Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,984,431
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Tim Helpdesk Yth dalam memintakan kekurangan tunjangan fungsional hakim terkendala pada aplikasi GPP, informasinya " Anda bukan berada di instansi Mahkamah Agung, tidak berhak gaji hakim" hal ini juga berlaku ketika meminta kekurangan gaji pegawai di lingkungan Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PTUN, dan Dilmil, dilakukan update GPP 17-12-2012, namun belum bisa mengatasi hal dimaksud, Mohon bantuan dan pencerahannya atas masalah yg dimaksud, terimakasih

Silahkan menggunakan Update Aplikasi GPP Satker terakhir, 10 Januari 2013.

















saya sudah mencoba mengirim email ke DJA,tetapi eror/tidak bisa terkirim. kepada Yth : Admin DJA Kemenkeuhonor output kegiatan (KPPN.28-SURAKARTA)- Honor pengamat SPAS (Stasiun Pengamatan Aliran Sungai) dan Hujan (30 orang x 10 bulan dan 12 orang x 9 bulan)= volume 408 OB, harga satuan 300.000- Honor pengamat klimatologi (2 orang x 10 bulan) = Volume 20 OB, harga satuan 300.000pelaksanaan pengamatan SPAS, Hujan dan klimatologi dilaksanakan selama 12 bulan, karena data yang kami butuhkan untuk penelitian adalah 12 bulan.kalau hanya 10 bulan, berarti ada 2 bulan yang tidak diamati,sehingga data penelitian tidak lengkap/kurang valid.kami sudah tanya kepada tim program,anggaran dan evaluasi,kepala balai kami, bahwa yang disetujui oleh DJA saat rapat/penelaahan adalah hanya 10 bulan. untuk itu mohon kiranya DJA dapat mempertimbangkan bahwa, data SPAS/Tinggi muka air sungai,hujan,klimatologi dapat diamati selama 12 bulan dengan jumlah OB juga 12 bulan,agar hasil riset/penelitian kami menjadi lengkap dan valid. kalau hanya 10 bulan pengamatan, hasil riset kami kurang lengkap. terima kasih,sudarsoTeknisi Litkayasakementerian kehutananBadan penelitian dan pengembangan kehutananprogramb : Program penelitian dan pengembangan kementerian kehutananSatuan kerja : Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran SungaiPropinsi : Jawa TengahLokasi : Kab. Sukoharjo

Untuk mengakomodasi ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan aktual, dapat diajukan revisi melalui prosedur sesuai dengan ketentuan tatacara revisi yang ada.

Tim Helpdesk Yth dalam memintakan kekurangan tunjangan fungsional hakim terkendala pada aplikasi GPP, informasinya " Anda bukan berada di instansi Mahkamah Agung, tidak berhak gaji hakim" hal ini juga berlaku ketika meminta kekurangan gaji pegawai di lingkungan Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PTUN, dan Dilmil, dilakukan update GPP 17-12-2012, namun belum bisa mengatasi hal dimaksud, Mohon bantuan dan pencerahannya atas masalah yg dimaksud, terimakasih

Silahkan menggunakan Update Aplikasi GPP Satker terakhir, 10 Januari 2013.














selamat pagi. saya mau konfirmasi/bertanya ada 3 hal: 1. apakah sudah ada peraturan dirjen perbendaharaan tentang juklak permenkeu nomor 113/PMK.05/2012 tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP? 2. siapa saja yang dikatakan pejabat negara? apakah bupati ketua/wakil ketua dan anggota DPRD disebut sebagai pejabat negara atau disetarakan dengan pejabat eselon I? 3. Kaitan dengan PMK nomor 113/PMK.05/2012 dan PMK 37/PMK.02/2012, pada lampiran satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk DKI Jakarta tarif hotel untuk pejabat negara sebesar Rp. 8.720.000/OH. apakah memang sebesar itu? atau ada kesalahan pengetikan (mohon maaf) karena terlalu mencolok dengan daera Banten dan Jawa barat. terima kasih atas jawabannya. maaf bila ada salah dalam pertanyaan di atas.

Saat ini Ditjen Perbendaharaan sedang menyusun Perdirjen Perbendaharaan tentang Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
Bupati, dan wakil bupati termasuk pejabat negara, sedangkan DPRD tidak termasuk pejabat negara.
Biaya penginapan untuk pejabat negara adalah benar sebagaimana dimaksud dalam PMK 37/PMK.02/2012 sebesar Rp8.720.000,-. Mengenai penetapan besaran biaya penginapan dimaksud  oleh Ditjen Anggaran.

bolehkah KPA mengangkat operator sai/simak dari pegawai non PNS, mengingat SDM di satker-satker kecil masih kurang (seperti disekolah2 agama) dan bolehkah honornya dibiayai dari DIPA, mohon jawabannya dan peraturannya jika memang ada. terima kasih sangat

Bisa saja sepanjang terdapat dasar pelaksanaanya (SK KPA) dan dialokasikan anggarannya dalam DIPA. Untuk lebih jelasnya, agar berpedoman pada PMK no 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L.





Selamat Siang admin. dikarenakan susahnya kami mengunduh peraturan yang tersedia di website perbendaharaan, mohon kiranya dapat mengirimkan aturan Standar Prosedur Operasi/ Standard Operating Procedures Tata Cara Penerimaan dan Penatausahaan DIPA Awal Tahun Anggaran 2013 (KEP-224/PB/2012) dan Format Pertanggungjawaban Uang Persediaan Yang Sulit Dikuitansikan ( S-46/PB/2013) . Demikian kami ucapkan terimakasih

KEP-224/PB/2012 dan S-46/PB/2013 dimaksud telah diemail ke alamat email Saudara.

Satker kami bermaksud mengadakan kegiatan workshop yg seluruh pesertanya berasal dari pegawai satker kami sendiri, kecuali narasumbernya ada yg berasal dari Kementerian lainnya. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di dalam lingkungan kantor/satker kami, tetapi dilaksanakan pada hari libur (sabtu/minggu). Dapatkah peserta dan panitia kegiatan tersebut menerima uang saku dan transport lokal yg masukdalam kategori melaksanakan "Perjalanan Dinas"?

Kegiatan workshop dimaksud termasuk dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya, yang dilaksanakan di dalam kantor. Atas kegiatan tersebut dibayarkan biaya perjalanan dinas yang meliputi transport lokal dan uang saku rapat sesuai standar biaya.








dalam 1 tahun penggunaan anggaran, apakah bisa / diperbolehkan bendahara pengeluaran merangkap sebagai bendahara pembantu / pemegang uang muka kegiatan lain yang termasuk dalam DIPA???

Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah apabila terdapat kendala jarak dan volume kerja yang tinggi sehingga apabila ternyata Bendahara Pengeluaran merangkap sebagai BPP justru menyalahi mekanisme tersebut sehingga tidak perlu lagi diangkat BPP, namun semuanya langsung oleh Bendahara Pengeluaran.







Mohon kami diberikan kode BA, ES1, & Satker untuk penerbitan SPM Pengembalian Penerimaan PFK Bulog beserta dasar hukumnya. Saya operator aplikasi SPM baru dan selama ini mengikuti operator sebelumnya menggunakan kode satker 440780. Sedangkan dalam validasi vera, untuk pengembalian penerimaan pfk bulog harus menggunakan BA 999. Terima kasih.


Pengembalian PFK menggunakan kode BAES1 999.99 kode satker 440780



























surat revisi tanggal 28 Desember 2012 belum di terima ...bagaimana langkah untuk rekon pagu ke KPPN..????

segera setelah surat revisi diterima, tetap dapat dimasukkan sebagai bahan rekon dalam periode berikutnya. Yang tidak dapat masuk dalam mekanisme rekon karena keterlambatan akan dapat dimasukkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

apakah transport dalam kota dapat diberikan untuk petugas pengantar spm ke kppn selain bendahara (krn di unit kami ada pembuat spmkp diluar spm bagian umum) ?

Biaya transport dalam kota tersebut dapat dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, tidak bersifat rutin, dan disertai dengan surat tugas.



S-46/PB/2013....  batasan transaksi yang dapat dimasukkan di dalam pengeluaran tersebut mohon diberi contoh. Bagaimana dengan form yang PMK-190. (lampiran XI).

S-46/PB/2013 mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan UP yang sulit dikuitansikan. Sedangkan form dalam Lampiran XI adalah form kuitansi yang dibuat apabila penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan kuitansi, batasan transaksi adalah sampai dengan Rp50 juta.




menindaklanjuti jawaban pertanyaan saya yang terdahulu oleh tim helpdesk bahwa persetujuan rekening untuk setiap register sehingga apabila mendapat 10 register hibah maka harus 10 kali pula mengajukan persetujuan pembukaan rekening, pertanyaan saya apakah rekening tersebut boleh satu rekening saja tapi persetujuannya yang berulang kali atau 10 register harus 10 rekening yang berbeda?terima kasih sebelumnya 

Perlu ditelaah apakah ini adalah kasus atau sekedar wacana saja? Sebab bibah langsung adalah hibah yang langsung diterima oleh K/L sehingga lebih selektif pelaksanaannya. Sedangkan apabila terjadi berulang kali, apalagi samapi 10 kali, maka harusnya masuk kategori Hibah Terencana sehingga mekanismenya adalah dengan Rekening Khusus (Reksus). Disinilah KPPN seharusnya memberikan asistensi kepada satker terkait.










mohon bantuan, aplikasi spm 2013.0.1 tidak bisa mencetak spp, kalo mau ngeprint malah keluar save as dengan format *.xps, trims

Silahkan menggunakan Update Aplikasi SPM terakhir, versi 13.0.2




Ass. wr. wb. Tahun 2012 satker kami melakukan renovasi gedung dan bangunan milik pihak ketiga (Pemda). Hasil dari aplikasi SIMAK di neraca tertulis Aset Dalam Renovasi, sedangkan di neraca SAKPA Aset Tetap Lainnya. Bagaimana perlakuan di Neraca SAKPA? Mengikuti neraca SIMAK atau tetap seperti apa adanya? Bagaimana cara memperbaikinya? Terima kasih

Aset Tetap Renovasi adalah aset yang dihasilkan dari kegiatan renovasi terhadap aset yang bukan miliki entitas dan sebaiknya setelah proses renovasi selesai langsung diserahkan kepada entitas pemilik aset tersebut. Namun jika sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan, maka aset tersebut dicatat dalam neraca oleh entitas yang membangun. Akun yang muncul pada SIMAK dan Neraca pada SAKPA sudah benar. Dalam hal ini akun pada neraca SAKPA adalah Aset Tetap Lainnya, sedangkan jenis aset tetapnya adalah aset tetap renovasi pada SIMAK BMN. Nantinya dalam pengungkapan di CaLK harus diuraikan dengan jelas jenis aset tetap lainya tersebut, mutasinya (penambahan dan pengurangannya jika ada) serta rekonsiliasi nilai tercatat pada aset tersebut dengan total belanja modal yang dikeluarkan. terima kasih

















Apakah Per-65/PB/2010 mempersyaratkan Laporan Keuangan (disertai CaLK) untuk Semester I, Semester II dan Tahunan atau hanya untuk Semester I dan Tahunan? Kalau melihat ke Lampiran VI Perdirjen tersebut di atas, tidak disebutkan Laporan Keuangan Semester II sementara ada beberapa bagian di Lampiran IV A (seperti di Kata Pengantar) mencantumkan Periode Semester II sehingga membingungkan kami. Mohon penjelasannya, mengingat penjelasan pos neraca LK Semester II ("jika memang ada LK Semester II") yang membandingkan nilai pos neraca per 31 Des dengan 30 Juni, tentu berbeda dengan penjelasan pos neraca LK Tahunan, yang membandingkan nilai pos neraca per 31 Des dengan 31 Des tahun sebelumnya. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya.

Terima kasih P Ridwan di Palopo atas pertanyaannya berkenaan dengan Laporan Keuangan Semester II atau Tahunan. Memang tidak disebutkan secara tegas dalam Per-65/PB/2010 maupun Per-55/PB/2012 tentang LK Semestre I dan Smester II/Tahunan, namun tentunya dapat kita sepakati bahwa laporan semester I harus disajikan, yang dapat juga kita analogikan sebagai  Laporan Keuangan Interim (dalam istilah akuntansi secara umum), yang menjadi permasalahan adalah LK Smester II atau cukup Tahunan atakah keduanya? Dari segi informasi yang dihasilkan tidak terdapat perberbedaan yang signifikan antara LK Semester II dan Tahunan, misalnya neraca dan pengungkapan-pengungkapan penting dalam CaLK. Laporan keuangan Tahunan seyogyanya bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh users sekaligus mewakili laporan keuangan semester II. Jadi LK yang disampaikan adalah LK Semester I (Interim) dan LK Tahunan.




















Salam, Mohon informasi prosedur/langkah yang harus kami tempuh jika dalam pengajuan SPM GU Nihil tanggal yang tercantum 4 Januari 2013 seharusnya tanggal 31 Des. 2012. Terima kasih.

Agar mengajukan ralat tanggal SPM GU Nihil

Mohon nomor PMK/Aturan  yang menunjukan Uang harian dapat diberikan hanya bagi pelaksana yang melakukan perjadin jabatan (peserta, panitia, narasumber) yang memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk sampai ke tempat tujuan pelaksanaan kegiatan dan/atau 1 (satu) hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula. Uang harian dimaksud diberikan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk hari pelaksanaan rapat, seminar, dan sejenisnya (di luar jadwal kegiatan). terima kasih

Uang harian hanya diberikan kepada pelaksana perjadin yang memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk sampai ke tempat tujuan pelaksanaan kegiatan dan/atau 1 (satu) hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula diatur dalam PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013. Hal tersebut dilakukan mengingat karena faktor transportasi, pelaksana perjadin dimaksud memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan.

Apakah masih boleh melakukan Revisi DIPA TA. 2012 sampai dengan tanggal sekarang; 04 Januari  2013, mengingat batas akhir Revisi sesuai Perdirjen PB No. : PER/47/PB/2012 yang dulu; tgl. 28 Desember 2012. Dikarenakan kesalahan kami pada waktu menghitung Pagu yang minus  maka Revisi kami ke-3 tanggal 26 Desember 2012 masih terdapat pagu minus. Demikian terima kasih.

Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan surat Nomor S-114/PB/2013 tanggal 7 Januari 2013 bahwa revisi DIPA dalam rangka penyelesaian pagu minus meliputi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, revisi DIPA berdasarkan DRA dan/atau SP RKA-KL yang mengakibatkan pagu minus, penyelesaian pagu minus tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan revisi DIPA sampai dengan akhir bulan Januari 2013 dan diberi tanggal revisi DIPA 28 Desember 2012











Kami dari satker 030649. kalau akan melakukan revisi nomenclatur dan pejabat perbendaharaan untuk DIPA 2013 bagaimana teknisnya? terima kasih

Melalui aplikasi RKAKL-DIPA 2013 dengan catatan jika berakibat penambahan dan/atau pengurangan pagu DIPA, pergeseran progam dan kegiatan harus melalui DJA dan Kanwil DJPB setempat. Jika selain tersebut diatas  cukup melalui KPA dan melaporkan perubahannya ke KPPN dan Kanwil DJPBN Setempat.





««« | « Previous | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR