

Penyampaian dana bansos ke rekening penerima melalui 2 cara yaitu langsung ke rekening kelompok penerima atau melalui satker penyalur dana tersebut. Aturan detail mengenai mekanisme penyalurannya ada di SE No. 16/PB/2012









Dalam rangka penggunaan Uang Persediaan agar lebih dapat dimanfaatkan menunjang kegiatan operasional perkantoran sehari-hari, dapatkah KPA mengeluarkan pembatasan bahwa dalam rangka pembayaran paket meeting kegiatan konsinyering dibayarkan hanya secara LS?

Pembayaran paket meeting kegiatan konsinyering dapat dilakukan secara LS. Sedangkan untuk paket meeting dengan biaya sd Rp20 juta, dapat dilakukan dengan mekanisme UP.







Mohon klarifikasi, kami akan melaksanakan seminar internasional di Hotel di Gorontalo dengan sewa gedung (Hall) sebesar Rp 25 juta. Padahal di SBU 2012 hanya Rp 5 juta. Bagaimana sebaiknya agar acara tetap berlangsung dan pembayaran sewa gedung pertemuan tidak menyalahi aturan. Mohon infonya. Terima kasih

Biaya atas pelaksanaan kegiatan agar mengacu pada standar biaya TA 2012. Untuk pembayaran kegiatan di luar standar biaya dapat dilakukan setelah ada keterangan/penjelasan dari KPA dan outputnya dijamin tercapai.










Mohon info berapa standart honor nara sumber dari luar negeri untuk seminar di Indonesia dan berapa besaran per diemnya untuk nara sumber tersebut selama 4 hari di Indonesia? Terima kasih. Acaranya Seminar Internasional di Gorontalo.

Pembayaran honor narasumber dari luar negeri dilakukan penyetaraan dengan standar biaya TA 2012 sesuai azas kepatutan dan keahlian yang ditetapkan oleh PPK.







kira2 kapan ada ujian saringan di makassar...?

Terimakasih atas pertanyaannya, tapi maaf pertanyaan yang saudara sampaikan kurang jelas, sehingga kami tidak dapat menangkap maksud dari pertanyaannya.



Mohon penjelasan mengenai pembayaran honorarium honorer, apakah diperbolehkan mengambil dari akun BOS dan akun GTT? mohon disertai PP nya kalau ada...di satker kami akun GTT sudah dicairkan tapi tidak dibagikan..terimaksih atas penjelasannya...

Tidak boleh. Peruntukan akun BOS dan GTT dibedakan, sehingga tidak dapat dialihkan penggunaannya. Pembayaran yang boleh dibiayai dari dana BOS agar mengacu pada peraturan dari K/L yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab KPA masing-masing.











Bagaimana perlakuan pada laporan SAI, dengan adanya perubahan kode satker tahun 2011 dengan 2012?, pada SIMAK masih menggunakan kode satker lama sedangkan SAKPA telah menggunakan kode satker baru? bila dilakukan migrasi bisa saja, namun apa dasarnya perubahan kode satker? karena pada tahun sebelumnya ada yang mengalami perubahan? perlu dijelaskan bahwa adanya beberapa satker mengalami kendala dalam rekonsiliasi dengan KPPN, karena dasar aset dengan kode lama dimasukkan ke kode yang lama. pada SIMAK transfer keluar ataupun masuk, harus punya dasar atau dokumen sumbernya, paling tidak yang kami harapkan ada PENJELASAN atau surat edaran adanya perubahan kode satker. setahu kami perubahan nomenklatur ataupun perubahan kode barang saja ada dasarnya, mohon penjelasan agar kami dapat meneruskannya pada satker kami lainnya. Terima kasih atas jawabannya.

Perubahan kode satker berdasarkan SP Pengesahan dari DJA dan DIPA dari Dit. PA/Kanwil DJPBN. Aturan perubahan kode satker untuk kebutuhan pelaproan sedang disusun.







Pada aplikasi RKAKl yang sudah terintegrasi dengan AFS, saya sudah membuat perencanaan kas bulanan, tapi ketika ingin mengubah rencana penarikan. misalnya belanja modal pengadaan kenderaan yang sebelumnya di rencanakan bulan juni, di percepat jadi bulan mei. setelah diubah pada rencana bulanan, rencana harian tidak berubah (tetap pada bulan yang direkam sebelumnya), sementara pada rencana mingguan sudah berubah. apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengubah rencana penarikan tersebut?

Klik tombol kirim, buat ADK Perencanaan Bulanan kembali



















untuk revisi pagu pada akun 521213 di kegiatan BOS apakah ada batasan maksimalnya??

Revisi honor pada akun 521213 tidak diatur dalam Perdirjen Revisi 2012. Jadi dapat dilakukan revisi tanpa ada batasan maksimalnya




dalam DIPA 2012 kami, terdapat satu kegiatan dengan dua akun didalamnya yaitu 532113 dan 534112. pertanyaan kami, apakah dana pada akun 532113 bisa dipindahkan semuanya ke akun 534112? Terima Kasih

Bisa sepanjang yang diatur dalam Perdirjen Nomor 15/PB/2012







apa benar akan ada acara serah terima sertifikat hasil diklat ppakp 2011 di hotel sahid jakarta

Tidak benar, karena apabila proses sudah selesai maka sertifikat akan dikirimkan ke Setjen masing-masing yang membawai Satker Saudara.



di satker kami ada pegawai yang di undang sebagai narasumber di tingkat eselon I kami,pertanyaan saya biaya perjalanan dinas ybs bisa kah di bayarkan oleh satker kami.. terima kasih

Prinsipnya biaya perjalanan dinas tidak boleh dibayarkan rangkap, jadi apabila biaya perjadin sudah dibayarkan oleh Eselon I (pihak penyelenggara) maka tidak boleh dibayarkan dari satker saudara.






Apakah semua kegiatan yang dilaksanakan di luar kota secara bersama-sama di satu hotel menginap harus dilaksanakan dengan menggunakan paket fullboard, walaupun tanpa melibatkan unit eselon satu lainnya?

Selama semua kegiatan dilakukan di hotel tersebut maka menggunakan paket fullboard meeting.



Selamat pagi perbendaharaan,untuk revisi POk tahun 2011 saya lakukan di DJA,tetapi untuk tahun 2012 tidak bisa jadi untuk revisi POK itu seharusnya dimana bapak/ibu . ..?

Sesuai PER-15/PB/2012 revisi anggaran dapat dilaksanakan oleh PA/KPA sepanjang tidak merubah DIPA. Perubahan POK cukup ditetapkan oleh KPA dan ADK atas revisi POK tidak perlu disampaikan ke Kantor Pusat/Kanwil DJPBN.





Salam.. Apakah diperbolehkan / tidak, staff gol III melakukan perjalanan dari Jakarta ke Kuningan Jabar utk dalam rangka peliputan Acara, dengan menggunakan sewa mobil selama 3 hari ditambah uang bensin dan tol.. Dalam SPPD selama 3 hari itu dibayar juga 2 malam Hotel tempat menginap. Mohon pencerahan.

Boleh, selama ada surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas. Selama melakukan perjadin, ybs berhak atas uang harian (uang saku, uang makan, transport lokal), biaya transport, dan uang penginapan. Untuk besarannya lihat di standar biata 2012. Pengeluaran diluar komponen diatas bisa di-SPJ-kan dengan memasukkan dalam Daftar Pengeluaran Riil.









Kami sudah melaksanakan SBK dalam komponen SBK tersebut ada Biaya Paket Fullboard yang pada saat pembahasan oleh Dit.Anggaran dimasukkan kedalam Belanja barang operasional lainnya. Namun ketika pengajuan ke KPPN ditolak. Menurut KPPN Biaya Paket Fullboard harus masuk belanja bahan.tks atas informasinya.

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kegiatan yang dilaksanakan secara fullboard dibebankan ke dalam akun 521119 atau 521219.









Apakah sudah ada hasil diklat PPAKP angk. II Palembang yang dilaksanakan pada Oktober 2011 yang lalu..?

Kami mohon kesabarannya untuk menunggu karena sampai saat ini masih dalam proses.


Bagaimana caranya untuk ikut PPAKP? karena kita jarang mendapat undangan

Bisa minta informasi ke Setjen Kementerian karena kami mengundang calon pesrta dari K/L melalui Sekjen K/L atau Satker Saudara berhubungan dengan Kanwil DJPBN atau KPPN setempat, dan bisa juga mengunduh dari www.perbendaharaan.go.id







««« | « Previous | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR