Jumlah Pengunjung :
18,333,102
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
KODE   SATKER  :  681070 NAMA  SATKER   :  MTs.NEGERI TURIKALE KAB.MAROS PROVINSI           : SULAWESI-SELATAN BAGAIMANA MEMBUAT AKUN 511151 DI DALAM APLIKASI SPM 2013

Silakan melakukan proses Revisi POK melalui aplikasi RKAKL-DIPA 2013.

Met pagi, apakah Bendahara Pengeluaran dapat merangkap tugas sekaligus sebagai PPABP? Kalo iya/tidak dasar hukumnya apa? Tks.

PPABP ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai pada satker yang bersangkutan, yaitu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya dan statusnya adalah pembantu KPA (dibawah KPA) sementara Bendahara kedudukannya adalah setara dengan KPA sehingga secara kedudukannya Bendahara tidak boleh menjadi PPABP








salam hormat, apakah dimungkinkan dalam satu kegiatan seseorang dapat diberikan honor dan jaldis secara bersamaan ? kasusnya seperti ini : untuk membantu repatriasi wni dari suriah ke indonesia perwakilan telah membentuk tim untuk repatriasi wni, dalam kegiatan tsb anggota tim dibagi tugas ada yang ke border tuk jemput wni dan juga ada yang stay di kbri hingga larut malam guna mempersiapkan kebutuhan wni ketika kedatangan, apakah dimungkinkan tim tersebut diberi honor perbulan dan jika ada yang ke border (perbatasan) diberi jaldis juga....? kemudian, di perwakilan ada jenis pegawai harian yang kontraknya menggunakan SPK, apakah pegawai yang statusnya harian dapat diberikan uang lembur jika bekerja di luar jam kerja, perhitungannya seperti apa kalo boleh dishare peraturan terkaitnya, mohon informasinya , atas bantuannya diucapkan terima kasih

Honor dan biaya perjalanan dinas diberikan sebagai konsekuensi atas penugasan yang berbeda. Honor tim berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota tim, dasar pembayarannya adalah surat keputusan. Sedangkan perjalanan dinas dilakukan berdasarkan penugasan tertentu, dasar pembayarannya adalah surat tugas dan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang sah. Seorang anggota tim yang telah menerima honor tim, kemudian mendapat penugasan tertentu yang harus dilakukan dengan perjalanan dinas, maka dibayarkan biaya perjalanan dinasnya. Terkait dengan pegawai harian yang bekerja di luar jam kerja, pemberian uang di luar jam kerja dimaksud seharusnya berdasarkan kontrak/komitmen. Saat ini belum terdapat pengaturan mengenai pemberian uang di luar jam kerja bagi pegawai harian dimaksud.





















apa saja contoh belanja non operasional lainnya akun 521219 (untuk tenaga pendamping/non pns) di lapangan? apakah Atk, Penggandaan termasuk juga? atau barang2 pengukung pekerjaan lainnya? trims.RFA

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011, untuk ATK, penggandaan, barang-barang pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan non operasional seperti seminar, dies natalies, sosialisasi, rapat, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya menggunakan akun 521211. Sedangkan akun 521219 digunakan untuk antara lain bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional.

Ass... Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Sosialisasi Maping SAP nya apakah sebagai Belanja Pegawai atau Belanja Barang....? mohon pencerahannya..? wass...

Belanja Barang

Untuk Menu Referensi I biasanya ada menu nomor SPM tapi di 2013 tidak ada.... dan pada saat mw input SPMKP tidak bisa... karena tidak ada menunya

Melalui level PPK  (pilih level user operator dan PPK).

Bagaimana cara mengatasi selisih di SIMAK BMN, karena adanya pengembalian ke kas negara, sementara data sp2d sudah diinput dengan benar.

Terimakasih atas pertanyaannya, sebaiknya pertanyaannya Saudara lebih diperjelas, maksud dari pengembalian itu pengembalian atas belanja apa.



Bolehka kami menerima Honor Pengelola Keuangan dan  Honor Pengelola SAKPA  dalam Arti Dobel dalam Satu Dipa dan satu Akun Pembayaran Honor  

Kedua honor tersebut (honor Pengelola Keuangan dan Honor Pengelola SAKPA) dapat dibayarkan sepanjang menghasilkan output yang berbeda, dan ditetapkan dasar pelaksanaannya (SK KPA).





Selamat siang, kami Seksi Vera KPPN Garut mendapatkan laporan dari satker tentang permasalahan dalam LRA Belanja yang dihasilkan Aplikasi SAKPA 2012, yaitu kesalahan dalam penjumlahan Saldo Akhir dimana Realisasi Belanja yang telah melebihi 100 persen kemudian diinput pengembalian Belanjanya sesuai pagu yang minus tidak menghasilkan Saldo akhir Nihil, melainkan masih jumlah minus yang sama.   Contoh : Pagu Rp.100 , Realisasi Rp.110 dikembalikan Rp.10 , Saldo akhirnya masih minus Rp.10. Mohon solusi atas permasalahan ini. Terima Kasih

dalam mekanisme pelaksanaan anggaran memang pengembalian belanja tidak dicatat memulihkan pagu. Sehingga dalam LRA tetap disajikan sejumlah minus secara bruto, namun secara netto jumlah belanja tidak melebihi pagu. Hal ini dapat dijelaskan dalam CaLK.












Yth. Helpdesk. Ketika akan membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) dari Menu RUH SPBy, kami tidak bisa mengisi kode satker. Padahal kami sudah menginput pada Menu Referensi I > Bendahara/Suplier. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Pastikan sudah ada pagu dalam database.

ass. kapan honorarium panitia pengadaan barang dan jasa harus di bayar oleh bendahara kegiatan? tks

Honor dimaksud dapat dibayarkan sepanjang terdapat prestasi pekerjaan (kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilakukan), dan diajukan oleh penanggung jawab kegiatan (PPK).



asswr,wb...saya sebagai ppabp kantor bmkg kepahiang...mempunyai kendala saat pembuatan gaji susulan pegawai baru tmt oktober 2012... saya sudah 3x mencoba membuat daftar permintaan di aplikasi gpp 2013, tetapi hasilnya..PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN BELUM DIREKAM DATA PENDUKUNG..SK CPNSNYA.. padahal saat membuat gaji januari 2013, sudah direkam...mohon bantuannya...

Silahkan menggunakan Update Aplikasi GPP Satker terakhir, 10 Januari 2013.




























quote "Assalamualaikum Wr Wb., Bersaama ini saya ingin mempertanyakan perihal penghitungan kekuranagn gaji tunjangan jabatan bagi hakim pada aplikasi gpp 2013, dalam proses tersebut kami mendapat kendala di aplikasi pada saat mau meng-OK-kan ambil master muncul peringatan yang berbunyi "Program Error, OSATKER is not an object." "Satker anda bukan dari Lembaga Mahkamah Agung, Anda tidak berhak gaji hakim." untuk mengatasi hal ini bagaimana ya caranya???? Demikian disampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum wr wb." di pertanyaan sebelumnya dijelaskan sudah ada update /patch untuk masalah tersebut, tetapi update yg tersedia hanyalah update tanggal 17 des 2012, yang mana setelah di update masih muncul error message yang sama "Program Error, OSATKER is not an object" Mohon Pencerahannya, terimakasih

Silahkan menggunakan Update Aplikasi GPP Satker terakhir, 10 Januari 2013.




























maaf... mau tanya tentang format baku untuk CaLBMN? Seperti apa ? dan pelaporan BMN jg seperti ap formatnya. Terima kasih atas bantuannya

Untuk format Cal BMN  sampai saat ini masih mengacu pada Perdirjen nomor PER-51/PB/2008. Laporan BMN dari Aplikasi SIMAK- BMN adalah : Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Kuasa Pengguna Persediaan, Laporan Kondisi Barang, Laporan Posisi Barang di Neraca, dan Catatan Ringkas BMN.








Bapak/ibu yth, saya sedang mengurus pembayaran angsuran sewa beli rumah negara atas nama ayah saya. Dengan format SSBP yang baru, saya menemui kesulitan dalam mengisi kode Satker karena nomor yang diberikan salah seorang staff di KPPN tidak ada di dalam Daftar Penjelasan MAP/MAK. Nomornya 452780 dan 622213. Mohon penjelasan Bapak/ibu sehingga urusan pembayaran angsuran tsb bisa saya tuntaskan sesuai aturan Menteri Keuangan ataupun Pekerjaan Umum. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.  

Untuk penyetoran angsuran sewa beli rumah dinas menggunakan kode satker 452780 (Direktorat penataan bangunan dan lingkungan) dengan kode akun 423123 (Pendapatan Penjualan Sewa Beli).





Yth. Helpdesk. Menyambung pertanyaan saya yang kesekian kali belum ada tanggapan, berikut saya tanyakan kembali tentang HONOR BENDAHARA PENERIMAAN NR. Mengapa sejak lahirnya jabatan Bendahara Penerimaan (2009) sampai sekarang honor jabatan tersebut tidak ada dalam DIPA, apakah bisa dimasukkan dalam Tim Pengelola Keuangan Satker, mengingat sejak tahun 2009 di Satker Kami ada dua macam bendahara yaitu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, Honor Bendahara Pengeluaran ada sedangkan untuk Bendahara Penerimaan hanya kerja bakti. Apakah boleh kita mengusulkan honor Bendahara Penerimaan, sumber dananya dari mana, RM atau PNBP NR? Mohon jawaban kalau tidak ditayangkan dalam rubrik ini, dikirim ke email saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Honor bendahara penerimaan termasuk dalam tim pengelola PNBP, meliputi atasan langsung, bendahara, dan anggota, yang dialokasikan dalam DIPA dengan sumber dana dari PNBP. Honor dimaksud hanya dialokasikan kepada satker penghasil dan pengguna PNBP.

Apakah boleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dirangkap oleh satu orang saja, dan apa dasar hukumnya, terima kasih

Bendahara Penerimaan tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran, maupun sebaliknya, sesuai dengan PMK 73/PMK.05/2008 pasal 3 ayat 5 "Bendahara Pengeluaran/BPP tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan, demikian pula sebaliknya kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN."







Minta solusi pada aplikasi spm 2013,  kenapa ketika membuat spp, kok npwp bendhara/supplier tidak berubah pada tampilan Bendaharawan. Misalnya; sebelumnya merekam SPP dengan bendaharawan 00001 NPWP 123 berhasil simpan. Pada saat perekeaman SPP berikutnya dengan bendharawan 00002 NPWP yang muncul kok npwp dari bendahara 00001. Padahal di referensi bendahara sudah BENAR. kok yang muncul NPWP yang lain. pada referensi bendharawan tidak bisa TAYANG maupun CETAK, ada error "index tag is not found for cusor object 'cursor1' ". Mohon solusinya dari bapak/ibu. Terima kasih.

Silahkan Saudara menggunakan Update Aplikasi SPM terakhir, versi 13.0.2 . Kemudian Ubah SPP, selanjutnya Simpan





















Sehubungan dengan keluarnya PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di Mahkamah Agung. Dan naiknya status Hakim sebagai Pejabat Negara. Apakah uang makan Hakim masih tetap dimintakan?Kalau memang tetap bisa dimintakan, mohon petunjuk peraturannya?! Terima kasih...

Pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi PNS berpedoman pada PMK 110/PMK.05/2010. Uang makan Hakim dapat dibayarkan, sebagai pejabat negara yang statusnya adalah PNS.

saya ingin menyusun CALK Tahunan DInas Sosnakertrans Kab. Sanggau namun Arsip Softcopy CALK per 65 saya hilang, mohon kiranya dapat dikirmkan Softcopy CALK per65 yang sudah konversi ke word agar saya dapat menyusun CALK Dinas kami. demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Sebenarnya, CaLK adalah daftar, penjelasan, grafik atau informasi lainya untuk menjelaskan neraca dan LRA sehingga users mendapatkan pemahaman yang memadai berkenaan dengan informasi yang disajikan. Disni CaLK disusun sesuai dengan kondisi pada LK satker dan kejadian-kejadian penting yang harus diungkapkan dan contoh dalam Per-55/PB/2012 adalah ilustrasi dan entitas harus menyesuaikannya sesuai dengan LK nya jadi tidak harus sama persis jika memang entitasnya atau transaksinya berbeda. Perdirjen tersebut dapat diunduh pada www.perbendaharaan.go.id. Terima kasih   
















««« | « Previous | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia