Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
19,180,077
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1. bolehkah pegawai negeri mendapatkan honorarium pembicara khusus, mengingat pada PMK 113 disebutkan bahwa untuk honorarium pembicara khusus diperuntukkan untuk non pegawai negeri. 2. untuk kegiatan fullday yang diselenggaran di luar kota, apakah masih bisa mendapatkan uang saku seperti fullboard? Terima Kasih...

1. PMK 113/PMK.05/2012 hanya mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, tidak mengatur honorarium pembicara khusus. Ketentuan pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013, bahwa honorarium pembicara/narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.  2. Fullday adalah untuk kegiatan meeting yang diselenggarakan di dalam kota, apabila diselenggarakan di luar kota akan menimbulkan konsekuensi biaya menginap, sehingga seyogyanya menggunakan paket meeting fullboard. Kegiatan meeting fullboard atau fullday diberikan uang harian fullboard di luar kota atau uang saku fullday di dalam kota sesuai standar biaya.

AssalamualaikumAyah saya pensiunan hakimBagaimana perincian gaji pokok pensiun hakim pada tahun 2013 ini?Terima kasih

Terkait perincian Pokok Pensiun Hakim merupakan wewenang dan tugas  PT Taspen. Oleh karena itu kami sarankan agar pertanyaan ini diajukan ke PT Taspen.




surat ketetapan pejabat pengelola keuangan minimal isinya apa saja ya,apakh didalamnya harus dituangkan besaran honor yang berhak diperoleh

Pada dasarnya belum ada aturan yang mengatur mengenai format baku penyusunan Surat Ketetapan Pejabat Pengelola Keuangan. Namun Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan seyogyanya paling kurang memuat uraian mengenai tugas, mulai berlakunya surat keputusan tersebut, sumber dana, dan dalam lampirannya memuat nama, nip, pangkat/gol, jabatan dalam surat keputusan, serta dalam hal diperlukan, dicantumkan besaran honor yang diterima.









Apakah transport kegiatan dalam kota tidak membedakan jarak? misalnya di SBU transport bisa dibayarkan Rp. 110.000 namun besaran tersebut tidak akan cukup untuk transport peserta yang berasal dari kecamatan yang jauh misalnya harus mengeluarkan biaya 200.000. Apakah biaya 200.000 itu bisa dibayarkan.

Transport kegiatan dalam kota tidak membedakan jarak, namun apabila biaya transport dalam kota sesuai standar biaya tersebut tidak mencukupi, dapat diberikan biaya transport sesuai dengan bukti pengeluaran riil dan memerlukan penilaian kewajaran dari PPK.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemberian TUKIN, bagi PNS yang berkedudukan  selaku Ketua  Pemeriksa dan Ketua Kopreasi  Fungsional di lingkungan instansinya apakah diperbolehkan mendapatkan Tunjangan Kinerja ? dan bagmana kaitan dengan PP 53 Tahun 2010 tentang  penegakan disiplin PNS, selain  itu dengan  PerMenPAN & RB No. 63 Tahun 2011 tentang penataan sisten TUKIN pegawai negeri khususnya dalam penjelasan BAB II.4. pemberian, penambahan, dan pengurangan  TUKIN ?? terima kasih atas penjelasannya

Pengaturan mengenai pegawai/pejabat yang mendapatkan tunjangan kinerja pada kementerian/lembaga yang telah mendapat tunjangan kinerja diatur dalam keputusan yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan dari Kementerian/ Lembaga tersebut. Dengan demikian, pengaturan mengenai pegawai/pejabat yang mendapatkan tunjangan kinerja lingkup LIPI diatur oleh Kepala LIPI.

PP Nomor 53/2010 tentang Penegakan Disiplin mengatur mengenai penegakan disiplin pegawai negeri secara umum, sedangkan Permenpan dan RB Nomor 63/2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri memberikan pedoman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri. Untuk lebih jelasnya, permasalahan tersebut dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mengatur pengenai pemberian Tunjangan Kinerja.













Kami membayar rekening listrik di Bank, apakah masih tetap diterbitkan SPBy sementara nilainya nanti di ketahui setelah di bayar...? DI Pembukuan pembayaran listrik kami tulis penerimanya PT. PLN bagaimana dengan SPBy apakah penerimanya di tulis PT. PLN...? Apakah SPBy harus di tandatangani kembali oleh PT. PLN..? Dalam hal penyedia jasa tidak memiliki kuitansi dan telah dibuatkan kuitansi sesuai format PMK 190 apakah masih tetap diterbitkan SPBy..?

SPBy merupakan dokumen/bukti pembayaran dana UP dari Bendahara atas perintah PPK. Apabila untuk membayar rekening listrik dimaksud menggunakan mekanisme UP, maka pada saat pengajuan permintaan UP, SPBy disertai dengan rincian kebutuhan dana UP untuk membayar listrik. SPBy ditandatangani BP, penerima uang, dan PPK. Penerima uang adalah pegawai internal satker yang diberikan tanggung jawab dalam membayarkan tagihan listrik dimaksud (bukan PT PLN). Namun apabila dalam membayar listrik dimaksud menggunakan mekanisme LS, maka tidak perlu membuat/menerbitkan SPBy.

Yth. Helpdesk Berdasarkan PERATURAN   MENTERI   KEUANGAN   REPUBLIK  INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012, bila ada undangan rapat yang biaya akomodasi dan konsumsi di tanggung panitia pelaksana selama 2 hari, yang di bayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas uang harian apa uang saku fullboard?

Kepada pelaksana perjalanan dinas jabatan dalam rangka rapat/meeting diberikan uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard selama kegiatan rapat/meeting. Uang harian perjalanan dinas diberikan sesuai tanggal penugasan yang tercantum dalam surat tugas dan di luar jadwal kegiatan rapat/meeting. Misalnya kegiatan rapat tanggal 2-3, sedangkan dalam surat tugas diperintahkan berangkat tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 karena memerlukan waktu 1 hari untuk tiba ke tempat pelaksanaan kegiatan dan 1 hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula. Maka pada tanggal 2 dan 3 diberikan uang saku paket meeting fullboard, sedangkan tanggal 1 dan 4 diberikan uang harian perjalanan dinas.

Mohon pencerahannya, kenapa jika kita mau merekam data kontrak di Aplikasi SPM 2013 ver 13.0.2 selalu muncul peringatan "alokasi nomor kontrak untuk satker ......, habis harap lakukan perekaman nomor kontrak baru. Setelah kita coba rekam nomor kontrak, tidak bisa tersimpan. muncul peringatan "T_Nokontrak not found". Mohon solusinya...  

Silakan update aplikasi SPM 2013 menggunakan versi 13.0.3













Yth. Helpdesk Perbendaharaan  bersama ini saya inigin menanyakan beberapa hal terkait bendahara pengeluaran pembantu 1. Dasar Hukum / Peraturan Pembentukan Bendahara Pengeluaran Pembantu? 2. dalam  Kuitansi Pembayaran, siapa saja yang  menandatangani kuitansi pembayaran bila ada BPP? 3. Tugas dan Fungsi Bendahara Pengeluaran Pembantu? 4. Apakah Bendahara pembantu bertanggung jawab atas semua dana yang di kelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu?  terima kasih atas bantuannya    

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah Bendahara yang ditunjuk untuk membantu kelancaran kegiatan pada suatu satker dimana dia bertanggungjawab atas pembayaran yang dia lakukan. Dasar pembentukannya adalah PMK No. 73/PMK.05/2008 dan PMK No. 190/PMK.05/2012. Secara umum, tugas dan tanggung jawab BPP adalah sama dengan Bendahara Pengeluaran. Namun terbatas pada pembayaran yang dia lakukan saja.











Tahun ini saya baru ditugaskan untuk membuat SPM dan SPP, sebagai pemula saya mencoba mencari manual atau petunjuk operasional SPM Dan SPP 2013 di Dirjen Perbendaharaan dan Internet tetapi tidak ada. Mohon dikirimkan ke email saya Petunjuk Operasional atau maual SPM 2013. TERIMAKASIH

Sudah kami kirimkan manual aplikasi SPM 2013 ke asih_b@yahoo.com.










Dalam mengajukan SPM ke KPPN, apakah ada ketentuan kertas yang digunakan harus putih? karena selama ini kami menggunakan kertas berwarna untuk mencetak SPM dengan tujuan untuk memudahkan pencarian dokumen agar berbeda dengan dokumen yang lain. trims

Aplikasi SPM yang tersedia telah di-setting untuk pencetakan SPM dengan menggunakan kertas ukuran A4, sedangkan terkait dengan warna kertas yang digunakan seyogyanya menggunakan kertas berwarna putih dengan pertimbangan :
a. Untuk menciptakan keseragaman pencetakan SPM oleh seluruh satker di seluruh wilayah KPPN yang bersangkutan;
b. Kertas  A4 warna putih lebih mudah/murah tersedia dan efisien, dibandingkan kertas A4 yang berwarna mengingat kemampuan satker dibeberapa wilayah berbeda-beda dalam menyediakan kertas A4 berwarna.






Mohon diinformasikan tentang detail pengopersian, penginputan dan pengolahan aplikasi SPM 2013, karena saya hanya menemukan panduan penginstalan saja. Terima kasih

Sudah kami kirimkan manual aplikasi SPM 2013 ke wine_port@lycos.com.







kalau dalam kegiatan kami yang berasal dari bantuan dana hibah,kami berada dibawah dinas  Prov,saya mau bertanya : 1.tentang SPD dalam PMK 113 yang dimaksud PPK siapa?apabila yang melaksanakan perjalanan dinas Kepala Dinas apakah tetap PPK yang menandatangani SPD?untuk tingkat kabupaten siapa PPK nya? 2.untuk format SPD apakah harus baku seperti contoh di PMK 113?bolehkah memakai kop dan logo dinas? 3. kami mengadakan kegiatan pertemuan (akomodasi kami yang menanggung)selama 4 hari, hari pertama peserta cek in hotel jam 2 siang, hari ke 2 dan 3 acara dimulai jam 8 pagi- 5 sore, hari ke 4 acara selesai jam 12.untuk peserta lokal, dan panitia apakah diberi uang saku paket meeting 4 hari x 85.000 dan tranport lokal 2x 110.000?untuk peserta luar kota dibayar uang saku paket meeting 4 hari x 120.000 dan biaya riil transportnya? 3. bagaimana dengan peserta kabupaten yang yang menempuh waktu 12 jam baru sampai di hotel tapi di hari yang sama pada tanggal 4?apa saja yang dibayar?

1.  PPK adalah pejabat yang melaksanakan sebagian kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Apabila yang melaksanakan perjadin adalah Kepala Dinas, SPD tetap ditandatangani PPK. Demikian juga di tingkat kabupaten, SPD ditandatangani PPK.   2.  Format SPD minimal sesuai pada Lampiran PMK 113, diperbolehkan memakai kop dan logo dinas.    3.  Bagi peserta dan panitia, kegiatan dimaksud merupakan kegiatan meeting fullboard dalam kota, biaya yang dibayarkan adalah transpor kegiatan dalam kota sesuai standar biaya yaitu 1 (satu) kali Rp110.000,-  dan uang saku paket fullboard selama kegiatan yaitu 4 hari dikali satuan biaya fullboard dalam kota sesuai standar biaya.  Sedangkan bagi peserta dari luar kota, kegiatan dimaksud merupakan kegiatan meeting fullboard di luar kota, biaya yang dibayarkan adalah transpor sesuai biaya riil dan uang harian fullboard di luar kota selama kegiatan yaitu 4 hari dikali satuan biaya uang harian fullboard di luar kota sesuai standar biaya.   4.  Bagi peserta dari kabupaten, biaya perjadin diberikan sama dengan peserta dari luar kota. Namun apabila dikawatirkan peserta dapat tiba terlambat pada hari pertama, pejabat penerbit surat tugas dapat memberikan perintah berangkat 1 hari sebelumnya, dengan konsekuensi pemberian biaya perjadin bertambah 1 hari.

Apakah honor SAI daN BMN akun 521115 dapat dibayarkan? sehubungan dengan akan adanya tunjangan kinerja di kementerian kami, honor SAI dan BMN telah di hapuskan kecuali untuk pengelola keuangan. Apakah benar seperti itu? Bukannya hanya honor 521213 saja yang dihapus?

Saat ini belum terdapat pengaturan mengenai pembatasan pemberian honorarium dimaksud.

apakah boleh seseorang di tunjuk sebagai operator SABMN dan operator aplikasi SPM (dengan SK) menerima honor sebagai operator SABMN dan honor sebagai operator aplikasi SPM

Boleh saja, sepanjang menghasilkan output yang berbeda, terdapat dasar pelaksanaan (SK KPA), dan dialokasikan anggarannya dalam DIPA.

Buat Helpdesk Kami belum sempat menihilkan TUP tahun anggaran 2012Karena Ada beberapa kegiatan yang mendesak seperti Verifikasi Parpol dan Pembangunan Gedung pertanyaan kami apakah kamu bisa mendapatkan dispensasi penambahan bulan untuk memasukan SPM TUP Nihil seperti yang di dapat Oleh BLU di februari 2013 sekaligus dengan langkah2 yang harus ditempuh .. Terima Kasih...

Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan surat No. 1247/PB/2013 tanggal 15 Februari 2013, antara lain mengatur ketentuan perpanjangan pengesahan SPM TUP Nihil,  menjadi paling lambat tanggal 20 Februari 2013. Mengingat batas waktu dimaksud telah lewat, maka satker tidak dapat mengajukan perpanjangan SPM dimaksud. Atas kegiatan yang belum diajukan SPM TUP Nihil tersebut dapat diajukan pembayarannya pada tahun anggaran berikutnya sebagai tunggakan tahun lalu, terlebih dahulu melakukan revisi DIPA untuk mencantumkan tunggakan tersebut pada Halaman IV DIPA.


















"Mohon Penjelasan tentang Penggunaan Akun 511157 (Tunjangan Kemahalan Hakim) yang belum ada di referensi RKA-KL sampai dengan update tgl 19 Februari 2013. Kami belum dapat mengajukan pembayaran tunjangan kemahalan hakim sesuai dengan amanat PP Nomor 94 Tahun 2012 karena akun tersebut belum ada sehingga tidak dapat dilakukan revisi, sedangkan surat kepala KPPN Makassar II menyampaikan untuk menggunakan akun tersebut pada Gaji Januari 2013 dst...terima kasih"

Untuk permasalahan yang sedang Bapak hadapi, dapat menghubungi Direktorat Jenderal Anggaran.















Bagaimana cara untuk retur SP2D LS Pihak Ketiga, dan apa saja kelengkapan berkasnya? terima kasih

Cara  penyelesaian retur SP2D LS  pihak ketiga berpedoman pada SE-19/PB/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penggunaan Aplikasi Retur SP2D Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :74/PB/2011 tentang tata cara Penyelesaian dan Penetausahaan Pengembalian (retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Peraturan dapat di download di web perbendaharaan.go.id










Asalamualaikum, pak bagaimana cara mengisi Dasar Anggaran yang baru di Aplikasi SPP, karena pada Dasar Anggaran tidak ada pilihan UU Nomor 19 Tahun 2012, Tentang APBN 2013. Terima kasih pak.

Wa'alaikum salam Wr. Wb. Rekam pada menu Referensi II >> Dokumen Pengesahan.

Apa Akun dalam Bagan Akun Standar untuk jasa penyelenggara Acara ? Apa saja yang tercakup dalam jasa penyelenggara acara tersebut ? Apakah mencakup untuk konsumsi, hotel dll ?  

Sesuai PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang SBU tahun 2013, jasa penyelenggaraan paket kegiatan rapat pertemuan di kuar kantor, maka satuan biaya menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:


Komponen paket fullboard meeting mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.


"Komponen paket fullday meeting mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan.
"

Komponen paket halfday meeting mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan.

««« | « Previous | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR