Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,524,889
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Selamat pagi.....apakah boleh honor diberikan setiap bulan, syarat pemberian honor diatur dimana ya pak lebih jelas nya. Terima kasih

Honor dapat diberikan setiap bulan  dengan terlebih dahulu ditetapkan dasar pelaksanaannya. Pemberian honor mengacu pada PMK no.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA 2012. 

Yth. Helpdesk Perbendaharaan, Apakah narasumber yang berasal dari daerah dapat diberikan uang saku paket fullboard? Terima kasih

Dalam Lampiran V PMK 113/PMK.05/2012 dinyatakan bahwa narasumber (pusat/daerah) tidak dapat dibayarkan uang saku paket meeting halfday/fullday/fullboard. Kepada narasumber dimaksud dibayarkan honor narasumber.




Ass,Wr.Wb,pertanyaan Saya ..1). Boleh atau tidak panitia PPIH Embarkasi ( Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji )Menerima Honor ( 521213 ) dan Uang Harian ( 521219 ),dan apa dasar/Aturannya..? 2).Boleh atau tidak biaya operasional Pengurus FKUB ( Forum Komunikasi Umat Beragama ) diserahkan Langsung ke Rek.FKUB sedangkan Tanah dan Bangunan Milik Satker Kami.

Sepanjang kegiatan PPIH merupakan kegiatan yang berhubungan pencapaian output satker Saudari dan pemberian honor yang dengan maksud untuk menunjang dan meningkatkan pencapaian output, disetujui oleh KPA, diusulkan dalam POK dan RKAKL, disetujui oleh DJA, dan telah terbit DIPA nya maka dapat dibayarkan dengan kode akun 521213 (Belanja Honor Terkait Output Kegiatan).
Biaya operasional untuk pemeliharaan Tanah dan Bangunan Satker hendaknya tidak diserahkan kepada FKUB, namun sebaiknya dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual dengan Pihak Ketiga (rekanan).




Helpdesk yth. : Peraturan-peraturan yang ditampilkan di situs ini, ternyata tidak bisa diunduh, sementara kami sangat mengandalkan layanan ini untuk mendapatkan peraturan terbaru, karena sekarang KPPN tidak lagi menginformasikan adanya peraturan/ketentuan terbaru, dan kalau ada informasi biasanya menyarankan untuk mengunduh dari situs Ditjen Perbedaharaan. Apakah ada cara lain selain mengunduh dari situs ini? Demikian, mohon penjelasan.  

Permasalahan yang terjadi pada situs perbendaharaan terkait tidak dapat di unduhnya peraturan  segera akan di tindak lanjuti dengan berkordinasi dengan pengembang sistem  teknologi informasi DJPBN dan kepada KPPN akan di ingatkan agar mengoptimalkan tugas dan fungsi costomer service (CSO) pada Front Office  (FO) KPPN dalam memberikan informasi terkini seputar peraturan-peraturan Perbendaharaan kepada Para Stakholders












1. Apakah dikenakan pajak Pengeluaran dengan Akun 521111 untuk Keperluan sehari-hari Perkantoran yang nilainya diatas 1 jt dan untuk Biaya Tenaga Pramubhakti/Keamanan? 2. Jika ada piutang untuk 1 Okt 2012 s.d 30 Sept 2014 sebesar Rp24juta dan dicicil setiap bulan, dan dari 1 Okt s.d 31 Des 2012 tdk ada pembayaran sehingga diklasifikasikan sbg piutang kurang lancar dg penyisihan 50%, apakah penyisihan tahun berjalan dihitung dari 24 juta atau hanya 3 juta (yang tidak tertagih di tahun 2012) dan yang belum dilalui menggunakan 0.5% (lancar) ? Mohon penjelasannya dan alasan perhitungana kenapa memakai 24 juta atau 3 juta.

Untuk pertanyaan masalah pajak silahkan tanya ke KPP terdekat

Apabila bulan Oktober diterbitkan SPN ke 1, satu bulan sejak SPN ke 1 tidak dibayar maka kualitasnya menjadi kurang lancar dan kemudian bulan Nopember diterbitkan SPN ke-2. Setelah diterbitkan SPN ke 2 bulan Desember tidak dibayar maka diturunkan kembali kualitasnya menjadi diragukan dan segera diterbitkan SPN ke-3. Pada tanggal 31 Desember piutang tersebut memenuhi ketentuan untuk digolongkan dengan kualitas diragukan dengan besarnya penyisihan sebesar 50%. Piutang yang telah jatuh tempo tersebut pada laporan keuangan disajikan dalam kategori sebagai aset lancar dengan penyisihan sebesar 50%. Selanjutnya untuk piutang yang belum jatuh tempo disajikan dalam neraca dalam kategori piutang dengan penyisihan sebesar 50% juga. Untuk piutang untuk debitor yang sama dengan transaksi yang sama maka piutang yang menunggak dan yang belum jatuh tempo disisihkan dengan besaran yang sama. Kebijakan tersebut diterapkan mengingat apabila piutang yang menunggak dan piutang yang belum jatuh tempo disisihkan dengan besaran yang berbeda akan tidak logis karena satu debitor memiliki kondisi keuangan yang sama pula.


















Mohon bantuannya. SKPD di wilayah provinsi kami ada yang menjelaskan bahwa jika rapat di hotel baik menginap maupun tidak, kami tidak bisa meng-spjkan sebagai perjalanan dinas, tapi sebagai uang saku dan atau bantuan transport. Sementara di SKPD lain  ada juga yang langsung mau menandatangani SPPD untuk perjalanan dinas. Kadang rapat di kantor pun diberlakukan sama. Adakah juklak/ juknis untuk penyelenggara dan juklak/ juknis untuk SKPD pengirim. Serta dokumen apa saja yang diperlukan oleh penyelenggara maupun pengirim untuk pembuatan spj masing-masing SKPD. Terimakasih

Peraturan pelaksanaan perjalanan dinas dengan sumber dana APBN berpedoman pada PMK Nomor 113/PMK.05/2012. Kegiatan rapat di hotel dengan paket meeting  termasuk jenis perjalanan dinas jabatan. Biaya atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dipertanggungjawabkan sebagai biaya perjalanan dinas, meliputi biaya transport, dan uang harian berupa uang saku paket meeting. Sedangkan biaya penginapan merupakan biaya non operasional lainnya karena sifatnya kontraktual dengan pihak ketiga/hotel.
Dokumen untuk pertanggungjawaban antara lain berupa: 1) surat tugas, 2) SPD, 3) Surat perjanjian kontrak dengan hotel.

Mohon penjelasannya. Untuk kegiatan rapat yang diselenggarakan di hotel diluar kota baik menginap maupun tidak, beban biaya apa saja yang bisa di-spj-kan oleh bendahara instansi pengirim dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk meng-spj-kannya ?! Terimakasih

Yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan Uang Persediaan sesuai dengan DIPA satker. Oleh karena itu, dokumen yang perlu dipersiapkan Bendahara sebagai SPJ adalah yang terkait dengan pengeluaran yang dilakukannya. Sementara atas pembayaran dengan menggunakan LS adalah tanggung jawab PPK.










mohon petunjuk selama ini saya mengambil file SKPA dgn login di ftp1.perbendaharaan tapi sekarang alamat ftp1 tempat sya mengambil data itu tidak bisa lagi diakses, apakah ada source lain yang bisa saya tuju untuk mendapatkan data SKPA?

Terima Kasih atas pertanyaannya, pada bulan Mei 2012 server ftp perbendaharaan yang beralamat ftp1.perbendaharaan.go.id dilakukan collocation dari Data Center Perbendaharaan ke Data Center Pusintek yang mengakibatkan adanya perubahan/penambahan pada konfigurasi Server dan beberapa perangkat jaringan pada sisi policy dan firewall di Pusintek sehingga pada awal collocation masih terjadi gangguan pada koneksi yang mengakibatkan beberapa file tidak bisa di download, dan baru bisa diperbaiki di awal bulan September.





















Slmt pagi; Saya punya beberapa pertanyaan terkait pengelolaan perbendaharaa. Setelah saya melihat-lihat pertanyaan yang diajukan penanya lain, kelihatannya apa yang hendak saya tanyakan ada dipertanyaan-pertanyaan tsb. Bolehkan saya mendapat copy jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tsb?   Demikian dan Tks

Terimakasih atas pertanyaannya, saat ini kami sedang menyusun kumpulan pertanyaan dan jawaban berupa bunga rampai dari pertanyaan dan jawaban helpdesk, semoga segera dapat dicetak, untuk sementara Saudara dapat mencopy langsung melalui  helpdesk dari menu pertanyaan dan jawaban.








Saya mau nya nih pak bagaimana caranya membuat anak satker pada GPP-2008, karena di tempat saya bekerja ada 6 Eselon II, tapi untuk membuat daftar gaji, uang makan, uang lembur, masih menyatu ..yang menjadi pertanyaan saya bagaimana caranya memecah mecah menjadi beberapa anak satker.. Terimakasih, By Nasichin  

Untuk versi 12.1.5 petunjuknya salah. Seharusnya di-copy paste saja.

pimpinan saya melaksanakan diklat pimpinan selama 40 harib di Magelang. bagaimana cara perhitungan uang saku/ uang hariannya?

Semua biaya yang dikeluarkan dalam diklat dimaksud biasanya ditanggung oleh satker penyelenggara, maka uang harian yang diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya dan dibayarkan sesuai penugasan (sejumlah hari riil pelaksanaan diklat yaitu 40 hari). Pemberian uang saku dimaksud sesuai dengan ketersediaan anggaran.







Kami menyelenggarakan rapat 2 hari fullboard di hotel, pada saat hari pelaksanaan tidak semua peserta hadir (hanya 80%). Apakah kami tetap harus meng-LS-kan biaya hotel 100%? Karena deal pembookingan kamar hotel sudah terjadi sebelum acara dilaksanakan. terimakasih

Ditjen Perbendaharaan tidak mengatur  hal yang Saudara maksud, sebaiknya dikomunikasikan dengan pihak hotel.



Mohon maaf sebelumnya. Melihat ada kebingungan dari pihak pembuat spj perjalanan dinas antara memasukkan perjalanan dinas atau hanya bantuan transport. Saya usul supaya dalam membuat undangan menyebutkan penyelenggara menanggung biaya apa saja dan pihak yang diundang menanggung biaya apa saja. Atau saat membuat anggaran, jika memang direncanakan di hotel, maka seluruh biaya ditanggung instansi penyelenggara, sehingga peserta hanya dapat meng-spj-kan transport dan uang saku. Jadi penyelenggara tidak perlu memberikan \"SANGU\" (sebagai transport atau uang saku) lagi. Terimakasih

Terima kasih atas masukannya, hal yang Saudara maksud telah diatur dalam PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, bahwa dalam setiap undangan satker panitia penyelenggara mencantumkan beban biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Sesuai PMK dimaksud, seyogyanya semua kegiatan telah direncanakan dan biaya penyelenggaraan menjadi beban satker penyelenggara.













Yth. Help desk.. mohon pencerahaanya, belanja sewa ruang senilai Rp. 4jt akun 522141 bisa kah dibayar melalui mekanisme LS Bendahara? makasih

Tidak bisa, LS bendahara hanya boleh untuk honor, lembur atau uang makan pegawai.

ass, helpdesk perbendaharaan saya ingin menanyakan: 1. Apabila kami melakukan pertemuan di jakarta (lokasi kami di jakarta) paket fullboard selama 2 hari apakah kami mendapatkan 2x 75% dr uang harian dan transport atau hanya uang saku dan transport --> menurut pmk 113? 2. Utk kegiatan tersebut diatas apakah mengunakan MAK 524119 atau521219? dan apakah dikenakan pajak? terimakasih

1. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor di dalam kota menggunakan paket meeting diberikan uang saku paket meeting secara lumpsum sesuai standar biaya selama 2 hari dan biaya transport kegiatan dalam kota secara lumpsum sesuai standar biaya untuk 1 kali kegiatan (PP).

2. Uang saku dan biaya tansport dalam kota untuk kegiatan dimaksud   menggunakan akun 524119 dan tidak dikenakan pajak.



yth. Helpdesk Paket penyusunan Laporan Triwulan Rp. 500.000,-  akun 521219, pertanggungjawabannya seperti apa? apa boleh kwitansinya dijadikan dalam bentuk honor penyusunan laporan? terima kasih

Pertanggungjawaban sesuai dengan output/kinerja dan peruntukannya. Apabila dalam rangka penyusunan laporan tersebut diperlukan tim penyusun yang mengakibatkan dibayarkannya honor tim (521213), maka bukti spj disertai dengan SK Tim dan daftar pembayaran honor tim. Namun apabila anggaran tersebut digunakan untuk penggandaan, maka bukti spj berupa kuitansi penggandaan buku laporan.  

Yth, HelpDesk : Pak Kami mau Tanyak informasi surat edaran Direktur Jenderal PerbendaharaanKementerian Keuangan kepada KPPN. TENTANG Standar Biaya Masukan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. yang mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-242/MK.O2/2OO8, tanggal 21 Mei 2008 sudah terbit apa belum, mengigat kegiatan tersebut sedang berjalan. Mohon pencerahan dan penjelasan apa yang harus kami lakukan. Terimakasih

Informasi atas standard biaya Masukan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 agar dikoordinasikan dengan unit eselon I saudara.








Yang terhormat DJPBN, kami ingin bertanya jika kita melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan kita menyewa kendaraan selama 3 hari dimana biaya 1 hari = Rp. 800.000,- sehingga kita membayar 3xRp.800.000,- =rP.2.400.000,-. Yang ingin kami tanyakan pada pertanggung jawaban keuangan tersebut apakah sewa kendaraan tersebut membutuhkan NPWP dari pemilik kendaraan tersebut? dan jika benar bolehkah kami tau dasar Peraturannya? jika kita menyewa kendaraan tetapi pemilik tersebut tidak mempunyai NPWP bagaimana solusi pada laporan pertanggung jawaban keuangannya. Homon Perhatian dan Bantuannya. Terima kasih 

Dalam pertanggung jawaban perjalanan dinas tidak perlu melampirkan NPWP, yang perlu dilampirkan kuitansi pembayaran sewa saja






Yth. Helpdesk Trmksh byk krn pertanyaan saya sblmnya sdh terjawab. Ada beberapa hal yg masih ingin saya tanyakan: 1. Apakah ada standar biaya untuk pemberian honor terkait output kegiatan di Perwakilan? atau merupakan kebijakan perwakilan yang ditetapkan melalui SK Keppri? 2. Apakah seorg Pegawai setempat di Perwakilan dapat menerima tunjangan/honor operator SIMKEU/SIMAK, mengingat hal tsb sdh mjd tupoksi ybs? 3. Dalam pertanyaan saya sblmnya ttg pemberian honor utk Pegawai Setempat (PS)/masyarakat yg terlibat kegiatan, saran dari helpdesk adalh pemberian uang saku. Selama ini di Perwakilan tdk mengenal uang saku. apakah dimungkinkan memberikan uang saku kepada Pegawai Setempat/Masyarakat yg terlibat kegiatan, dan apakah ada standar biayanya? apakah pemberian uang saku hrs dikukuhkan dengan SK sebagaimana honor? 4. Apakah yang dimaksud dengan uang saku dsini adalah sebagaimana penggantian transport? Apakah bukti pengeluarannya cukup tanda terima yg di ttd pihak penerima?   Mohon pencerahan dari Bapak/Ibu sekalian. terima kasih atas bantuannya.    

1. Standar Biaya Umum (SBU) hanya mengatur standar biaya secara umum. Untuk di luar SBU tersebut agar ditetapkan terlebih dahulu dasar pelaksanaan kegiatan dan pembiayaannya (dialokasikan anggarannya).
2. Pegawai dimaksud dapat dibayarkan honor operator SIMKEU/SIMAK sepanjang ditetapkan dasar pelaksanaannya (dapat berupa SK) dan dialokasikan anggarannya.
3. Dalam hal biaya akomodasi ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dapat diberikan maksimal 30% dari tarif, berdasarkan ketersediaan dana, dan maksimal sebesar standar biaya sesuai PMK nomor 84/PMK.02/2011 mengenai standar biaya TA 2012. Pemberian berdasarkan penugasan/surat tugas dapat diterbitkan oleh penerbit surat tugas pada panitia penyelenggara.  
4. Uang saku dimaksud  merupakan bagian dari rincian komponen uang harian perjalanan luar negeri (yaitu uang harian mencakup biaya penginapan, uang maka, uang saku, dan uang transportasi lokal). Jadi uang saku dimaksud bukan sebagai penggantian transport. Uang harian dimaksud diberikan berdasarkan ketersediaan dana, dan maksimal sebesar standar biaya sesuai PMK nomor 84/PMK.02/2011 mengenai standar biaya TA 2012.

dalam peraturan no 71 th 2010 LKPP terdiri dari LRA,neraca,perubahan SAL,Laporan operational,dan perubahan ekuitas,. tetapi LKPP yang saya unduh tidak terdsapat laporan perubahan SAL,operational dan perubahan ekuitas>> ada dimanakah laporan tsb?mengapa dlm LKPP terbaru bellum ada??? mohon keterangannya untuk membantu Tugas akhir saya.

LKPP 2011 sudah menerapkan SAP berdasarkan PP No. 71 Tahun 2011. Namun, SAP yang diterapkan untuk penyusunan LKPP 2011 adalah SAP berbasis Kas Menuju Akrual berdasarkan Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010, bukan SAP Berbasis Akrual berdasarkan Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010. 7 Komponen Laporan Keuangan, yang Saudara maksudkan adalah implementasi penerapan SAP Berbasis Akrual, yang saat ini belum diterapkan dalam LKPP. Pemerintah Pusat merencanakan akan menerapkan SAP Berbasis Akrual pada Tahun 2014 atau paling lambat pada Tahun 2015. Jadi Laporan dimaksud 3 laporan yang Saudara minta (LO, LPE dan LPSAL) memang tidak ada dalam LKPP 2011.















««« | « Previous | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR