Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,810,394
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kenapa Pengajuan SPM dan pengambilan SP2D di KPPN harus yang berstatus pegawai negeri ! Soalnya peraturan itu memperlambat kinerja operator2 yang masih berstatus Honorer (Non PNS) ! Trus kenapa pelatihan PPAKP juga harus yg berstatus PNS, padahan operator yang berstatus non PNS juga banyak ! ... Tolong jgn bedakan antara PNS dan non PNS demi kemajuan pelaporan keuangan ! ...

Pengajuan SPM dan Pengambilan SP2D demikian pula dengan pelatihan PPAKP memerlukan tanggung jawab. Oleh karena itu perlu status PNS. Pegawai honorer sesuai tujuan pengangkatannya seharusnya bukan menjadi tenaga inti tetapi bersifat membantu dan sementara. Dengan demikian jika suatu instansi merasa kurang PNS-nya seharusnya yang dibenahi adalah formasi di kantor tersebut dan bukan merubah aturan yang sudah benar.









kami akan mengadakan pelatihan untuk petani. di dalam dipa ada anggaran untuk bantuan transport bagi para petani. apakah bisa diberikan ? kalo bisa diberikan apakah SPJ nya hanya cukup dengan bukti tanda terima saja. terima kasih

Kepada para petani dapat diberikan bantuan transport/transport lokal dalam Kota sebesar standar biaya.

SPJ cukup dengan bukti tanda terima.

Kami punya kegiatan pengadaan buku literatur perpustakaan dengan kode Akun 536111 (Belanja Modal Fisik) dengan nilai 6 juta, mekanisme pembayarannya apakah harus LS atau bisa dengan UP? Adapun jika harus LS, kami sudah melakukan pembayaran untuk pengadaan buku tsb dengan bukti kwitansi & faktur barang (pajak telah dibayar), mohon solusinya? trimakasih

Sesuai Pasal 7 ayat (7) butir a Perdirjen PBN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, Uang Persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang (52), Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset, dan Belanja lain-lain (58), sehingga pada dasarnya Akun 53611 (Belanja Modal Fisik) dilaksanakan dengan LS. Sedangkan sesuai Pasal 39 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk Pengadaan Barang yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung. Dalam Pasal 57 ayat (5), Perpres Nomor 70 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pemilihan Penyedia Barang dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, yang tentunya diperhitungkan dengan pemungutan pajak sesuai ketentuan. Namun demikian, pada Pasal 7 ayat (7) butir b Perdirjen PBN Nomor 11 Tahun 2011, terdapat ketentuan bahwa diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat, sehingga apabila pembayaran telah dilakukan dengan UP, KPA dapat mengajukan permohonan dispensasi pembayaran akun 536111 melalui UP kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.









































Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... sy pengelola Aplikasi keuangan pada Satket Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang..sy mau nanya..dmn sy bs dapatkan installer untuk Aplikasi SPM, GPP, SAKPA 2012 dan RKAKL 2012 untuk Laptop bersistem operasi Macintosh/Apple???  trims..wassalam

Silahkan Saudara datang langsung ke Customer Service KPPN mitra kerja Saudara.

Yth. Helpdesk,  Apakah Surat Tugas perjalanan dinas untuk pegawai dari beberapa eselon II bisa diterbitkan oleh pejabat Eselon II (atas nama Eselon I)? Terima kasih                   

Tidak dapat, sesuai PMK 113/2012 surat tugas untuk pegawai dalam lingkup unit eselon II diterbitkan oleh Pejabat Eselon II berkenaan.



Ass Bapak/Ibu KPPN DJPBN Saya Irfan dari IAIN SU Mohon Pentunjuk atau PMK yang menyatakan akun 521219 tidak boleh langsung ke bendahara PMK no berapa yang menyatakan itu ? sebelumnya saya ucapkan terima kasih

Pada dasarnya memang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, pembayaran LS merupakan pembayaran kepada pihak ketiga, sedangkan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran hanya sebatas Uang Persediaan. Namun dalam prakteknya selama ini banyak yang menggunakan rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honor kepada Pihak Ketiga

Dalam hal melalui rekening Bendahara Pengeluaran akan lebih baik menggunakan Uang Persediaan.

bolehkah pemasangan instalasi listrik di bebankan di belanja pemeliharaan?

Boleh sepanjang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi jenis aset tersebut.

Ass wr wb, Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengjurnal investasi jangka pendek pada Aplikasi SAI karena di kantor kami terdapat Satker BLU yang mempunyai deposito jangka pendek yaitu setahun. 

Untuk deposito berjangka waktu 1-3 bulan, masih diklasifikasikan "Kas pada BLU", sedangkan deposito berjangka waktu lebih dari 3-12 bulan diklasifikasikan sebagai akun "Investasi Jangka Pendek BLU". Untuk melakukan reklasifikasi  akun "Kas pada BLU" ke dalam akun "Investasi Jangka Pendek BLU"' dilakukan Memo Penyesuaian (MP) yang ditandatangani oleh Pimpinan Satker BLU (tidak perlu disyahkan di KPPN) dengan jurnal sebagai berikut :

Jurnal Pertama :
Mengurangi nilai akun "Kas pada BLU sebesar jumlah yang didepositokan :

Debit : Dana Lancar BLU
Kredit : Kas dan Bank BLU
(dalam aplikasi SAKPA dilakukan dengan memilih akun "Kas pada BLU" dan memberi nilai minus sebesarnilai yang didepositokan).

Jurnal kedua :
Memunculkan deposito jangka pendek  :
Debit  : Deposito-BLU
Kredit : Dana Lancar BLU.

Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di 1 (satu) hotel dengan pelaksanaan 2 (dua) hari selama 6-7 jam setiap harinya, apakah harus dan wajib menggunakan paket pertemuan? Dapatkah digunakan biaya perjalanan dinas perorangan? Apakah panitia/peserta dari dalam kota dapat diberikan uang harian dan transport lokal dalam kota?

Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di satu hotel adalah kegiatan dalam rangka rapat/ seminar/ pertemuan dan sejenisnya, sehingga kegiatan dimaksud harus menggunakan paket meeting.

Kegiatan paket meeting tidak dapat menggunakan biaya perjalanan dinas perorangan.

Kepada panitia/peserta yang melakukan perjadin dalam rangka  rapat/ seminar/ pertemuan dan sejenisnya di hotel dalam Kota tidak diberikan uang harian, namun dapat diberikan uang saku paket fullboard selama kegiatan dan transport lokal dalam Kota (PP) sebesar standar biaya.






Selamat pagi,,, Mau nanya, apa saja kelengkapan berkas untuk merevisi DIPA pergantian Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang di diserahkan ke kantor Kanwil????mohon penjelasannya.. terimakasih...

Revisi DIPA pergantian KPA dan Bendahara Pengeluaran disampaikan ke Kanpus/Kanwil DJPBN dengan melampirkan SK penunjukan sebagai KPA maupun Bendahara Pengeluaran.




assslamu alaikum... mohon penjelasan besaran biaya uang harian untuk perjalanan dinas diklat, yg diatur sebelumnya diberikan 30% dari uang harian, namun pada PMK pejalanan dinas terbaru (113/2012) diatur cuman diberikan uang saku... mohon penjelasannya... wassalam  

Uang harian berupa uang saku sesuai standar biaya sebagaimana dimaksud dalam PMK 113/2012 diberikan dengan asumsi biaya diklat (akomodasi, konsumsi, dan transpor) ditanggung oleh satker penyelenggara/panitia. Sehingga apabila semua biaya diklat sudah ditanggung (seperti mekanisme paket meeting), maka kepada peserta diklat hanya berhak diberikan uang harian sebesar uang saku.









Yang Terhormat Helpdesk DJP, kami akan mengadakan Update data pada aplikasi online, dikarenakan datanya banyak Data yang akan diinput, kegiatan update data akan dilakukan selama 1 bulan penuh, apakah kegiatan tersebut dapat dibayar kan uang sakunya selama 1 bulan penuh, atau uang transport saja yang diberikan selama 1 bulan penuh juga, terima kasih! kami menggunakan operator dari luar kantor, dana terdapat pada akun 521219, terima kasih!

Pada prinsipnya uang transport diberikan sebagai pengganti biaya transport perjalanan dari tempat keberangkatan sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat keberangkatan dimaksud. Sedangkan uang saku pada prinsipnya diberikan sebagai  upah/uang lelah atas prestasi pekerjaan yang dilakukan pada paket kegiatan tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk rapat/pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor. Berkenaan dengan prinsip tersebut maka apabila kegiatan dilakukan secara terus menerus dalam satu bulan dan menginap di tempat tersebut maka dapat diberikan uang saku selama pelaksanaan kegiatan (satu bulan) dan uang transport diberikan satu kali saja sebagai transport keberangkatan dan kepulangan. Sedangkan apabila kegiatan dilaksanakan tidak terus menerus dan tidak menginap maka uang transport dan uang saku diberikan per hari berdasarkan pelaksanaan kegiatan.   





















juknis BOK menyatakan bahwa bok boleh untuk biaya transport petugas  yang tentunya jaraknya boleh untuk < 5 km. namun di SPJ bok kami menggunakan perjadin ( syarat perjadin > 5 km ). Apakah boleh biaya transport petugas, SPJ nya dirubah jadi perjadin, mengingat akun tranport petugas di daerah kami masuk akun perjadin. mohn pnjlasan. trims.

Dalam PMK 113/2012 mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri  pelaksanaan perjadin tidak lagi mengacu pada 5 km dari batas Kota. Biaya transpor dalam rangka perjadin menggunakan Akun perjadin (5241XX)





Apa bukti-bukti yang harus kita lampirkan pada saat pengamprahan honorarium tim pembuatan lakip

Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam pengajuan honorarium Tim Pembuatan LAKIP adalah SK Tim Pembuatan LAKIP, Daftar Nominatif Penerima Honorarium dan SSP PPh Pasal 21


Dalam PMK NOMOR 113/PMK.05/2012 dinyatakan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu Tingkat A, B, dan C maka dalam pelaksanaan nya gimana? Uang harian dan uang penginapan dalam Standar Biaya berbeda tingkatnya. mohon masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kami. terima kasih    

Pada penjelasan mengenai uang harian dalam PMK tentang standar biaya disebutkan bahwa pelaksanaan perjadin mengikuti PMK yang mengatur mengenai Perjadin (aturan yang lama PMK 45 tahun 2007). Sedangkan aturan perjadin yang baru yaitu dalam PMK 113/2012 disebutkan bahwa tingkat biaya perjadin dibagi ke dalam 3 tingkat yaitu A, B, dan C. Maka tingkatan biaya perjadin dalam standar biaya mengikuti PMK yang mengatur perjadin (PMK 113/2012) yaitu A, B, dan C. 










Mohon Penjelasan PMK 113 Tahun 2012 Pasal 11 (4) lampiran V tentang Rapat diluar kantor, peserta menerima uang harian satu hari kedatangan dan satu hari kepulangan, trms

Pada Lampiran V tentang kegiatan rapat di luar kantor dibayarkan uang harian 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari pada saat kepulangan  hanya kepada Pelaksana SPD yang mengalami kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan.





Penerapan PMK 113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas apakah masih harus menunggu Perdirjen Perbendaharaan sesuai dengan pasal 39 PMK 113 Tahun 2012 atau sudah bisa diterapkan di Kementerian/Lembaga? dan mohon Penjelasan Pasal 11 (4) lampiran V tentang Rapat diluar kantor, pserta menerima uang harian 1 hari kedatangan dan satu hari kepulangan, trms

1. PMK 113/2012 sudah dapat dilaksanakan tanpa menunggu Perdirjen Perbendaharaan.

2. Pada Lampiran V tentang kegiatan rapat di luar kantor dibayarkan uang harian 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari pada saat kepulangan  hanya kepada Pelaksana SPD yang mengalami kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan.






Assalamualikum.. Dengan dikeluarkannya PMK 73 tahun 2008 dan PER-47/PB/2009 maka satu-satunya panjar/uang muka adalah perjalanan dinas sehingga selain hal tersebut tidak diperkenankan. Aturan ini dibuat untuk melindungi Bendahara dan kejelasan tanggung jawab atas uang yang dikelola. Apakah maksudnya?? sedangakan misalnya kami mengambil Uang Persediaan tgl 10 jan dan langsung dibagi ke BPP/PUMK tgl 10 jan juga apakah itu bukan merupakan panjar ? sedangkan mereka terima uang (panjar) dulu baru menyerahkan SPJ setelah beberapa hari.. Nah bagaimana pencatatan bendahara pada tanggal 10 untuk transaksi penyerahan uang ke BPP/PUMK ? Trims atas pencerahannya

Pemberian UP ke BPP adalah sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan di unit tempat BPP berada dan bukan sebagai uang panjar. Untuk itu, Bendahara Pengeluaran hendaklah memantau penggunaan UP di BPP dengan meminta memastikan bahwa BPP membukukan dan membuat LPJ BPP. Tatacara pembukuan atas penyampaian UP ke BPP mengacu pada PER-47/PB/2009 yaitu pada BKU, BP Kas dan BP BPP.
















Assalamu'alaikum, apakah honor narasumber dalam kegiatan yang tarifnya 200.000/jam boleh dibayarkan kepada guru/narasumber intern madrasah sendiri, menurut satu pendapat kppn harus dibayar kepada diluar eselon yang bersangkutan, mohon petunjuk,,,terimakasih

Honor narasumber boleh dibayarkan kepada guru/ narasumber intern madrasah sendiri sepanjang peserta pada kegiatan dimaksud ada yang berasal dari luar madrasah (misal dari masyarakat atau dari luar Eselon 1 lain).










bgmn caranya daftar PPAKP dan dowload aplikasi Simak serta Persediaan sama data basenya

Untuk daftar sebagai calon peserta PPAKP silahkan daftar melalui Setjen Kementerian/Lembaga dimana Saudara saat ini bekerja. Sedangkan untuk donwload aplikasi Simak serta Persediaan Saudara bisa minta bantuan ke KPPN mitra kerja Saudara.







««« | « Previous | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR