Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,798,004
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Yth, Help Desk, Sesuai dengan Per-88/PB/2011 tentang tata cara penerbitan spm dan sp2d saya ingin menanyakan tentang format SPM LS kepada pihak ketiga untuk pengadaan di bawah 50jt yang menurut perpres no.70 thn 2012 ttg pengadaan barang dan jasa bahwa pengadaan di bawah 50jt cukup hanya dengan kuitansi saja, nah bagaimana dengan uraian pada spmnya (Pembayaran atas pembelian........Kontrak No..... Tgl......) atau (Pembayaran atas pembelian........Kuitansi No..... Tgl......). Mohon Pencerahannya, Makasih.

Untuk semua format SPM, termasuk SPM LS agar berpedoman pada PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN (Lampiran XIII - hal 7, No (29) point 7 tentang Format SPM








Yth Helpdesk perbendaharaan, saya mau tanya tentang mekanisme penggajian pegawai kami (1 orang) yang ditempatkan di perwakilan RI di luar negeri. mohon pencerahannya segera agar gaji ybs tdk menglami kendala, terima kasih

Penggajian dibayarkan dengan mekanisme UP, dibebankan pada DIPA Satker Perwakilan.

surat edaran ttg pembayaran honor lebih dari 1 dipa

Terimakasih atas pertanyaannya, telah kami kirimkan file surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-3775/PB/2012 sesuai yang Saudara inginkan ke email Saudara, semoga bermanfaat.




Yth, Help Desk, Saya ingin menanyakan yang menandatangani Surat Tugas untuk SPD apakah Ketua Pengadilan atau Kepala Kantor (KPA)? Makasaih jawabannya.

Surat Tugas diterbitkan oleh Kepala Kantor (kepala satker).

Yth Pengasuh Konsultasi Mohon penjelasan dan saran, bagaimana apabila dalam instansi kami, salah satu PPK Unit kerja eselon II mengalami sakit atau berhalangan tetap dalam sisa tahun anggaran (Nov-Des). Apakah perlu mengangkat PPK yang baru ? atau dilimpahkan kepada PPK Satker (eselon I) atau dirangkap oleh PPK unit eselon II yang lainnya, atau oleh KPA ? Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih      

KPA dapat menunjuk PPK sementara atau tidak, hal tersebut merupakan kewenangan KPA, sesuai kebutuhan.

Selamat sore pengasuh.. Saya ingin menanyakan, untuk Upacara Peringatan seperti HUT Kemerdekaan, Upacara Peringatan Hari Oeng dan Lomba-lomba instansi memperingati HUT Hari Oeang didalam kota, bisakah Peserta Upacara, Atlit dan Supporter memperoleh bantuan biaya transport? Ket : disertai Surat Tuga Terimakasih jawabannya

Biaya perjalanan dinas dalam Kota tersebut dapat dibayarkan sepanjang terdapat penugasan dari atasan berupa surat tugas.

Apakah bisa apabila mengajukan tagihan honorarium untuk suatu kegiatan apabila kegiatan tersebut masih belum dilaksanakan atau masih jauh pada tanggal pelaksanaan ? Terimakasih .

Tidak bisa, pengeluaran dapat dibayarkan setelah adanya prestasi pekerjaan (kegiatan telah dilaksanakan).

Yth. Helpdesk Perbendaharaan Kami telah melelang bongkaran barang akibat Rehab. Yang kami tanyakan : pada penyetoran hasil lelang tsb ke Kas Negara, menggunakan MAP berapa ? yang kami takutkan kami salah menggunakan MAP. Atas bantuannya kami sampaikan terima kasih

Tidak terdapat akun khusus untuk menampung pelelangan bahan bongkaran akibat rehab. Kami menyarankan untuk menyetorkan ke bank persepsi menggunakan akun 423129 (pendapatan dari pemindahtangan BMN Lainnya atau 423999 (pendapatan anggaran lain-lain).








Yth. Apakah ada aplikasi yang bisa digunakan oleh bendahara hanya dengan menginput data ke dalam Buku Kas Umum kemudian secara otomatis terinput pula ke dalam Laporan Pertanggungjawaban, Perincian Objek Kegiatan, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Simpanan Bank, sampai pada Neraca pada laporan akhir tahun nanti. terima kasih

Apabila yang anda maksud adalah aplikasi pembukuan Bendahara, maka Ditjen Perbendaharaan belum mengeluarkan aplikasi yang resmi. Namun anda bisa mencarinya di internet ataupun programmernya. Kantor-kantor di lingkungan Ditjen Perbendaharaan telah menggunakan aplikasi terintegrasi untuk melakukan hal-hal yang anda maksud namun hal itu terbatas hanya untuk lingkungan Ditjen Perbendaharaan.














bolehkah honorarium di bayarkan dengan mekanisme ls dan apa saja yg menjadi persyaratannya? terima kasih.mohon jawabannya

Honorarium boleh dibayarkan dengan mekanisme LS melalui Bendahara. Persyaratan :

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Faktur Pajak dan SSP,

Assalamualaikum Pak? saya mau tanya apakah aplikasi ini bisa saya dapat karena saya baru di tunjuk menjadi bendahara di banwaslu baru 2012 ini bagaimana pak dan dimana saya bisa dapat aplikasi ini untuk kebaikan pelaporan keuangan yang baik

Mohon diperjelas aplikasi yang dimaksud. Apabila yang dimaksud adalah aplikasi pembukuan Bendahara maka aplikasi tersebut belum secara resmi dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan. Anda bisa mendapatkannya di internet maupun dari programmer yang membangun aplikasi dimaksud. Namun, Ditjen Perbendaharaan tidak menjamin kebenaran dan segala yang terkandung di dalamnya.














Yth Help Desk, pada PMK 113 yang menanda tangani SPD adalah PPK, apakah boleh KPA yang menanda tanganinya walaupaun PPKnya ada di kantor (tidak berhalangan). Makasih.

Dalam PMK 113/PMK.05/2012 dinyatakan bahwa yang menerbitkan SPD adalah PPK dipisahkan dengan pejabat yang menerbitkan Surat Tugas yaitu atasan Pelaksana SPD (Kepala satker/KPA) agar terdapat mekanisme saling uji (check and balance).





1. Bisakah CPNS menjadi Bendahara Pengeluaran/Penerimaan SKPD ?? dan adakah dasar hukumnya??? 2. Apakah kekurangan SDM bisa dijadikan alasan oleh pemda bagi CPNS untuk menjadi Bendahara Pengeluaran/Penerimaan SKPD??   mohon jawabannya segera. terimakasih.

Mengingat bahwa Bendahara merupakan jabatan pengelola keuangan negara maka seorang Bendahara sebaiknya seorang PNS. CPNS bisa dilibatkan sebagai staff pengelola keuangan sebagai pembelajaran. Alasan kekurangan SDM sebaiknya diselesaikan secara organisasi.









kapankah batas akhir revisi POK, karena di PMK 49 atau pun PER-15 tidak disebutkan secara jelas...terima kasih

Batas akhir revisi POK tidak diatur dalam PMK 49/2012 atau PER-15/PB/2012 karena Kementerian Keuangan tidak mengatur yang menjadi kewenangan KPA.




Apakah bisa Pelatihan yang diadakan di kantor sendiri dan pesertanya pegawai sendiri diberikan uang saku perjalanan dinas..terimakasih

Tidak bisa, karena tidak memenuhi definisi perjalanan dinas yaitu perjadin melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan (lokasi kantor/satker) ke tempat yang dituju (tempat/Kota yang menjadi tujuan perjadin), melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.






Kpn Rapel beras PNS th 2012 dicairkan  

Berdasarkan Peraturan DJPBN No PER-21/PB/2012 tentang perubahan ketiga atas peraturan DJPBN PER- 67/PB/2010Tentang tunjangan beras dalm bentuk natura dan uang terhitung tgl 1 maret 2012 pemberian tunjangan beras dlm bentuk uang kepada PNS Pensiunan /Penerima tunjangan  yang bersifat pension di tetapkan sebesar  6750/Kg terkait kekurangan pembayaran tunjangan beras PNS pusat satuan kerja dapat mengajukan permintaan kekurangan tunjangan beras tersebut ( rapel ) mulai bulan maret 2012 dengan mengajukan SPM kekurangan tunjangan beras ke KPPN











1. Sampai kapan TPP Guru diberlakukan 2. Rencana pemeintah TPP guru akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali kpn direalisasikan

TPP guru sudah lama tidak ada, tidak dibayarkan. Dan belum ada wacana akan dibayarkan 3 bulan sekali. Sistem penggajian guru telah diatur, guru sebagai tenaga fungsional dan bersertifikasi



Bapak Irjend yth : Jika KPA/PA mengikuti diklat PIM II (selama 2,5 bulan) apakah masih berhak menerima honor KPA/PA-nya???, apa dasar hukumnya Pak??? terima kasih sebelumnya Pak

Kepada KPA/PA tidak dapat dibayarkan honor KPA/PA selama tidak melaksanakan tugasnya.

dapatkah honor diberikan kepada seseorang yang bertindak sebagai panitia sekaligus narasumber dalam satu kegiatan yang sama. kalau tidak boleh aturan apa yang tidak membolehkannya?

Pembayaran Honorarium agar memedomani Surat Dirjen Perbendaharaan  S-3775/PB/2012 tanggal 27 April 2012



Yth. Helpdesk Perbendaharaan, Saya ingin menanyakan: 1. untuk pejabat Es. I & II yang melakukan perjalanan dinas di dalam kota, apakah dapat diberikan uang representatif? 2. untuk narasumber yang juga sebagai peserta dalam sebuah kegiatan, apakah dapat diberikan uang jasa profesi narasumber dan uang saku atau hanya mendapat jasa profesi saja? Terima kasih

1. Sesuai PMK 84/PMK.02/2012 dan PMK 36/PMK.02/2012, uang representasi dapat diberikan antara lain kepada pejabat eselon I dan II.

2. Honor narasumber dapat dibayarkan sepanjang melibatkan eselon 1 lain atau peserta dari masyarakat umum. Karena masih dalam satu kegiatan, dibayarkan honor narasumber atau uang saku, salah satunya saja tidak boleh kedua-duanya.






««« | « Previous | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR