Jumlah Pengunjung :
17,136,288
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kepada Yth. Helpdesk AKP Di dalam SBU Tahun 2013 ada Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang menjadi pertanyaan apakah itu satu kesatuan dengan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri atau berdiri sendiri (dibayarkan terpisah) dan sistemnya ad cost atau lumsum ? TERIMA KASIH

Satuan biaya taksi merupakan salah satu komponen biaya perjalanan dinas yaitu biaya transportasi, terpisah dari uang harian. Pada prinsipnya, biaya perjalanan dinas dibayarkan at cost, termasuk biaya taksi dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil. Namun dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran riil, biaya taksi diberikan maksimal sesuai satuan biaya taksi sebagaimana diatur dalam standar biaya.









Bagaimana cara penginputan nomor bukti kas pada pembukuan bendahara, apabila pembayaran UP atas dasar SPBy sesuai PMK 190 Tahun 2012, dengan kasus sebagai berikut : 1. SPBy dilampiri kuitansi/nota dari toko, nomor yang diinput pada no.bukti kas pembukuan bendahara yang mana? Apakah nomor nota/kuitansi toko atau nomor SPBy? (nota/kuitansi toko pada umumnya tidak bernomor) 2. Apbila pd point 1 di atas, kuitansi dibuat sendiri sesuai format PMK 190 karena toko tidak memberikan nota/kuitansi, lalu dibuatkan SPBy, nomor bukti kas yang diinput pada pembukuan bendahara yang mana? Kalo yang diinput itu adalah nomor pd SPBy, untuk apa ada kolom nomor bukti kas pada kuitansi yang dibuat? dan sebaliknya? 3. Demikian halnya dengan kuitansi perjalanan dinas yang dibuatkan SPBy, penginputan nomor bukti kas pada pembukuan bendahara gimana? Kuitansi atau SPBy? terima kasih

SPBy merupakan dokumen yang menjadi bukti adanya perintah dari PPK kepada Bendahara Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uangnya dari kas Bendahara. Apabila terdapat kuitansi yang harus dibayar namun tidak disertai dengan adanya SPBy dari PPK, maka Bendahara Pengeluaran/BPP tidak diperbolehkan membayar. Hal itu merupakan bagian dari tugas Bendahara Pengeluaran/BPP untuk menguji SPBy berdasarkan kuitansi/dokumen pendukung dan juga ketersediaan dana.









Perlu juga dipahami perbedaan antara nomor bukti dengan nomor dokumen dimana nomor bukti merupakan nomor urutan transaksi pembukuan Bendahara sebagai sarana untuk mengecek kepatuhan dan kebenaran pembukuan Bendahara sehingga terlepas dari nomor pada dokumen berupa SPBy maupun kuitansi. Namun, setiap pembukuan Bendahara harus berdasarkan dokumen sumber.







Bendahara Pengeluaran/BPP membukukan pengeluaran uangnya pada saat pembayaran UP/TUP maupun pemberian uang muka adalah berdasarkan SPBy. Namun, pembebanan pada akun-akun terkait dalam Buku Pengawasan Anggaran adalah sesuai rincian dokumen terkait yang dalam hal ini juga termasuk kuitansi.






Apakah perjalanan dinas ketua pengadilan/wakil ketua pengadilan hakim sudah bisa dicairkan dengan standar pejabat negara?klu dicairkan, dana yg tersedia di DIPA minim

Satuan biaya dalam standar biaya merupakan batas maksimal/tertinggi, dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, yang penting output/kinerja yang telah ditetapkan dalam DIPA tercapai.






Mohon dibantu... apakah jika kita telah menerima kwitansi dari toko pembelian barang atau toko fotocopy kita harus membuat Kwitansi seperti yg di format lampiran XI PMK 190/PMK.05/2012 dan harus menandatangani lg ke toko dan bagaimana dengan SPBynya.

Tidak perlu. Apabila penyedia barang/jasa (toko) telah menyediakan kuitansi, tidak perlu membuat kuitansi lagi. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI PMK 190 dibuat apabila penyedia barang/jasa (toko) tidak dapat menyediakan kuitansi.








Mohon penjelasan prosedur perubahan pembebanan akun dari 524111 ke 524119 di aplikasi SPP/SPM 2013. (SP2D telah diterbitkan oleh KPPN). Terima kasih

Prosedur ini Satker Saudara harus mengajukan koreksi ke KPPN Mitra Kerja Saudara.






Yth Admin Helpdesk.. di satker kami ada Revisi Rkakl sedangkan di menu spm RUH Pagu tidak ada menu edit nya seperti Tahun sebelum nya, kmren Helpdesk kasih saran ke kami di transfer dari rkakl ke SPm nya.. tapi di aplikasi Rkakl nya tidak ada menu transfer ke SPM .. kami mohon sangat bantuan dari tim Helpdesk .. terima kasih sebelum nya .. 

Dari aplikasi RKAKL_DIPA 2013 setelah proses revisi selesai, agar di validasi data melalui menu RKAKL 2013 selanjutnya buka menu SPAN pilih sub menu kirim data ke DJA. Hasil dari sub menu tersebut baru di transfer ke aplikasi SPP_SPM 2013.




Salam Sukses Admin..Mohon di Cek Aplikasi SPP/SPM 2013...Pada Print Out SPP di bagian No. II (SEMUA KEGIATAN) pada Nominal SPP yang lalu, SPP ini dan Jumlah sd SPP ini menunjukkan nominal jumlah yang di ajukan, apakah tidak menunjukkan nominal akumulasi dari SPP yang telah di ajukan (SEMUA KEGIATAN yang telah realisasi) walaupun dalan nominal PGU dan SISA DANA sudah benar...Terima kasih....

Agar di update dengan versi 13.0.3 atau bisa download update-nya di website www.perbendaharaan.go.id











Apakah bisa sisa anggaran lelang yang menggunakan anggaran APBN digunakan untuk belanja lainnya, selama masih dalam satu pagu belanja dan tidak melebihi dari pagunya?

Bisa saja, mekanisme revisi dilakukan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara revisi anggaran.

1. di PMK No.133/PMK.05/2012 lampiran v disebutkan panitia & peserta berhak atas uang harian 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari pada saat kepulangan pada paket Fullboard. apabila kami  menyelenggarakan kegiatan tersebut diluar yogyakarta  dan melebihi batas kota tetapi waktu perjalanannya (kedatangan dan kepulangan ) tidak memerlukan waktu 1 hari ketempat tujuan ( misal surakarta, magelang, semarang). apakah kita berhak untuk mendapatkan uang harian tersebut.. 2.  apabila kita melakukan prejalanan dinas lebih dari 1 orang apakah lembar SPD dibuat perorang atau cukup di tuliskan di pengikut ( Lembar SPD No.8) 

1.  Bagi peserta dan panitia yang tidak mengalami kesulitan transportasi sehingga tidak memerlukan waktu tambahan untuk tiba dan/atau kembali ke tempat kedudukan semula tidak dapat diberikan uang harian 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.  2. Lembar SPPD tetap dibuat per orang.








berapakah batas maksimal jumlah honor dan jam yang dapat diberikan untuk narasumber/pakar dari Luar Negeri yang diundang untuk kegiatan FGD/Seminar di Indonesia?

Saat ini tidak ada pengaturan mengenai batasan maksimal jumlah honor dan jam yang diberikan untuk narasumber. Hal tersebut merupakan kewenangan KPA/PPK, sepanjang transparan dan akuntabel.





mau minta aplikasi sappaw 2013

Aplikasi SAPPA-W 2013 dapat diunduh melalui website www.perbendaharaan.go.id

1. apakah boleh KPA, PPK, PP-SPM dan atau staf pengelola keuangan menjadi anggota kepanitiaan untuk kegiatan yang honorariumnya dibayarkan perbulan? 2. bagaimana dengan spd yang telah ditandatangani oleh KPA dan telah dibayarkan, karena PMK 113 baru kami ketahui.apakah dapat dimaklumi, ataukah kami harus merubahnya?sementara lokasi SPD tersebut jaraknya jauh dan berada di luar provinsi/kota?

1. KPA, PPK, PP-SPM dan/atau staf pengelola keuangan boleh menjadi anggota kepanitiaan yang diberikan honorarium perbulan, karena menghasilkan output/ kinerja yang berbeda.  2. Hal tersebut agar dikoordinasikan dan disampaikan kepada aparat pengawasan internal masing-masing.







apakah boleh pegawai honorarium sebagai staf pengelola menjadi operator yg membantu kelancaran pengelolaan anggaran di satker. kalau boleh, apakah SK nya digabungkan dengan SK pejabat pengelola keuangan? kemudian, apakah kami boleh minta di emailkan contoh SK pengelola keuangan dan SK pengelola/petugas SAI? terimakasih sebelumnya

Pegawai honorarium sebagai staf pengelola boleh saja ditunjuk/ditetapkan menjadi operator yang membantu kelancaran pengelolaan anggaran di satker. Hal tersebut menjadi kewenangan KPA, dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kegiatan. SK dimaksud bisa dibuat terpisah atau  digabung.












aSS, HELPDESK YG TERHORMAT, MOHON BANTUANNYA 1.menurut jawaban tim helpdesk 08/03/2013 spby hanya bisa digunakan utk satu kwitansi, namun menurut tim helpdesk pada tanggal berbeda bisa untuk beberapa kwitansi, jadi kami binggung memaknai jawaban tim helpdesk? 2. Apabila kita belanja barang atk, kapan kita memberikan spby kepada toko,,apakah setelah kita lunasi atau sebelum kita lunasi? dalam artian kita tidak bisa mendapat kwitansi dari toko kalau belum ada pelunasan?? TRIMAKSIH  

1. SPBy dapat terdiri dari beberapa kuitansi, sepanjang masih dalam satu kegiatan/output dan akun yang sama.    2. Pada prinsipnya SPBy dibuat sebagai dokumen permintaan pembayaran UP oleh PPK kepada Bendahara (sebagai bukti pengeluaran UP dari Bendahara). SPBy tidak diberikan kepada toko, namun merupakan bukti pembayaran UP di internal satker.  SPBy dapat diterbitkan dalam rangka :  1. penggantian UP (revolving) UP, SPBy dilampiri kuitansi dari toko/penyedia barang/jasa, atau kuitansi UP yang dibuat sesuai Lampiran XI PMK 190 apabila tidak terdapat kuitansi dari toko/penyedia barang/jasa.  2. permintaan UP sebagai uang muka kerja, dalam hal ini SPBy dilampiri :   a). rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran,   b). rincian kebutuhan dana, dan  c). batas waktu pertanggungjawaban penggunaan.




















standar apa yang digunakan untuk honor yang diberikan kepada tim kerja yang dibentuk berdasarkan sk KPA. kebetulan KPA disini adalah eselon 1. standar honornya menggunakan standar honor yang ditetapkan KPA atau eselon 1??? Terima kasih

Honor tim dibayarkan berdasarkan pengujian yang dilakukan, artinya apabila SK dimaksud ditetapkan oleh pejabat eselon 1 selaku pejabat eselon 1, maka menggunakan standar honor yang ditetapkan oleh eselon 1. Namun apabila SK dimaksud ditetapkan oleh pejabat eselon 1 selaku KPA, maka standar honor yang digunakan adalah yang ditetapkan oleh KPA.









Input SPM 2013 v.13.0.3 semakin bertele-tele dan makin rumit sehingga bolak balik ke SPP-SPM, dan Jika uraian SPM memang sudah ditentukan melalui PMK No.190/PMK.05/2012 kenapa tidak di buat pilihan berupa tombol commend saja (uraian LS Barang, LS Perjalanan, TUP).Pada intinya seluruh Aplikasi 2013 semakin rumit, sementara honor petugas operator tetap hanya Rp.150.000/bln di potong lagi pajak, rasanya sudah tidak etis dgn honor sebesar ini, belum teknisnya lagi, seluruh permasalahan Aplikasi petugas operator yg menanggung/menyelesaikan semua permasalahan, mengantar permintaan SPM ke KPPN, Rekon Laporan Bulanan, Laporan Tahunan termasuk (CaLK, CaL BMN). ditambah beban mental atas desakan2 KPA atas pengajuan SPM secepatnya... makin stress menghadapi semua aplikasi 2013 ini, sementara pelatihan sama sekali tidak ada.

a.Pengembangan SPM tahun 2013 didasari atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, antisipasi kebutuhan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaraan Negara, dan pengalihan DIPA ke DJA.

b. Imput data pada aplikasi SPM dilakukan 1 (satu) kali saat operator PPK membuat SPP, selanjutnya operator PPSPM hanya cukup mencetak SPM tanpa melakukan imput data. Dengan demikianapabila terjadi kesalahan pada SPmM, PPSPM/operator SPM mengembalikan SPP dan dokumen pendukung kepadaPPK/operator SPP untuk dilakukan proses perbaikan.

c. Proses tersebut diatas dilakukan berdasarkan proses bisnis yang ada pada PMK  Nomor 190/PMK.05/2012 dengan maksud agar terjadi proses check and balance antara PPK dan PPSPM.

d. Pada aplikasi SPM tahun 2013 telah dibuatkan tombol command untukmemudahkan operator SPM dalam menuliskan uraian pembayaran pada SPM sesuai dengan jenis SPM dan jenis belanja termasuk untuk SPM UP.





Kami akan melakukan revisi POK pada saat data selesai diedit dan melakukan proses validasi data muncul informasi proses validasi data selesai, data tidak valid. Mohon penjelasan terima kasih

Pada saat data tidak valid terdapat cetakan yang muncul otomatis yang menginformasikan kode di bagian mana yang tidak valid. Misalnya kode 0053 - hal 3 dipa belum sesuai dengan halaman 2. Berdasarkan informasi tersebut data harus di benarkan dahulu, agar data bisa berstatus valid.






1. Untuk Buku Kas Umum pada kolom No bukti, diisi nomor SPBY atau No. Bukti Kuitansi atau Nota?? 2. Menurut surat Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor :S-46/PB/2103 bahwa Daftar Rincian Pembayaran dapat dibuat apa bila ada pembayaran/pembelian yang sulit dikuitansikan, apa benar bisa seperti itu, apa Daftar Rincian Pembayaran itu dibuatkan SPBy lagi? Mohon Pencerahanya, thk

1. SPBy merupakan bukti pembayaran UP dari Bendahara kepada yang berhak menerima atas perintah PPK, baik berupa uang muka kerja atau atas dasar kuitansi. Namun sebagai dasar pembukuan/LPJ bagi Bendahara adalah kuitansi/nota pembelian. Sehingga pada Buku Kas Umum, yang dicantumkan adalah nomor bukti kuitansi/nota pembelian.                    2. Daftar Rincian Pembayaran dan SPBy dimaksud kurang lebih fungsinya hampir sama. Namun melihat efisiensi dan efektivitasnya, cukup dengan membuat SPBy. Karena SPBy diatur dalam PMK 190/2012, SPBy dapat dijadikan sebagai alat kontrol bahwa kuitansi yang diterbitkan dan disampaikan kepada PPK dimaksud minimal sama dengan SPBy atau SPBy sama dengan kuitansi – pengembalian.



















1.pada tiket lion air yang dibeli secara online tertera travel insurance sebesar 70rb disalah satu tiket dan di tiket lainnya tidak ada. apakah boleh dibayarkan ke orang ke-1 sebesar tiket travel insurance dan orang ke-2 sebesar tiket? 2.apabila petugas yang melakukan perjalanan dinas tidak melampirkan biaya penginapan/hotel, apakah boleh dibayarkan kepada yang bersangkutan 30%tarif hotel max di SBU (sesuai PMK 112 tahun 2012)? bagaimana mekanisme peng-spj annya, apakah yang bersangkutan perlu menandatangani bukti riil mengingat yang bersangkutan tidak mengeluarkan biaya penginapan. 3.apabila 2 orang petugas melakukan perjalanan dinas bersamaan dan menginap dikamar hotel yang sama (twin sharing), serta melampirkan bukti kuitansi yang tertera nama keduanya apakah diperbolehkan? 4.jika di sbu tarif maksimal penginapan petugas 1 = 300rb dan petugas 2 = 500rb, sementara dikuitansi tertera biaya penginapan twinsharing 700rb (kuitansi tertera nama petugas1/petugas2), apakah boleh di spj kan ke petugas 1 = 300rb dan petugas 2 = 400rb, atau hanya boleh dibebankan ke petugas 2 saja sebesar 500rb (petugas 1 tidak dapat di spj kan)? mohon penjelasannya. terima kasih

1. Biaya tiket dibayarkan sesuai pengeluaran rill (at cost),  dan biasanya sudah termasuk travel insurance.  2. Biaya penginapan sebesar 30%  dibayarkan secara lumpsum, tanpa melampirkan bukti pengeluaran rill/kuitansi hotel. Pertanggungjawabannya dengan melampirkan dokumen Daftar Pengeluaran Rill.  3. Boleh saja, yang penting tidak melampaui tarif maksimal penginapan dikelasnya.  4. Pertanggungjawaban biaya penginapan dilaksanakan sesuai dengan tarif maksimal penginapannya masing-masing.  Hal-hal tersebut di atas sebaiknya dibuatkan SOP yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas di internal satker ybs.


















menurut jawaban sebelumnya mengenai pemberian honor dobel dalam satu kegiatan semisal sebagai panitia dan moderator tidak dapat dilakukan. Apa dasar hukum dari hal tersebut....terima kasih sebelumnya

Dasarnya adalah job description yang dicantumkan dalam Surat Keputusan yang ditetapkan oleh KPA. Dalam satu kegiatan dan dalam waktu yang bersamaan, tidak mungkin seorang panitia juga melaksanakan tugas seorang moderator.





««« | « Previous | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia