Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,516,338
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Terima kasih Admin, kami sering menemukan adanya honor ganda yang diberikan kepada pelaksana kegiatan misalnya pada kegiatan updating data namun KPA memberi honor pengumpulan data dan honor updating data dalam satu Surat Keputusan penugasan. Mohon penjelasannya. Sebagai masukan  kepada admin agar bila memberikan penjelasan dilengkapi dengan dasar peraturan termasuk pasal-pasalnya yang relevan guna menjadi rujukan bagi kami untuk melaksanakan pengelolaan anggaran

Honorarium tim/panitia/komite pelaksana kegiatan diberikan dalam rangka pencapaian output atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA. Pencapaian output dimaksud merupakan tugas dan tanggung jawab PA/KPA. Saat ini belum terdapat pengaturan mengenai pembatasan pemberian honorarium, sepanjang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara tidak mengatur secara khusus mengenai pembatasan pembayaran honorarium dimaksud, maka pemberian honorarium dimaksud ditetapkan oleh PA/KPA setelah memperhatikan efisiensi dan efektivitas pencapaian output/sasaran. Namun yang dapat menjadi acuan adalah bahwa apabila dalam 1 (satu) SK  menghasilkan output yang sama, maka honor yang dibayarkan adalah 1 (satu) saja. 




















Helpdesk yth. Apakah honor pengelola keuangan bisa ditarik menggunakan Mata Anggaran 521119 dari dana rupiah murni kegiatan dukungan operasional kantor. Terima kasih.

Honor Pengelola Keuangan pada satker tidak dapat dibebankan ke dalam akun 521119 (Belanja Operasional Lainnya), melainkan dalam akun 521115 (Belanja Honor Operasional Satker) untuk pengeluaran honor pejabat KPA, honor PPK, Penguji SPP dan penandatangan SPM, Bendahara dan Pemegang Uang Muka, Staf Pengelola Keuangan, Staf PNBP, Tim SAI (SAK dan SIMAK BMN). Sedangkan akun 521213 (Belanja honor Output Kegiatan) digunakan untuk pejabat pengadaan, panitia pengadaan, dan Panitia Pemeriksa Penerima Barang, untuk pengadaan barang yang tidak menghasilkan Aset Tetap.











Apakah petugas KPPN masih berkewajiban menstempel dan menandatangani SSP lembar 1 & 3 untuk pajak yg dipotong di SPM-LS? dalam SOP di SE-14/PB/2012 sudah tidak ada lagi prosedur tsb, namun beberapa rekanan satker komplain karena ada KPP yang menolak laporan pajak yang SSPnya tidak ada tandatangan dari KPPN. TErima kasih.

Menurut SE Dirjen Pajak No SE 02/PJ.24/2005, SSP yang ditandatangani KPA atau PPSPM perlu dilegalisir oleh KPPN sebagai pengelola penerimaan pajak/kuasa BUN. Demikian pula menurut SE Dirjen Perbendaharaan No SE 36/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Potongan Pajak, Pengamanan Database, dan Jam Pelayanan Penerimaan SPM pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa SSP ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana. Dalam SOP KPPN langkah ini belum pernah dimasukkan, namun akan jika diperlukan akan dipertimbangkan untuk dimasukkan sejalan dengan tindak lanjut PMK 169 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

















Dalam perjadin kami ada perjalanan dinas antar kabupaten, Misalnya dari kota kota di Kalimantan, bagimana penentuan jumlah tranportnya ? Apabila perjadin menggunakan Kereta Api, apakah yg dibayarkannya hanya ongkos keretanya saja at cost ? semetara kalau naik pesawat selain tiket pesawat juga ada biaya taxi ? terimakasih

Biaya transportasi dibayarkan sesuai bukti pengeluaran rill, namun apabila tidak dapat memberikan  bukti-bukti  pengeluaran rill, pengeluaran tersebut dapat dicantumkan dalam Daftar Pengeluaran Rill. Apabila perjadin dilakukan dengan Kereta Api, maka biaya transportasi dari kantor menuju stasiun KA dan sebaliknya dari stasiun KA menuju kembali ke kantor dapat dibayarkan (sebesar biaya taksi dalam standar biaya).











Dua ( 2 ) Pegawai satker kami, 1 orang golongan III, dan satu lainnya golongan II,  menghadiri undangan konsinyering penyusunan Laporan Keuangan ke Bandung. Dalam undangan disebutkan bahwa biaya SPPD ditanggung Satker pengirim. Satker kami memberikan biaya SPPD berupa Biaya transport, uang harian, dan penginapan/hotel. Peserta diminta menyetor biaya penginapan yang besarnya sesuai standar biaya penginapan,  untuk akomodasi, dan panitia memberikan bukti berupa biaya fullboard meeting masing-masing sebesar Rp 460.000, baik golongan II mapun III. Mohon penjelasan, apakah bukti biaya fullboard meeting tersebut, dapat dipertanggungjawabkan/sebagai biaya penginapan? Atas penjelasannya kami mengucapkan terima kasih.

PMK No.113/PMK.05/2012 mengatur mengenai biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya menggunakan paket meeting dengan semua biaya penyelenggaraan  ditanggung oleh panitia penyelenggara. Dalam hal ditanggung oleh satker masing-masing peserta, biaya perjalanan dinas dimaksud dipertanggungjawabkan sebagai biaya perjalanan dinas biasa (tidak dalam rangka rombongan) dan biaya penginapan dibayarkan sesuai tarif hotel masing-masing golongan sebagaimana dimaksud dalam PMK No.37/PMK.05/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 dan telah diubah dengan No.31/PMK.05/2013.














Dengan ini kami memberitahukan bahwa update Aplikasi SAKPA 2013 versi 13.03.002 belum tersedia di ftp1.perbendaharaan.go.id, padahal link downloadnya ditayangkan di web Ditjen Perbendaharaan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Update sebelumnya mengalami salah pemasangan pada FTP kami. Saat ini Update aplikasi SAKPA 2013 versi 03.002 sudah daapat diunduh pada  ftp1.perbendaharaan.go.id. 










Selamat Pagi.. saya dari satker KPU Kota Pontianak (658532)  KPU Kota Pontianak mengunduh Revisi Dipa dari http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id, setelah di unduh ADK dan Petikan DIPA. untuk ADK DIPA revisi tidak bs digunakan untuk transfer ke SPM 2013 dikarenakan no barcode DIPA revisi berbeda denganj ADK tersebut. Mohon kepada Dirjen Anggaran memberikan No.Barcode yang sama dengan ADK DIPA. mengingat KPU sedang melaksanakan Pemilu yang kegiatannya sifatnya sangat segera. trima kasih

Terima kasih, permasalahan dimaksud akan diteruskan ke Ditjen Anggaran.

mhon ptunjuk utk perekaman kekurangan uang makan lwt aplikasi gpp 2013, yang mana bulan yg sdh lewat sdh dimintakan uang makan 1 pegawai tapi msh kurang # salah perhitungan daftar hadir pgawai. bisakah diproses lwt gpp atw manual ? makasih

Silahkan Saudara membuat permintaan kekurangan Uang Makan tersebut melalui aplikasi GPP 2013.










jika toko/rekanan lainnya sudah menyediakan nota/kuitansi,tidak diperlukan lagi pembuatan kuitansi oleh satker, bagaimana dengan pemakaian materai untuk kuitansi dengan nominal Rp 250.000,- ke atas?

Pemakaian materai pada kuitansi agar dilakukan mengikuti ketentuan mengenai pengenaan bea materai.


Yth. Helpdesk Perbendaharaan, Mohon diberikan penjelasan tentang rangkap jabatan Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Surat Keputusan Menteri tentang pemberhentian sebagai Bendahara Penerimaan per tanggal 11 Maret 2013 sedangkan Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran tentang pengangkatan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di bawah 200 juta per tanggal 2 Januari 2013. Apakah rangkap jabatan tersebut periode 2 Januari - 11 Maret 2013 dimungkinkan?Jika tidak boleh, mohon diberikan dasar hukum dan penjelasannya.   Terima Kasih,   Ria

Rangkap jabatan dilarang bilamana ada indikasi terjadi pertentangan kepentingan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 17 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012, ULP/Pejabat Pengadaan tidak dapat merangkap jabatan sebagai (a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (b) pengelola keuangan, dan (c) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dalam hal ini Bendahara Penerimaan adalah pengelola keuangan, sehingga rangkap jabatan Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut tidak diperkenankan.


















Mohon bantuan kami tak dapat manarik UP .ADK kirim ke KPPN ditolak oleh Sistem dengan "Tidak ada Pagu yang dapat di Tarik UP/TUP " karena pagu kami sumber dananya PLN dan RMP yang mana harus ditarik dengan rupiah murni.Bagaimana Cara Pengisian SPP yang benar supaya tidak di tolak oleh sistem. Toloooong

Sesuai PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN pada pasal 69 ayat (3) berbunyi Penerbitan SPP-UP/TUP, SPM-UP/TUP, dan SP2D-UP/TUP menjadi beban dana Rupiah Murni.












Dear admin, Ada revisi DIPA 1 di satker kami,adk dan petikan dipa kami download dari web rkakl online. Sudah bisa direstore ke aplikasi RKA KL, dan masuk ke Aplikasi SPM 2013. Namun waktu pagu ditayangkan, ada beberapa kode program yang tidak dikenali di aplikasi SPM, jadi referensinya perlu diupdate. Kami bisa update referensi ini darimana ya? Supaya pagu dipa bisa dikenali semua? terimakasih.

Agar di update dengan versi 13.0.3 atau bisa download update-nya di website www.perbendaharaan.go.id













mohon bantuan cara mengisi spp data kontrak LS, karena ketika cetak realisasi dan karwas kontrak, nilai realisasi dan pph idak muncul. thanks.......

Agar di update dengan versi 13.0.3 atau bisa download update-nya di website www.perbendaharaan.go.id





mohon maaf sebelumnya saya mau nanya BOLEHKAH DITERBITKAN 2 SK DENGAN 1 (SATU) ORANG YANG SAMA, YAITU SK KPA & SK PPK, sumber dana APBD   TERIMA KASIH

SPBy tidak perlu ditandatangani KPA, cukup oleh PPK an KPA. Secara berkala, PPK melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA.



Aslm. Apabila melakukan pembayaran sewa kendaraan untuk operasional kantor yang dipihak ketigakan, ada potongan Ppn-nya atau hanya Pph saja atau dikenakan kedua.? terima kasih sebelumnya.

Pembayaran sewa kendaraan termasuk kedalam objek pajak PPN dan PPh Ps.23. Oleh karena itu tetap wajib dipotong dalam SPM jika melalui SPM LS atau dipungut oleh Bendahara jika pembayaran tunai menggunakan dana Uang Persediaan sepanjang memenuhi batas minimal pembayaran.







Di Satker kami terjadi lebih bayar gaji induk satu pegawai, Gaji induk yang selama ini dibayarkan dengan golongan II/d masa kerja 19 tahun, seharusnya yang dibayarkan adalah golongan II/d masa kerja 15 tahun, jadi terdapat kelebihan bayar selama 7 bulan. pertanyaannya, yang dikembalikan ke Negara berapa? Selisih gaji pokok Selisih tunjangan istri/suami selisih tunjangan anak saja atau ada yang lainnya? mohon penjelasannya

Yang dikembalikan ke kas negara adalah seluruh selisih nilai dari nilai yang telah dibayarkan dengan nilai yang menjadi hak pegawai dimaksud.




Selamat siang Helpdesk. Mungkin pertanyaan ini mirip dengan yang sudah ada sebelumnya. Saya ingin bertanya berkaitan dengan Pasal 5 PMK 113/PMK.05/2012 yang berbunyi \\\"Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: a). Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Standar Biaya;, b) dst..... Apakah untuk Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas, yang menginap dalam satu hotel dan sekamar berdua (berjenis kelamin sama), untuk salah satu Pelaksana SPD tersebut tidak menggunakan biaya penginapan (karena sudah ter-cover oleh salah satu temannya) dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30%? Terima kasih.  

Secara aturan tidak ada larangan, artinya dapat saja dibayarkan biaya penginapan sebesar 30% dimaksud. Namun hal tersebut perlu diatur lebih lanjut secara internal satker dalam bentuk SOP pelaksanaan perjalanan dinas, agar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjadin menjadi transparan. PPK dengan berpedoman pada prinsip perjalanan dinas yaitu efisiensi penggunaan belanja negara dapat saja tidak membayarkan biaya penginapan sebesar 30% dimaksud, dengan pertimbangan dapat di spj-kan satu kamar saja (kebetulan sama jenis kelaminnya).

















Ass.. bagaimana mengatasi duplikasi data pada pengajuan kekurangan gaji beberapa tingkat (maksudnya dalam satu waktu memperoleh rapel kenaikan tingkat dan KGB)sebab dalam RUH kekurangan gaji aplikasi GPP 2013 Update 10 Januari 2013 belum ada "tool tambah pegawai", dimana jika data diubah akan mengakibatkan duplikasi data pegawai ybs. Makasih. Salam.

Silahkan Saudara menghubungi KPPN mitra kerja Saudara dan mohon minta petunjuk prosesnya.












Yth. Helpdesk Perbendaharaan Dalam DIPA Petikan kami terdapat alokasi dana untuk output 007 (pengadaan peralatan kantor) sebesar Rp 100 juta dengan volume keluaran 23 unit. setelah proses pengadaan dan pembayaran selesai (SP2D sudah terbit) ternyata dengan dana Rp 100 juta tersebut menghasilkan peralatan kantor sebanyak 55 unit, yang kami tanyakan : 1. perlukah dilakukan revisi volume keluaran yang semula 23 unit menjadi 55 unit (dalam DIPA Petikan hal 1A tercantum volume keluaran output 007 sebanyak 23 unit), jika harus revisi bagaimana prosedurnya? 2. Seandainya tidak direvisi, apa dampak hukumnya?apakah menjadi temuan pemeriksa ataukah wajar-wajar aja?   Demikian, atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih  

Terkait dengan hal ini, perlu diklarifikasi berapa kebutuhan yang sebenarnya peralatan kantor tersebut. Jika kebutuhan sebenarnya adalah 55 unit, maka mekanisme revisi DIPA sebaiknya dilakukan, karena hal ini menunjukkan adanya kesalahan di perencanaan (pencantuman output pada DIPA). Jika kebutuhan sebenarnya adalah 23 (sesuai rencana) maka terdapat 2 kemungkinan, pembelian peralatan kantor sebagai bentuk efisiensi, jika kelebihan sebanyak 32 dapat dipergunakan dengan baik dan merupakan hasil dari penghematan (mendapatkan harga lebih murah dengan kualitas yang sama) Atau kemungkinan yang kedua hal ini merupakan inefisiensi, jika ke 32 peralatan tambahan tidak dapat digunakan dengan baik. Untuk kasus kedua, revisi DIPA tidak tepat untuk dilakukan. Dari kemungkinan pertama kasus kedua, justru ini merupakan pencapaian, sehingga kinerja pelaksanaan anggaran untuk unit anda menjadi tinggi. Untuk kemungkinan menjadi temuan audit adalah bila yang terjadi adalah kemungkinan kedua kasus kedua. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa temuan audit pada dasarnya terkait dengan substansi masalahnya. Untuk kasus pertama dan kasus kedua kemungkinan pertama bilamana ada temuan dari auditor dapat ditanggapi dan dipertanggungjawabkan.



























Yth Admin Selamat Siang.Kami ingin menanyakan bagaimana caranya permohonan dispensasi UP untuk belanja modal (penambahan daya listrik) yang melebihi 50 juta (sekitar 52 juta) karena kebutuhan yang mendesak dan pihak PLN meminta pembayarannya dimuka. Terima Kasih

Sesuai PMK No.190/PMK.05/2012, pembayaran dengan UP kepada satu penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi Rp 50 juta setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan.





««« | « Previous | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR