Jumlah Pengunjung :
17,124,034
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Apakah Dana BOS boleh di gunakan untuk membayarkonsumsi atau uang lelah Guru (PNS) dalam kegiatan sekolah (ujiantryout, ujian mid semester, acara kegiatan sekolah) tetapimasih jam sekolah/jam mengajar mohon undang2 nya.Terima kasih sebelumnya.  

Dana BOS diantaranya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian. Sepanjang kegiatan tersebut belum/tidak dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara wajar/penuh. untuk lebih jelasnya tentang penggunaan dana BOS agar mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2013










Kalau menghadiri rapat di luar kota selama satu hari dengan berangkat dan pulang pada hari itu juga, dengan tempat diluar kantor (digedung pertemuan diluar kantor penyelenggara), yg harus dibayarkan uang harian atau uang saku pertemuan. Makasih

Rapat yang dilaksanakan di luar kantor di luar kota dengan menggunakan paket meeting fullboard (biaya akomodasi dan konsumsi, biaya penginapan ditanggung satker penyelenggara kegiatan), maka uang harian yang dibayarkan adalah uang saku paket meeting fullboard di luar kota yang besarannya sesuai standar biaya.







Aplikasi SPM 2013 13.0.3 di kantor kami tidak dapat mencatat SPM dari SPP GU yg telah dibuat, muncul peringatan \'SPM UP/TUP tidak boleh kosong\'. Yang jadi masalah karena pada saat membuat SPP GU, menu untuk me-link-an dgn SPM UP yg telah dibuat tidak ada. Sebelumnya kantor kami telah membuat 4 SPM GU tapi tidak ada masalah, karena menu untuk me-link-an SPP GU ke SPM UP masih ada.Kami telah ke KPPN Kendari (laptop SPMnya juga dibawa) untuk mencari solusi tapi menu untuk me-link-an SPP GU ke SPM UP pada saat pembuatan SPP tetap tidak muncul. Adapun solusi yg diberikan oleh KPPN namun tidak berhasil juga adalah:1. Batal load dan batal SPM pengajuan UP 2. Mengubah kode bendahara dari 0002 menjadi 0001 3. Update ulang aplikasi (13.0.2 dan 13.0.3) Terima kasih dan mohon bantuannya.

Kemungkinan setting database nya menjadi terpisah antara PPK dan SPM. Pengaturan dapat melalui menu Utility >> Setting Database dan pilihannya adalah Gabung.























Pada aplikasi SPM dan SAKPA kami terdapat selisih realisasi anggaran. Tetapi realisasi pada SAKPA yang benar, di Aplikasi SPM realisasi membengkak pada akun pegawai. Apakah bisa diberikan solusi? Atau mungkin ada update terbaru Aplikasi SPM untuk menambahkan menu edit pada RUH PAGU seperti Aplikasi SPM Tahun lalu, agar kami bisa menyesuaikan realisasi yang benar. terima kasih

Pada aplikasi SPM 2013 hanya dapat menerima hasil transfer dari aplikasi RKAKL-DIPA.












Berkaitan dengan PMK No 37, maka dengan ini kami mengajukan pertanyaan terkait uang saku rapat dalam kantor?  Berapakah no akun yang tepat untuk uang saku rapat dalam kantor? Apakah masuk no akun 521219 atau 524? 

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Langkah-Langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas, maka bantuan transpor dalam kota menggunakan akun 524113 dan tidak diperkenankan kembali menggunakan akun 521219.







Salam didalam PMK 190 terdapat kuitansi pada lampiran XI pada poin 12tertulis : \"barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik pejabat yang bertanggungjawab\" siapakah yang bertanda tangan apakah Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pejabat Penerima hasil pekerjaan, ataukah pegawai yang menerima hasil pekerjaan tsb (misal: pegawai yang menerima hasil dari tambal ban motor dinasnya) terima kasih.  

yang tanda tangan adalah pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa. Dalam hal ini, agar ditunjuk salah satu saja yang menerima barang/jasa, PPBJ atau PPHP.




Berkaitan dengan PMK No 37 dan PMK No 31 dengan ini kami menagajukan pertanyaan terkait penjelasan uang saku rapat dalam kantor. Mohon kejelasan terkait no akun yang tepat untuk dapat digunakan pada penjelasan akun tersebut? Apakah no akun 521219 yaitu belanja barang non opersasional sudah tepat atau belum untuk uang saku rapat dalam kantor? atau masuk pada akun 524. Mohon masukannya dan informasinya.  

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Langkah-Langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas, maka bantuan transpor dalam kota menggunakan akun 524113 dan tidak diperkenankan kembali menggunakan akun 521219.







Yth. Admin.,dalam pasal 12 PMK 113 Tahun 2012 dijelaskan bahwa dalam perjadin menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu kurang dari 24 jam yang dibayar hanya uang harian saja.itu bagaimana maksudnya?apakah uang bukti pembayaran tiket kapal bisa dibayarkan atau tidak? karena bertentangan dengan at cost dan pasal 34 ayat 2 PMK 113 Tahun 2012.,terima kasih....

Maksud hanya diberikan uang harian adalah tidak diberikan komponen biaya perjadin lainnya yaitu biaya penginapan (di dalam kapal laut/sungai tidak terdapat penginapan). Kapal laut merupakan salah satu moda transportasi, sehingga bagi pelaksana SPD yang melakukan perjadin dengan menggunakan kapal laut diberikan biaya transportasi (kapal laut) sesuai bukti pengeluaran yang sah. 













Mohon bantuannya bagaimana cara perekaman pagu SKPA, karena saya sudah coba masukan adk kirim ke penerima SKPA dan sudah diproses tapi di pagu SKPA tidak muncul dan sudah dibuat juga di startup. mohon bagaimana solusinya

Pastikan Saudara melihat pagu SKPA bukan di satker penerima SKPA tapi dilihatnya pada satker penerbit SKPA.








Saya sudah merubah pagu pada aplikasi SPM dari ADK RKAKL tetapi mengapa akun 524114 muncul tanda tanya tiga (???), tidak muncul itu sebagai akuna apa. mohon penjelasannya. Terima kasih

Aplikasi rkakl dipa Saudara agar di update dengan versi yang baru yaitu versi 9.2 tanggal 05-04-2013.





Pertanyaan saya adalah 1. Apa perbedaan antara biaya Transportasi dan biaya Transportasi lokal

Biaya transportasi lokal merupakan bagian dari biaya transportasi juga, namun biasanya khusus diberikan untuk perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam yang biayanya distandarkan dalam standar biaya (maksimal Rp110.000) dan diberikan secara lumpsum. Sedangkan istilah biaya transportasi biasanya untuk perjadin dalam kota lebih dari 8 jam dan ke luar kota yang diberikan secara at cost/sesuai bukti pengeluaran rill.












Menurut penjelasan dari tim Helpdest bahwa pembiayaan bantuan Transport pertemuan helfday atau fullbord dalam atau luar kota dalam rangka kegiatan operasional dengan akun 524113 sedangkan untuk kegiatan non operasional dengan akun 524114.                                                                                      Pertanyaan :  Jika dalam DIPA satker akun tersebut tidak tersedia apakah boleh munggunakan akun 524111 atau 521111.?

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Langkah-Langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas, maka bantuan transpor dalam kota menggunakan akun 524113, untuk kegiatan halfday maupun fullday dalam bentuk paket meeting (termasuk pembayaran uang saku) kegiatan dalam kota menggunakan akun 524114. Sedangkan untuk kegiatan paket meeting luar kota dan pembayaran komponen perjalanan dinas lainnya (uang saku, transpor lokal) menggunakan akun 524119.













Sesuia PMK 113/PMK.05/2012 bagaimana cara pengisian PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG sesuai form lampiran II PMK tersebut, apabila PD dilaksanakan dengan dana pribadi terlebih dahulu tanpa diberikan uang muka. misalkan PD menghabiskan Rp10Juta, maka ditetpkan Rp10Juta. Yang telah dibayar semula Rp0,- maka sisa kurang/lebih diisi BERAPA? Misal cara perhitungan  sbb: PERHITUNGAN SPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah : Rp10.000.000,00 Yang telah dibayar semula : Rp0,00 Sisa kurang/lebih  : Rp10.000.000,00 Apakah cara pengisiannya tersebut di atas benar? Karena di atas form PERHITUNGAN SPD RAMPUNG telah ada kalimat sbb:                                        Jakarta, tanggal, bulan, tahun Telah dibayar sejumlah      Telah menerima jml uang sbsr Rp10.000.000,00  Rp10.000.000,00 Bendahara Pengeluaran  Yang Menerima ttd ttd (…..……………………..)  (…….………………..) NIP  NIP yang artinya bahwa Bendahara telah membayar sejumlah Rp10Juta tapi mengapa masih kurang Rp10juta pula pada perhitungan rampungnya? atau apakah cara perhitungan seperti ini   Ditetapkan sejumlah : Rp10.000.000,00 Yang telah dibayar semula : Rp0,00 Sisa kurang/lebih  : Rp0,- Manakah yang benar dari cara pengisian tersebut? Mohon Pencerahan. Terimakasih 

Perhitungan SPD rampung diisi sebagai berikut:
- ditetapkan sejumlah : Rp………….(diisi sesuai hasil perhitungan biaya perjadin oleh PPK, berdasarkan bukti pengeluaran rill dan kewajaran biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil).

- yang telah dibayar semula  : Rp  0 .(karena tidak diberikan uang muka/menggunakan uang pribadi).

- sisa kurang/lebih : Rp…………(selisih antara hasil perhitungan biaya perjadin oleh PPK dengan yang telah dibayar/Rp0). Jadi dalam hal ini, sisa kurang yang dibayarkan adalah sebesar yang ditetapkan.  

Apabila menggunakan uang pribadi, maka pada kolom telah dibayar……, dan telah menerima………diisi Rp0.

Helpdesk yth. Apakah anggota polri yg meninggal dunia pada daftar gaji terakhirnya bujang (T/0) sedangkan almarhum yang bersangkutan meninggalkan istri sah yang tidak memiliki pekerjaan, apakah istrinya berhak mendapatkan pensiun? Kalau istrinya berhak mendapatkan pensiun, kami mohon infokan tentang aturannya ke alamat email kami. Terima kasih. email : semy_d@rocketmail.com

Jika memang yang bersangkutan (anggota Polri yang meninggal) memiliki istri yang sah maka berhak memperoleh pensiun. Namun demikian prosedur pelaporannya harus dilalui, yaitu melaporkan melalui daftar keluarga yang dilampiri surat nikah ke satker yang bersangkutan, kemudian hal tersebut akan dijadikan bahan ralat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sehingga statusnya berubah menjasi kawin (K/0). Hak pensiun istri telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok kepegawaian.













Apakah ada peraturan yang mengarur Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu /Pengelola Keuangan diperbolehkan merangkap tugas lain dalam (SK)? Terima Kasih.

Mohon diperjelas perangkapan jabatan apa yang dimaksud. Yang saat ini sudah diatur pada PMK 190/PMK.05/2012 adalah PPK tidak boleh merangkap PPSPM (pasal 12 ayat 3). Juga Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh PPK, PPSPM maupun KPA (pasal 22 ayat 5). Sedangkan menurut PMK No. 73/PMK.05/2008 pasal 3 ayat 5 yaitu Bendahara Pengelaran/BPP tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan.





Yth,DJPBN 1. Contoh Transaksi pemberian honor narasumber : Pada kegiatan rapat kordinasi optimalisasi anggaran dan rapat kerja yang diadakan oleh biro keuangan yang peserta rapatnya melibatkan seluruh satker eselon 1/unit kerja dengan total 111 peserta dan rapat tersebut dilakukan diluar kantor dengan Fullboard selama 2 hari. Dan seluruh peserta diberikan honor narsumber. Tidak terdapat narasumber yang berasal dari luar/instansi lain. seperti diketahui bahwa dalam PMK 84/PMK.02/2011 sebagaimana telah diubah PMK 36/PMK.02/2012 : Honor narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan : a. berasal dari luar unit eselon I penyelenggara; b. berasal dari unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit eselon I lainnya/masyarakat. Pertanyaan : 1. Apakah melihat PMK yang ada seluruh pesertanya dapat diberikan honor narasumber atau hanya uang saku kegiatan rapat fullboard, mengingat kegiatan tersebut merupakan tupoksi dari setiap satker/unit kerja? 2. Apakah seluruh peserta rapat dapat dikategorikan sebagai narasumber dalam PMK, dengan kondisi tersebut?

1). Kepada peserta rapat hanya dapat diberikan uang harian berupa uang saku paket fullboard selama kegiatan rapat (2 hari).   2) Kepada seluruh peserta rapat (masih dalam 1 unit eselon I yang sama), tidak dapat diberikan honorarium narasumber karena honorarium narasumber hanya diberikan kepada PNS/non PNS yang ditetapkan sebagai narasumber, yang memberikan pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat, serta memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 37/PMK.02/2012 tentang SBU TA 2013.



















Selamat siang Heldesk.. Saya mau tanya pada Lampiran III PMK 190/PMK.05/2012 tercantum penandatangannya antara lain: 1. a.n Kuasa Pengguna Anggaran ( Pejabat Pembuat Komitmen ) 2. Penerima Uang 3. Pejabat Yang Bertanggungjawab Dalam hal No 3 diatas siapa yang menandatangani Kuitansi / Bukti Pembayaran pada LAmpiran III tersebut. Terima kasih...

Pejabat yang bertanggung jawab adalah pejabat yang ditunjuk dalam menerima barang/jasa.

apabila pejabat negara melakukan perjalanan dinas luar kota sesuai surat tugas selama dua hari, misal tgl 2 dan 3 atau jatuh pd hari kamis dan jumat tp ternyata tiket pulangnya tercantum tgl 6 (hari senin) dan penginapan hotel juga tercantum tgl 4 (3 malam dg satu kuitansi). Bagaimanakah menghitung biaya penginapan dan tiket pulang? 

Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 bahwa prinsip pembayaran biaya perjalanan dinas adalah at cost/sesuai bukti riil (untuk biaya transportasi dan penginapan), kecuali uang harian diberikan secara lumpsum. Biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai penugasan yang tercantum dalam surat tugas. Apabila dalam surat tugas dicantumkan penugasan  selama 2 hari (tgl 2 dan 3, diperlukan menginap 1 malam), maka sesuai surat tugas dimaksud dalam kuitansi hotel tercantum mulai menginap tgl 2 dan keluar tgl 3, yaitu 1 malam. Namun apabila bukti pengeluaran meliputi transportasi dan biaya penginapan tidak sesuai dengan penugasan dalam surat tugas, hal tersebut harus dikomunikasikan dengan penerbit surat tugas dan PPK ybs. Artinya mungkin terdapat perubahan jadwal penugasan yang semula tgl 2-3 menjadi tgl 3-4, sehingga kuitansi hotel menjadi tgl 3. Hal tersebut bisa saja dibayarkan, tapi surat tugas harus diralat juga.



















Kami berencana meningkatkan pelayanan kepada pelangganan dengan berlangganan televisi kabel untuk ruang tunggu. Akun yang tepat untuk pembiayaan langganan televisi kabel sebaiknya menggunakan akun apa? terimakasih

Pembebanan untuk pengeluaran langganan televisi kabel dapat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dapat dibebankan ke dalam akun 522119 (Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya).






Yth. Helpdesk Bila ada KPA mengeluarkan 2 Surat tugas secara bersamaan dengan hari yang berbeda misalnya surat tugas pemeriksaan selama 40 hari dan ditengah-tengah pemeriksaan diharuskan melakukan diklat selama 4 hari, honor mana yang bisa dibayarkan untuk 4 hari diatas? apakah keduanya bisa dibayarkan? atau harus salah satunya memilih untuk pembayaran honornya? peraturannya ada di peraturan apa? terima kasih

Dalam PMK 113/PMK.05/2012 diatur mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan perjalanan dinas, salah satunya adalah akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan rangkap dan diberikan sesuai bukti riil. Penugasan diklat selama 4 hari tersebut dan memang dihadiri oleh ybs, maka kepada ybs diberikan uang saku diklat, dan tidak dapat diberikan biaya perjadin dalam rangka pemeriksaan.













««« | « Previous | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia