Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,676,004
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dalam kegiatan Sosialisasi menggunakan paket fullday, apkh boleh panitia merangkap juga sebagai peserta, sehingga selain menerima honor panitia juga menerima uang saku dan transport peserta

Kepada panitia yang merangkap sebagai peserta tidak dapat dibayarkan uang saku paket meeting karena telah dibayarkan honor panitia. Sedangkan tansport dibayarkan baik kepada peserta maupun panitia.












Mohon info, kenapa setiap mengunduh aplikasi di situs ini sering tdk bisa ya, aplikasi yg diunduh melalui http://ftp.... susah diunduh   terima kasih

Terima Kasih atas pertanyaannya, pada bulan Mei 2012 server ftp perbendaharaan yang beralamat ftp1.perbendaharaan.go.id dilakukan collocation dari Data Center Perbendaharaan ke Data Center Pusintek yang mengakibatkan adanya perubahan/penambahan pada konfigurasi Server dan beberapa perangkat jaringan pada sisi policy dan firewall di Pusintek sehingga pada awal collocation masih terjadi gangguan pada koneksi yang mengakibatkan beberapa file tidak bisa di download, dan baru bisa diperbaiki di awal bulan September.





















mohon pencerahan mengenai penggunaan untuk akun 524111 dan 524119, terima kasih. salam

"Sebagaimana disebutkan dalam Perdirjen PBN Nomor PER-80/PB/2011 bahwa akun 524111 digunakan untuk Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenasah. Sedangkan akun 524119 digunakan untuk Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap.
Belanja Perjalanan Lainnya biasanya digunakan untuk kegiatan biaya pertemuan, seminar dan rapat (swakelola), untuk uang harian dan transport kegiatan rapat luar kota (full board)."













Mohon informasi lg. Ttg penggunaan akun 521219 utk kegiatan di luar kantor dan lebih dr 8 jam, dapatkah muncul bantuan transport petugas utk koordinasi dan sosialisasi kegiatan? Dalam akun yg sama, 521219, utk kegiatan pelatihan masyarakat, dapatkah muncul honor panitia, honor pengajar, bantuan transport pengajar, bantuan transport panitia, pembelian bahan pelatihan (ATK, spanduk, obat-obatan, sertifikat, kartu identitas panitia dan peserta pelatihan, penggandaan)? Apakah di luar kegiatan pelatihan, akun 521219 dapat digunakan utk pembelian ATK dan penggandaan? Terimakasih.

Kegiatan di luar kantor dan lebih dr 8 jam yang dilakukan oleh petugas utk koordinasi dan sosialisasi sepanjang memenuhi kriteria perjalanan dinas dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012 dibayarkan dalam akun 524111.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan di dalam kota maka pembelian bahan pelatihan (seminar kit), tempat acara (hotel), uang harian panitia dapat dibebankan ke dalam akun 521219. Untuk honor pengajar/narasumber dibebankan ke dalam akun 522151(Belanja Jasa Profesi).

Pembelian ATK dan penggandaan untuk kegiatan  operasional dapat dibebankan ke dalam akun   521111 (Belanja Keperluan Perkantoran), untuk kegiatan non oeprasional menggunakan akun 521211 (Belanja Bahan). Untuk kegiatan non operasional yang dilakukan secara paketan, maka dapat dibebankan ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).






Mohon penjelasannya. Untuk kegiatan berupa paket fullboard/ fullday/ halfday yang diadakan di Surabaya baik yang diadakan di hotel maupun di kantor. Maka peserta dari luar kota, misalkan dari Madiun. Apa saja yang didapat peserta dari tempat asal !? Bagaimana jika pihak penyelenggara telah memberikan uang saku. Apa saja dokumen yang diperlukan instansi pengirim untuk pertanggungjawabannya !? Terimakasih

Dalam Lampiran V PMK 113/PMK.05/2012 dicantumkan secara rinci mengenai komponen biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya menggunakan paket meeting halfday/fullday/fullboard.

Biaya-biaya (akomodasi, konsumsi, dan transpor), termasuk hak yang diterima oleh peserta dari luar kota yaitu berupa uang saku paket meeting sesuai standar biaya, semua biaya-biaya dimaksud menjadi beban satker penyelenggara, sehingga satker yang diundang tidak mengeluarkan biaya apapun. Dokumen yang diperlukan dari satker yang diundang adalah Surat Tugas/penugasan yang diterbitkan oleh atasan pelaksana SPD satker yang diundang, dan SPD diterbitkan oleh PPK satker penyelenggara. Dalam hal biaya perjadin dimaksud tidak ditanggung satker penyelenggara harus dicantumkan dalam undangan.

















Dalam anggaran thn 2012 di satker kami, ada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PM) dgn akun 521219. Kegiatan tsb berupa koordinasi dgn pemda, sosialisasi ke masyarakat, pelatihan masyarakat, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, pelaporan serta pemberian bantuan ke masyarakat. Bisakah akun 521219 diterapkan utk setiap rincian dari masing-masing kegiatan PM tsb, termasuk utk pembayaran honor pengajar jg panitia pelatihan? Terimakasih.

Biaya pembelian seminar kit, pengadaan akomodasi, dan uang harian panitia dan peserta dapat dibebankan ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya). Honor pengajar dibebankan ke dalam akun 522151(Belanja Jasa Profesi).










Yth. Tim Helpdesk.. Saya sebagai operator pada Satker, ketika input data kontrak awalnya normal2 saja. Tetapi ketika input data pada SPM berhasil. ternyata ada kekeliruan pada akun output ybs. Sehingga SPM dan data kontrak saya hapus karena di ubah pada menu realisasi tetap. Kemudian saya input lagi data kontrak.. koq realisasinya tetap dan malah bertambah, shingga sisa pagu mjd minus. padahal pada register transaksi harian SPM dan RUH PAGU pd SPM sisa anggaran masih tersedia. Gimana caranya memperbaiki realisasi pada data kontrak agar data sama seperti realisasi riilnya.. Mohon penjelasannya. Ditunggu segera. Trima kasih....

Update terlebih dahulu aplikasi spm ke versi 12.1.5 atau 12.1.6. Kemudian lakukan perbaikan pagu kontrak melalui menu Utiliti.


pak admin yang terhormat, di PPK kami akan mengadakan konsinyering untuk membahas sosialisasi Peraturan menteri keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri. kami ingin mengundang pejabat yg terkait untuk menjnadi narasumber. saya harus menghubungi kemana? mohon pencerahan dan infonya. terimakasih

Agar menyampaikan undangan permohonan narasumber PMK113/2012 kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran.



terimakasih..

Pada prinsipnya paket  hotel fullboard dikenakan pajak namun pemungutnya adalah pajak daerah, sehingga tidak dapat dikenakan pemungutan pajak ganda pada APBN. Hal tersebut mengacu kepada PMK No.244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C Angka 2 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008







menyangkut pertanggungjawaban pengeluaran keuangan dari kas bendahara apakah harus dilampirkan kwitansi sebagai bukti pendukung?  contohnya : dalam DIPA ada dana untuk perjalanan dinas, dana untuk perawatan gedung kantor, dana untuk perawatan kenderaan dinas dan dana untuk pengadaan pakaian dinas dan sebagainya, apakah setiap kali dilakukan pengeluaran dana dana tersebut harus disertai dengan bukti kwitansi/tanda terima tidak?  mohon jawabannya. Tks

Setiap pengeluaran dana APBN dari Bendahara harus disertai dengan bukti-bukti pengeluaran riil, antara lain kuitansi/bukti pembelian/bukti pengeluaran lainnya, daftar nominatif untuk perjalanan dinas, dan bukti perjanjian/kontrak.

Yth. Helpdesk. saya mau menanyakan, misal diunit kami melakukan kegiatan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa dilingkungan universitas, apakah selesai kegiatan mereka berhak diberikan transport peserta. terima kasih atas jawabannya

Apabila kegiatan pelatihan dimaksud dilakukan masih di lingkungan universitas, maka biaya transpor kegiatan dalam kota tersebut tidak dapat dibayarkan kepada peserta. Karena tidak termasuk dalam definisi perjalanan dinas.





bisa tidak tenaga honor no APBN/APBD melakukan perjalan dinas dan bagaimana hitungannya

Bisa saja, dalam Pasal 38 PMK 113/PMK.05/2012 dinyatakan bahwa pejabat penerbit surat tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar pejabat negara/pegawai negeri/ pegawai tidak tetap untuk melakukan perjalanan dinas.  Penggolongan tingkat biaya perjadin bagi pihak lain dimaksud mengacu pada tingkat biaya A/B/C yang ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. 










ass..admin yang terhormat.saya mau tanya adk revisi dipa untuk kode satker 673212 sudah ada atau belum...?mohon informasinya..?terima kasih

ADK revisi untuk kode satker 673212 sudah selesai diproses.

Bpk/Ibu Yth. Mau tanya, Uang saku Fullboard dalam kota masuk ke akun mana ya? Makasih

Uang saku dalam paket fullboard yang memenuhi kriteria perjalanan dinas menggunakan akun 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Lainnya), sedangkan apabila tidak memenuhi kriteria perjalanan dinas maka menggunakan akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).




Yth. Helpdesk,,,kami punya dua kegiatan yang msh dalam satu output yakni : pekerjaan pemagaran dan pekerjaan pengaspalan,,,dalam perjalanannya terdapat sisa pagu dari dua kontrak tersebut,,pertanyaannya kemudian apakah sisa pagu dari dua kegiatan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lain,,???trus kemudian termasuk revisi dipa apa pok,???karenan volume jd bertambah,,,mohon solusinya,,, pertanyaan kedua,,,kami juga ada kegiatan Pembuatan sertifikat Tanah (belanja modal sertitifkat tanah) dengan pagu sebesar Rp. 12.000.000,- . Kontrak sudah berjalan tp yang jd permasalahan kemudian bagaimana pencairannya apabila sampai akhir tahun anggran sertifikat tanah tersebut masih dalam proses (prosesnya panjang).. apakah cukup dengan melampirkan jaminan ataw garansi dari pihak ketiga /rekanan (dalama hal ini notaris) yang menerangkan bahwa sertifikat tersebut sedang dalam proses,,, mohon solusinya,,,

Sisa pagu dari kedua kegiatan dimaksud dapat digunakan untuk kegiatan lain, untuk optimalisasi kontrak awal maksimal 10% dari nilai kontrak awal dengan addendum kontrak. Apabila optimalisasi tersebut mengakibatkan perubahan volume pada output, maka termasuk revisi DIPA.
Pencairan/pembayaran belanja modal sertifikat tanah dimaksud agar dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung/LS, selanjutnya agar PPK melakukan perikatan dengan penyedia jasa (notaris).

Yth. tim Helpdesk saya ingin menanyakan kenapa di laporan neraca vera per tanggal 1 Januari 2012 Kas dalam Transito muncul angka minus 1 rupiah, padahal setelah ditelusuri tidak ada transaksi yang menyebabkan keganjilan dalam laporan tersebut.. hal ini telah berlangsung cukup lama mulai bulan juli 2012 sampai oktober sekarang, mohon solusinya

Kas Dalam Transito negatif/minus artinya pembukuan Penerimaan Kiriman Uang/Pemindahbukuan lebih besar dari pembukuan Pengeluaran KU/PBK. Namun dalam kasus ini tidak terdapat transaksi yang menyebabkan nilai minus Rp1,- sehingga kemungkinan nilai minus tersebut disebabkan adanya pembulatan oleh sistem/aplikasi. Pembulatan ini biasanya terjadi terutama apabila total nilai transaksi KU/PBK melebihi 15 digit. Kondisi tersebut tidak menjadi masalah dan cukup dijelaskan dalam CaLK saja. Apabila KPPN akan melakukan koreksi dapat dilakukan dengan jurnal koreksi : Debet Kas Dalam Transito (111511) dan Kredit SAL (311111).

















ASS..., MOHON PENJELASAN TENTANG BIAYA PERJADIN YANG BISA DI BAYARKAN UNTUK PERJADIN DIBAWAH 8 JAM ?

Sesuai Lampiran III huruf III PMK 113/PMK.05/2012, komponen biaya perjadin sampai dengan 8 jam dibayarkan biaya transpor kegiatan dalam kota (secara lumpsumsesuai standar biaya). Sedangkan untuk kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket meeting, selain biaya transpor kegiatan dalam kota, dibayarkan uang saku paket meeting sesuai standar biaya.









Dalam pelaksanaan tes UKBI, kami menarik biaya...pembuatan soal tes tersebut selalu dibebankan pada APBN...apakah penarikan biaya itu masuk kedalam PNBP??? kami telah melaksanakannya beberapa tahun ini...dan kami anggap tidak masuk PNBP

Dapat kami sampaikan bahwa setiap penerimaan yang dihasilkan dari kegiatan satker yang dibiayai dari APBN merupakan PNBP. Oleh karena itu harus disetorkan ke kas negara dengan formulir SSBP melalui bank/pos persepsi. Satker harus mencatat PNBP tersebut ke dalam SAI satker yang bersangkutan. dalam hal satker yang bersangkutan adalah BLU maka PNBP yang diterimanya dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatannya.langsung












Apakah bisa membeli tanah untuk dibangun gedung kantor tidak sesuai dengna NJOP tanah tersebut...Bila boleh, apakah ada batasannya, dan apa syaratnya???

Bisa, sepanjang perolehan tanah tersebut mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Saya hendak menyetor pnbp untuk sanggah banding ( rekanan yang kalah tender melakukan sanggah dan banding namun kalah), menggunakan akun apa ya. Terima kasih

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer Pada BAS tidak terdapat akun yang secara khusus digunakan untuk menyetorkan pencairan Jaminan Penawaran saat pengadaan barang/jasa pemenang lelang mengundurkan diri, sehingga kami menyarankan menggunakan akun 423999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)






««« | « Previous | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR