Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
19,178,413
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Yth Help desk..mohon penjelasan mengenai dokumen yang harus di lengkapi untuk kegiatan perjadin dalam kota yang di bayarkan uang harian 75% ? apakah format SPPD nya menggunakan format yang sama dengan sppd luar kota dalam kegiatan tersebut bolehkah di berikan fasilitas penginapan, karena kegiatannya harus dilaksanakan full sampai malam

Dokumen dan format SPD sama antara dalam Kota sampai dengan 8 jam, lebih dari 8 jam atau luar Kota. Lamanya waktu pelaksanaan perjadin dinyatakan dalam Surat Tugas oleh Atasan Pelaksana SPD. Pemberian fasilitas penginapan berdasarkan penilaian oleh PPK.

Yth. Helpdesk, jika Pengguna Anggaran (PA) meng-SK-kan dirinya sebagai penanggung jawab dalam tim pelaksana kegiatan, apa boleh diambil honor keduanya? karena tidak ada aturan yg spesifik melarangnya. pertanyaan ini pernah dijawab sebelumnya, namun saya kurang jelas ttg dasar aturan mana yg menyebutkan boleh tidaknya. ada 14 kegiatan yang si-SK-kan melalui SK kepala Dinas yang dalam masing-masing kegiatan, PA sebagai penanggung jawab. semua honor diambil. mohon pencerahannya tentang aturan tersebut, jika ada. trima kasih.

Pembayaran honorarium kegiatan, sangat tergantung dari sumber dananya, menjawab pertanyaan tersebut perlu diklarifikasi apakah kegiatan tersebut berasal dari sumber dana yang sama, atau berbeda. Dalam APBN hal ini akan diketahui dari dokumen DIPA, sepanjang berasal dari kegiatan, output dan akun yang sama maka pegawai tersebut hanya berhak atas satu honorarium, namun bila berasal dari sumber dana yang berbeda maka pegawai tersebut berhak atas honor atas kegiatan yang berbeda pula, hal ini biasanya tercermin dari SK penunjukan pegawai tersebut dibayar dengan menggunakan sumber dana dimana hornor kegiatan tersebut dibayarkan.






maaf pak saya mau bertanya, tante saya beberapa waktu kemarin mengalami nasib dimana dia dirampok di tengah jalan saat akan mengantar uang jamkesmas sebesar 300 juta. kasus ini sudah dilaporkan kepada kepolisisn dan masih dalam pengusutan. namun sampai saat ini tante saya masih sering di tuntut untuk mengembalikan uang tersebut oleh kepala dinas bahkan bupati. saya mau tanya apa yang seharusnya kami lakukan? dimana kami cari uang sebanyak itu? siapa sih mau dirampok? mohon petunjuknya

Pada prinsipnya bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti keruguan tersebut. Saat ini ketentuan mengenai ganti kerugian oleh bendahara sudah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Untuk pegawai negeri bukan bendahara belum ada pengaturannya, namun demikian merujuk pada pengaturan BPK tersebut, perlu kiranya dalam rangka penyelesaian kasus tersebut dibentuk majelis untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab atas kehilangan uang dimaksud apabila tidak disebabkan karena adanya kelalaian maka tidak dapat dituntut untuk mengambalikan uang tersebut, sambil menunggu proses di kepolisian












Jika ada kerjasama penelitian dengan pihak luar, di dalam RAB MOU ada hitungan besarnya uang harian untuk perjalanan tapi tidak berdasarkan SBU. Bagaimana hitungan untuk pelaporan apakah tetap berdasarkan SBU atau MOU yang sudah dibuat.

Apabilan yang dimaksud dengan pihak luar adalah pihak swasta atau lainnya, sedangkan sumber pendanaannya berasal dari DIPA, maka besaran uang harian harus berdasarkan SBU


Dengan hormat, Apakah boleh saya menerima honor OB melebihi 12 OB dari kegitan yang berbeda dalam satu tahun anggaran.

Penganggaran berbasis kinerja, honor dapat melebihi 12 OB sepanjang pada kegiatan yang berbeda. Pada prinsipnya pembayaran honor dalam 1 (satu) output kegiatan dibuatkan 1 (satu) SK dengan maksimal 12 OB.

Selamat siang, yang ingin saya tanyakan adalah kasus yang saya alami sendiri tentang honorarium yang saya terima. saya terlibat di beberapa kegiatan berdasarkan SK dari PA sebagai PPTK, Staf Pengelola dan Pengawas lapangan, yang mana jabatan tersebut tidak dalam satu kegiatan. Sebagai gambarannya: 1. Kegiatan A saya ditunjuk sebagai Staf Pengelola 2. Kegiatan B saya di tunjuk sebagai PPTK 3. Kegiatan C saya ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan Di setiap kegiatan tersebut dialokasikan honorarium untuk masing masing jabatan sesuai dengan standard biaya yang ditetapkan oleh walikota dengan satuan OB (orang/Bulan). Berdasarkan hasil temuan inspektorat honorarium yang saya terima harus dikembalikan sebagian karena total honorarium yang diterima dari perhitunganya melebihi 12 OB. Cara perhitungannya adalah dengan menjumlahkan seluruh pagu dana di beberapa kegiatan tersebut , kemudian dari total pagu dana tersebut dibandingkan dengan standard honor dalam Standar Biaya x 12 bulan. Selisihnya harus dikembalikan. Jadi total pagu dana di beberapa kegiatan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan kegiatan.   Apakah perhitungan pembayaran honor maksimal 12 bulan itu seperti itu? karena saya terlibat di beberapa kegiatan yang memiliki tugas, tanggung jawab dan output yang berbeda disetiap kegiatan tersebut. Mohon pencerahannya, terima kasih

Seorang pegawai yang mendapat SK lebih dari 1 kegiatan yang berbeda bagaimana pembayaran honornya ? menjawab pertanyaan tersebut perlu diklarifikasi apakah kegiatan tersebut berasal dari sumber dana yang sama, atau berbeda. Dalam APBN hal ini akan diketahui dari dokumen DIPA, sepanjang berasal dari kegiatan, output dan akun yang sama maka pegawai tersebut hanya berhak atas satu honorarium, namun bila berasal dari sumber dana yang berbeda maka pegawai tersebut berhak atas honor kegiatan yang berbeda pula, hal ini biasanya tercermin dari SK penunjukan pegawai tersebut dibayar dengan menggunakan sumber dana dimana hornor kegiatan tersebut dibayarkan (biasanya terdapat pada klausul mengingat).




















Mau menanyakan perihal pemberian uang harian berkaitan dengan perjalanan dinas dalam rangka pelantikan hakim yang dimutasi...oleh karena jauh dari Bantul ke Brebes, apakah PTT (driver) apakah bisa diberikan uang harian? Terimakasih

Kepada driver tidak dapat dibayarkan biaya perjadin karena tidak terkait dengan output pelantikan hakim tersebut.

ass.. mu tanya untuk persetujuan pembukaan rekening untuk belanja sosial biasanya butuh waktu berapa lama..? 

Sesuai SOP, persetujuan diproses paling lama 5 hari kerja setelah dokumen permintaan lengkap diterima oleh Dit. PKN, DJPBN



Mohon informasi untuk pencatatan Software Komputer pada SIMAK BMN, apakah software komputer tersebut dicatat sebagai aset tersendiri dengan kode 8010101001 masuk aset tak berwujud, atau sebagai penambah nilai aset untuk komputer/ PC Unit ? Apabila sebagai penambah nilai aset untuk PC, apakah jika terjadi kerusakan berat pada PC tersebut yang mengakibatkan tidak bisa dipergunakan kembali, apakah software tadi ikut dirusakberatkan? padahal dipakai di PC yang lain masih bisa. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

"Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. sebagai aset, harus memenuhi 2 kriteria umum yaitu kemungkinan besar memberikan manfaat di masa depan dan dapat diukur dengan handal.
Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi,
dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Selain itu untuk bisa dicatat sebagai aset, harus memenuhi 2 kriteria umum yaitu kemungkinan besar memberikan manfaat di masa depan dan dapat diukur dengan handal.
"
Berkenaan dengan pertanyaan Pak Setyo tentang bagaimana pencatatan software apakah terpisah atau merupakan penambah nilai peralatan dan mesin? apabila ada software yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan misalnya operating system windows), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Sedangkan biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset seperti diatas.
















-gimana caranya menjadi peserta PPAKP?apa kita harus menunggu surat dari direktorat jenderal perbendaharaan dulu baru bisa mendaftar atau langsung mendaftar dan kemana daftarnya?

Setiap awal tahun Sub Tim Pengajar dan Peserta PPAKP akan mengirim surat kepada Setjen Kementerian/Lembsga dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap Provinsi tentang penjaringan calon peserta PPAKP baik Reguler maupun Manajerial  yang memenuhi syarat, selanjutnya setiap Setjen Kementerian /Lembaga mengirim daftar calon peserta kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada Provinsi setempat. Berdasarkan daftar usulan dari Setjen Kementerian /Lembaga tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan meneruskan ke Sub Tim Pengajar dan Peserta PPAKP kantor pusat. Setelah dievaluasi terlebih dahulu selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan daftar calon peserta PPAKP dan dikirim ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan masing-masing Provinsi selaku panitia penyelenggara . Bagi pegawai yang telah diusulkan sebagai calon peserta bisi mencari informasi ke Kanwil DJPBN di Provinsi setempat atau melihat pengumuman di web perbendaharaan.





























STPN adalah sekolah tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Staf Pengajar atau dosen di STPN berjumlah 42 orang, 31 diantaranya sudah tersertifikasi. Tugas Pokok Dosen, diantaranya: Selain melaksanakan perkuliahan, terdapat tugas membimbing studi, membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan basil penelitian akhir, Penguji pada ujian  akhir, Membimbing Kuliah Kerja Praktek Pertanahan Terpadu(KKPPT), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan di  laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran, dll. PERTANYAAN: Apakah kegiatan-kegiatan tersebut bisa diberikan honorarium? (karena selain TUPOKSI Dosen/Pengajar yang bersangkutan, mereka juga akan mendapatkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan kehormatan).

"Pemberian honor Tim sebagaimana PMK Nomor 84/PMK.08/2011 harus memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi untuk kegiatan sepanjang:
a. Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur
b. Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/eselon I lain
c. Sifatnya temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja
d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi PNS terkait, disamping tugas pokoknya sehari‐hari
e. Dilakukan secara selektif, efisien, dan efektif"












bolehkah akun 521219 dipergunakan untuk membayar honor panitia kegiatan?

Apabila panitia dibayarkan honornya berdasarkan SK Tim Kepanitian maka dibayar dengan akun 521213 (Belanja Honor Terkait Output Kegiatan) namun apabila dibayarkan uang harian berdasarkan Surat Tugas dari atasan maka menggunakan kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).



Pada satker kami terdapat akun 511151(belanja tunj.umum PNS), tetapi pada satker kami tidak ada pgawainya, yang ada hanya Guru dan KTU, sehingga pada akun tersebut tidak terpakai/ terealisasi. Bisakah kami merivisi dan mengalihkan pada akun baru 512211 (Bel. lembur) karena sering terdapat kegiatan yg perlu lembur ?

Revisi menambah belanja lembur tidak dapat dilakukan (merupakan pagu tertutup).

Kepada Yth. Ditjen Perbendaharaan Saya mau nanya pak bentuk pertanggungjawaban untuk paket fullboard di hotel bagaimana ya? misal nya jumlah peserta dan panitia 50 orang, akomodasi kan jadi 25 kamar, apakah perhitungan di faktur dipisah antara akomodasi utk 25 kamar dan konsumsi dll utk 50 orang atau dijadikan satu akomodasi dan konsumsi untuk 50 orang, krn kl di SBU kan dijelaskan akomodasi utk es-III ke bawah 1 kamar berdua tp kl paket fullboard satu hari semalam lengkap dengan penginapan dan akomodasi rehat kopi dan ruang meeting, jadi agak membingungkan ini pak, Terima kasih.

Pertanggungjawaban biaya dengan paket meeting fullboard tidak perlu dipisahkan antara akomodasi dan konsumsi. Paket meeting fullboard mencakup akomodasi/menginap 1 malam, konsumsi terdiri dari makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan, serta ruang pertemuan dan fasilitasnya.

jika saya menerima honor dari 4 kegiatan berbeda dengan jumlah OB 18 bulan. output masing-masing kegiatan berbeda. Honor yang saya terima berasal dari 1 jabatan pada satu kegiatan. apakah saya berhak menerima honor 18 OB atau hanya 12 OB? mohon penjelasannya dan aturan yang mendasarinya?

Belum ada aturan yang membatasi mengenai pembayaran honor.
Honor kegiatan dibayarkan berdasarkan SK, pada prinsipnya 1 (satu) output kegiatan dibuatkan 1 (satu) SK dengan maksimal 12 OB.

Satker kami pada tahun 2012 ada MAK 521219 sebagaimana diatur dalam POK diperuntukan bagi CPCL, pembinaan, pengawalan, monev dan evaluasi.  Apakah bisa digunakan untuk perjalanan dinas ? Bila memungkinkan bagaimana realisasinya dan SPJnya ? Terimakasih atas bantuannya.

Akun 521219 terkait dengan kegiatan luar kantor diperuntukkan untuk transpor lokal bukan biaya perjalanan dinas. Apabila Saudara akan melaksanakan kegiatan yang memenuhi kriteria perjalanan dinas sebagaimana disebutkan dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012 maka pembayarannya menggunakan kode akun 524111 (Belanja Perjalanan Biasa) atau 524119 (Belanja Perjalanan Lainnya. Terkait dengan administrasi kegiatan perjalanan dinas agar berpedoman pada PMK Nomor 113/PMK.05/2012 .









bagaimana cara menghilang tanda hijau  pada aplikasi rkakl 2013, sehingga bisa di baca oleh aplikasi tsb. krn jika data tsb masih dalam posisi tanda hijau datanya tidak bisa di baca. contohnya. ada kegiatan baru pada satker kami berupa kegiatan yang selama belum pernah termuat dalam rkakl sebelum.  

Belum dilakukan proses validasi di menu RKAKL.

Mohon informasi. Kebetulan institusi kami sedang diperiksa Itjen. Saya memohon informasi tentang dasar hukum yang menyatakan bahwa bukti transfer pembayaran gaji dan honorarium (payroll) dapat dijadikan bukti sah untuk pertanggungjawaban.Terima kasih    

Dasarnya adalah Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 Petunjuk Teknis Pengalihan Administrasi Belanja PNS Pusat kepada Kementerian Negara/Lembaga.



Gimana servernya perbendaharaan, kalau gini terus satker susah dapat update-an yg diluncurkan oleh dirjen perbendaharaan, habis nggak bisa di download, mohon perhatiannya      

Terima Kasih atas pertanyaannya, pada bulan Mei 2012 server ftp perbendaharaan yang beralamat ftp1.perbendaharaan.go.id dilakukan collocation dari Data Center Perbendaharaan ke Data Center Pusintek yang mengakibatkan adanya perubahan/penambahan pada konfigurasi Server dan beberapa perangkat jaringan pada sisi policy dan firewall di Pusintek sehingga pada awal collocation masih terjadi gangguan pada koneksi yang mengakibatkan beberapa file tidak bisa di download, dan baru bisa diperbaiki di awal bulan September.























mohon link unduh surat ditjen tentang pemanggilan peserta diklat PPAKP reguler gelombang IV diperbaiki atau kirim ke alamat email saya terima kasih atas perhatiannya

Terimakasih atas pertanyaannya, Surat pemanggilan peserta diklat PPAKP angkatan IV telah diupload di webe perbendaharaan, silahkan untuk mengunduhnya




««« | « Previous | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR