Jumlah Pengunjung :
18,347,263
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Saya mau tanya apakah pengadaan partisi yang anggarannya 700.000.000,- termasuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan dan apakah perlu konsultan perencana dan pengawas

Nilai pengadaan (barang/jasa) mengikuti mekanisme yang diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pengadaan dengan nilai 200 juta dilakukan dengan surat perjanjian. Pengadaan partisi dimaksud tidak menambah nilai aset atau tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset. Sehingga pengadaan partisi dimaksud termasuk pekerjaan pengadaan barang (bukan konstruksi).










apakah pengadaan beras (bahan makanan Tahanan/Napi) dikenakan potongan ppn dan pph untuk pengajuan spm ke kppn

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pengadaan beras termasuk jenis barang yang tidak dikenakan PPN. namun PPSPM mengenakan potongan PPh Ps.22 atas pengadaan beras jika nilai keseluruhan pengadaan tersebut di atas Rp.10 Juta. "














Mohon Penjelasan Keterangan PMK 113 ttg Uang harian pada lampiran V halaman -2- pada keterangan : 1:Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

Uang harian 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari kepulangan diberikan kepada pelaksana perjadin yang karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk tiba di tempat pelaksanaan kegiatan dan kembali ke tempat semula, di luar waktu pelaksanaan kegiatan fullboard. Uang harian diberikan sesuai tanggal penugasan yang tercantum dalam surat tugas.

Yth Pak Admin. sebagaimana pertanyaan Bpk Imam Wahyudi Sukoco pada tanggal 18-02-2013, pertanyaannya adalah Bagaimana jika pada saat Tiba di jakarta, tanggal 26 februari, PPK bersangkutan sedang keluar kota, sehingga tidak bisa mengetahui kedatangan pejabat/ pegawai yang ditugaskan??   terimakasih

Pada prinsipnya PPK yang ditunjuk harus bertanggung jawab dan mampu mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dikelolanya. Pada kasus tersebut, apabila PPK ybs sedang tidak berada ditempat, PPK ybs dapat menunjuk pejabat/pegawai lain yang dapat membantu mengawasi/ mengetahui kedatangan pejabat/pegawai yang kembali dari bertugas. Karena masih dalam satu kantor, tanda tangan pada SPD tetap menunggu PPK ybs.











Apakah translok boleh dibayarkan dua kali atau lebih dalam satu hari yang sama dengan alasan berbeda tempat dan tujuan? thanks...

Boleh, sepanjang penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut bukan merupakan satu kesatuan penugasan. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam Perdirjen Perbendaharaan tentang Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Perjadin. 

Help Desk, maaf mau tanya.. untuk aplikasi SPM/SPP 2013, bisa kah di pisah databasenya per operator SPM/SPK? setelah saya coba dengan settingan database terpisah, data SPP tidak bisa ditransfer ADK k operator SPM, mohon petunjuk..pak..

Tidak bisa.

Dengan ini kami menyampaikan usul penambahan format laporan pada Aplikasi Vera untuk meningkatkan kemudahan dalam menganalisa, sebagai berikut: 1. LRA Pendapatan menurut Wilayah 2. LRA Belanja menurut Wilayah 3. LRA Belanja menurut bank operasional Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Terimakasih atas masukan/usulannya. Mungkin dapat dijelaskan tujuan dan analisa yang menjadi lebih mudah dengan tambahan format laporan yang diusulkan tersebut.









yth. helpdesk perbendaharaan Berkaitan dengan kegiatan pada kementerian kami yang bersifat lomba, seperti festival rebana maupun seleksi tilawatil qur'an honor dewan juri tidak ada dalam standar biaya tahun anggaran 2013 (pmk nomor 37/pmk.02/2012). Kami mohon penjelasannya bagaimana seharusnya dewan juri diberi honor. Atas perhatian dan penjelasannya disampaikan terima kasih

Satker tidak dapat mengalokasikan kegiatan perayaan atau lomba kecuali yang mengemban tugas fungsi tersebut. Apabila satuan biaya tidak terdapat dalam standar biaya TA 2013 (PMK 37/2012), maka PA/KPA yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa PA/KPA bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  

Yth. Admin ADK Kontrak kami tidak bisa masuk di aplikasi KPPN.padahal kami sudah mengisi sesuai prosedur & update aplikasi terbaru SPM 13.0.2a.mohon pencerahannya segera.

Silakan update aplikasi SPM 2013 menggunakan versi 13.0.3. Semoga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.








Helpdesk, mhon bantuannya, sya sudah membuat SPP dan akan mentransfer k SPM .. teteapi saat akn di transfer muncul tulisan \\\\\\\"SPM UP/TUP  Tidak Dipilih, SPP GU ini tidak diterima\\\\\\\" mohon pentunjuknya .. trimakasih

Silakan update aplikasi SPM 2013 menggunakan versi 13.0.3




mau tanya tentang format kuitansi ls bendahara apakah harus ada tanda tangan bendahara?di pmk 190 tidak dijelaskan disitu untuk kuitansi ls bendahara apakah sama dengan kuitansi ls pihak ketiga?trims

Kuitansi LS (Lampiran III PMK 190) tersebut merupakan bukti pengeluaran yang sah atas pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa, atas dasar perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh PPK dengan pihak penyedia barang/jasa. Bendahara tidak perlu tanda tangan pada kuitansi dimaksud.







 saya mau tanya tentang Aplikasi SPM versi 13.02. dimana pada lampiran bendahara ternyata tidak bisa di insert jadi harus direkam baru terus, solusinya bagaimana? terima kasih

Silakan update aplikasi SPM 2013 menggunakan versi 13.0.3




Format Rincian Biaya Perjadin (Lampiran II) PMK 113, tidak ada form kuitansinya sedangkan tahun sebelumya terdapat form kuitansi.  Apakah untuk pertanggungjawaban SPD tidak diperlukan kuitansi lagi.?  Terima kasih.

Pertanggungjawaban berupa kuitansi tetap diperlukan sebagai dasar untuk menerbitkan SPP dan SPM, cukup disimpan oleh PP SPM.

Apakah giro pemerintahan bisa mendaftar internet banking, dengan biaya administrasi Rp. 50.000,- per bulan .. dengan pertimbangan tidak ada lagi biaya cetak rekening koran, dan efisiensi. Apakah Rp. 50.000,- tersebut bisa di bebankan pada akun 521111? Terima kasih atas tanggapannya.

Dengan pertimbangan dari sis/aspek keamanan dan penyalahgunaan wewenang yang lebih besar bila dibandingkan dengan manfaatnya, menurut hemat kami internet banking dimaksud tidak dapat diterapkan untuk giro pemerintah. Saat ini, cetakan rekening koran masih diperlukan sebagai salah satu alat bukti pertanggungjawaban dan alat pemeriksa/penguji bagi pengawas internal dan eksternal satker pemerintah.









Akun mana yang digunakan utk Belanja Langganan Internet, 522119 atau 521111? Apakah Akun belanja telepon dan Fax sama? Terima Kasih, saya sangat memerlukan infonya

Pengeluaran untuk langganan telepon dan fax dibebankan ke dalam akun 522112 (Belanja Langganan Telepon), sedangkan pengeluaran untuk internet dibebankan ke dalam akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) atau akun 522119 (Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya).




1.) Apabila Satker mendapatkan undangan mengikuti Rapat di luar kota, panitia menanggung akomodasi, konsumsi, dan uang saku. Komponen apa saja yang musti ditanggung oleh Satker, Apakah Uang saku tetap dibayar juga oleh satker peserta (tidak rangkap uang saku nantinya), 2.) Menurut PMK 190/pmk.05/2012 pasal 51 ayat 2, SPBy dilampiri dengan bukti/kuitansi yang disahkan PPK, bagaimana penerapannya apakah dilakukan legalisasi pada bukti tersebut, atau musti dibuat kuitansi UP sesuai format Lampiran XI PMK 190/PMK.05/2012. Sedangkan pada lampiran XI terdapat point " *) Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa (misalnya: jasa tambal ban)." Dalam hal ini klasifikasi bukti/kuitansi yang bagaimana apakah cukup dengan bukti/kuitansi asli penyedia (pengesahannya dimana) atau kuitansi penutup (lampiran XI). Terimakasih  

1)  Dalam surat undangan seharusnya dicantumkan  biaya-biaya perjadin yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. Apabila semua biaya perjadin telah ditanggung oleh panitia (akomodasi, konsumsi, dan uang harian perjadin/uang saku paket meeting), maka satker/peserta tidak boleh mengeluarkan biaya perjadin (termasuk uang saku  yang telah ditanggung panitia) agar biaya perjadin tidak dibayarkan rangkap.
2)  Kuitansi/bukti pembelian yang dikeluarkan/ diterbitkan penyedia barang/jasa (misalnya toko alat tulis) harus mendapat pengesahan PPK. Termasuk kuitansi yang dibuat dengan format sebagaimana pada Lampiran XI, yaitu apabila penyedia barang/jasa (misalnya toko dimaksud) tidak dapat memberikan kuitansi/ nota pembelian. Artinya, pada saat BP/BPP melakukan pembayaran UP atas perintah PPK, harus menerbitkan SPBy yang dilampiri kuitansi (baik dari penyedia barang/jasa maupun yang dibuat sesuai Lampiran XI dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan kuitansi).

aplikasi spm 2013 di tempat kami kok belum ada tabel bank span-nya? bagaimana caranya?

Silakan update aplikasi SPM 2013 menggunakan versi 13.0.3



yth. DJPB saya Rachmad dari ditjen KP3K KKP. pada kementerian kami terdapat beberapa satker tugas pembantuan (tp) untuk program ccdp ifad  yang belum menerima dipa dari kanwilnyang tertera pada rkakl mereka. satker tersebut adl sbb : 1. satker kota ambon dg kppn di ternate 2. satker maluku tenggara dg kppn di ambon pada masing2 kanwilndan kppn yg bersangkutan sudah ditanyakan namun mereka menginfokan jika mereka belum menerima dipa dari pusat dan pihak satker diminta untuk menyakan langsungnke djpb pusat. mohon solusi untuk ,asalah ini

Mulai TA 2013, terjadi pengalihan proses pengesahan DIPA dari DJPB ke Ditjen Anggaran (DJA). Apabila sampai saat ini satker di daerah belum menerima DIPA, ditunggu saja karena saat ini DJA sedang menyempurnakan peraturan dan aplikasi terkait dengan pen-DIPA-an TA 2013.

Mohon bantuannya, saya sudah melakukan update spm terbaru, pada saat penginputan SPM tidak bisa disimpan, masih muncul No SPM UP/TUP tidak ada, bagaimana caranya agar spm nya bisa disimpan, padahal update spm nya sudah berhasil. terima kasih

Memang harus mengisikan nomor dan tanggal SPM UP/TUP yang terkait dengan SPP GUP tersebut.









Sebagaimana diketahui bahwa atas keterlambatan rekonsiliasi dan penyampaian LPJ bendahara dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan GU dan LS bendahara. Namun sanksi tersebut belum terintegrasi dengan aplikasi yang ada di front office sehingga dimungkinkan terjadinya SPM lolos di fo meskipun sudah dikenakan sanksi. Usul : ada menu di aplikasi SP2D (user khusus supervisor) yang bisa merekam satker yang dikenakan sanksi sehingga untuk SPM dengan kode GU dan LS Bendahara dapat di tolak

Usulan yang disampaikan terkait penambahan menu di Aplikasi SP2D (user khusus supervisor) yang bisa merekam satker yang dikenakan sanksi dimaksud akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penyempurnaan dengan dikoordinasikan oleh Direktorqat Sistem Perbendaharaan.











««« | « Previous | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia