Jumlah Pengunjung :
18,469,226
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dengan ini kami mengusulkan agar isian tanggal pada menu rekonsiliasi Aplikasi Vera tidak hanya "s.d. tanggal" tetapi "dari tanggal s.d tanggal" agar bisa dipilih bulan tertentu saja yang dicetak dengan tujuan untuk menghemat supplies komputer. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Usulan akan kami diskusikan untuk ditindaklanjuti

mohon penjelasan apakah personil penyimpan/pengurus barang bisa dirangkap oleh pejabat struktural, mohon dasar hukumnya.. terima kasih

Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak ada larangan pengurus barang dirangkap oleh pejabat struktural.



1. Apa benar ada penundaan Aplikasi Forecasting di KPPN Jakarta I ? 2. Saldo kas tunai yang ada di brankas per hari untuk Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 10.000.000,00 sudah diganti dengan Rp 20.000.000,00, apabila benar adakah dasar hukum atau aturannya? 3. Apa boleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu membuka rekening sendiri di luar rekening Bendahara Pengeluaran ? terimakasih atas semua jawaban yang disertai dengan Dasar Hukum dan Peraturan yang berlaku.

1. Tidak ada penundaan penggunaan AFS dalam penyusunan perkiraan penarikan dana oleh satker sehingga aplikasi dimaksud harus tetap dipergunakan oleh satker untuk menyusun perkiraan penarikan dana. Demikian halnya dengan penyampaian data perkiraan ke KPPN. Meskipun belum ada mekanisme penundaan pembayaran jika satker tidak menyampaikan perkiraan pada tahun 2011 namun satker diharapkan tetap menyampaikan perkiraan penarikan dana secara periodik ke KPPN sebagaimana dimaksud pada PMK 192/PMK.05/2009 dan PER-03/PB/2010. Kebijakan implementasi ketentuan pasal 8 PMK 192/PMK.05/2009 dan pasal 17 PER-03/PB/2010 adalah sebagaimana diatur pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8327/PB/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Kas dan Penundaan Implementasi Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7139/PB/2011      2.Pelaksanaan besar saldo kas tunai di brankas Bendahara sebesar Rp. 20.000.000,- adalah penafsiran atas PER-11/PB/2011, untuk penerapannya, silahkan berkoordinasi dengan KPPN terkait.     3. Bendahara Pembantu Pengeluaran diperkenankan untuk membuka rekening dengan ketentuan harus mendapat izin dari KPPN terkait.



Salam Hangat selalu. Saya ingin bertanya, boleh tidak pembayaran tagihan Indovision/Top TV digunakan Akun 522111

Kami menyarankan agar dibebankan ke akun 521111 (Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran) saja.

Yth. Tim Helpdesk Terkait dengan perjalanan dinas, mohon pencerahan atas kasus yg saya alami 1. Kami menyelenggarakan paket fullboard tanggal 23-26 dengan peserta dari seluruh Indonesia dan tanggal 27-30 ada kegiatan fullboard lain dengan peserta yang sama 2. Perjalanan peserta dibuat tanggal 23-26 dan 27-30 (ada 2 SPPD) 3. Dengan alasan efisiensi, tiket dan uang harian fullboard hanya dibayarkan untuk tanggal 27-30 4. Untuk SPPD tanggal 23-26 (tanpa tiket), apakah peserta dimungkinkan untuk dibayarkan juga uang harian fullboard?  

Untuk kegiatan tanggal 23-26 sepanjang ada SPPD-nya dapat dibayarkan uang hariannya dengan alasan kemampuan keuangan terbatas (efisiensi) dan tiket dibayarkan untuk tanggal 27-30.

Jika SPMT Honor Non PNS/Tenaga Kontrak dibuat tanggal 11 Juli Maka Pertanyaannya,,,Bisa Tidak Honorarium Bulan Juli dibayarkan,,Terimaksih

Untuk honorarium yang dibayarkan secara bulanan, kalau melaksanakan tugas tanggal 11 juli, maka honorarium bulan juli belum dapat dibayarkan karena belum melaksanakan tugas selama satu bulan.





saya mw tanya,, bagaiman jika ada SPM satker kepolisian menginput akun 511219 di input di MAK dan MAP(potongan SP2D perbendaharaan), hal itu diperbolehkan atau tidak? apa di sajikan di MAP saja..dengan nilai yang telah di kurangkan dengan nilai yang di MAK? Jika di laporan SAKPA akun 511219 bersaldo minus, apakah boleh di LAK disajikan bersaldoi minus juga?

Penyajian belanja tidak boleh dilakukan secara bruto, sehingga potongan harus disajikan tersendiri. Perlu ditelusuri kembali bagaimana terjadi saldo minus mengingat apabila belanja pembulatan gaji PNS tersebut menjadi potongan maka saldo potongan tidak lebih dari pengeluaran awalnya.





Untuk Akomodasi Peserta masuk ke Akun berapa?

Dalam kegiatannya dilakukan secara paketan dan melibatkan banyak peserta (termasuk kegiatan yang dilakukan di luar kota) maka dapat dibebankan ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional). Namun apabila hanya untuk akomodasi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri secara perorangan maka dapat dibebankan ke dalam akun 5241111.






yth.help desk perbendaharaan, sehubungan dengan petunjuk SE-35/PB/2011, bahwa : 1.mulai berlaku sejak lkpp bl.Agustus 2011 padahal lkpp kami sudah jadi dan dikirim ke kanwil, APK dan PKN, dengan format sesuai PER-36/PB/2009 secara lengkap baik laporan/aplikasi vera maupun lampirannya. Apakah harus mengirim ulang lkpp sesuai SE-35/PB/2011 ke APK? 2.dalam SE-35/PB/2011 mengenai laporanSAU no.4(LRA) belanja. Manakah yang seharusnya dilampirkan, apakah per Bagian Anggaran atau per Jenis Belanja atau per Bagian Anggaran dan Jenis Belanja?.(ada 3 pilihan pada Aplikasi vera). 3.Petunjuk SE-35/PB/2011, mengapa tidak ada laporan CALK, padahal CALK urutan/susunan dalam lkpp dibuat setelah laporan SAKUN (LAK), Neraca serta laporan SAU(LRA) ? Trima kasih.

1. Sehubungan dengan SE-35/PB/2011, apabila KPPN sudah terlanjur mengirimkan LKPP sesuai dengan format lama, KPPN ybs tidak perlu lagi mengirim LKPP lagi, tapi untuk LKPP yang berikutnya disesuaikan dengan SE-35/PB/2011 tersebut.

2. LRA yang dikirimkan adalah LRA per Bagian Anggaran dan Jenis Belanja

3, CALK hanya dilampirkan pada LKPP Semester dan Tahunan, untuk LKPP bulanan CALK cukup dalam bentuk pdf soft copy yang dapat kami cetak apabila menjadi bahan pertanyaan pada waktu penyusunan LAK Pusat.









Kami akan menyelenggarakan pelatihan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang dibebankan pada akun 521219 (Belanja barang non operasional lainnya) sebesar Rp. 10.000.000,- . komponen apa saja yang bisa kami SPJ kan melalui akun tersebut... trims

Biaya akomodasi, konsumsi, uang harian dan transpor lokal dapat dibebankan ke dalam akun 521219 (Belanja Non Operasional Lainnya).




Salam hormat kepada Tim Helpdesk maap pertanyaannya agak menyimpang dari Topik.Dalam tahun berjalan,cuti tahunan saya tinggal 3 hari, sedang kan cuti bersama lebih dari 3 hari,apakah kekurangan cuti tersebut dapat mengurangi cuti tahunan yang berikutnya? terimakasi.

Cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai pada tahun yang berjalan, karena tidak ada dasar hukum yang mengatakan bahwa cuti bersama dapat mengurangi hak cuti tahunan pada tahun selanjutnya. Sehingga penambahan cuti bersama tersebut hanya akan mengurangi sisa cuti tahunan Saudara, namun tidak berpengaruh terhadap hak cuti tahunan Saudara di tahun berikutnya.







Kenapa di GPP Update terbaru tidak muncul lagi SKPP dan bagaimana solusinya kalau ada pegawai yang pindah ke tempat lain?

Untuk update terbaru aplikasi menu perekaman SKPP sementara kita hilangkan, karena banyak keluhan dari satker-satker pengguna. Karena proses mailmerge ini ternyata merepotkan satker. Solusi sementara pembuatan SKPP boleh menggunakan MS Word. Tapi penghilangan menu ini bersifat sementara sebab :

1.       DSP sedang membuat menu perekaman SKPP yang baru yang berbeda dengan yang sekarang.


2.       Format SKPP juga sedang dirubah supaya nanti bisa dicetak langsung menggunakan aplikasi tidak menggunakan MS Word lagi.

3. SKPP yang baru ada proses transfer ADK ke KPPN dan penonaktifan otomatis di KPPN

4.       Pegawai pindah antar satker sudah diwajibkan membawa ADK pindah untuk mencegah pembayaran ganda.








Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-106/PB/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2010, bersama ini kami sampaikan usulan agar kategori penilaian KPPN dibedakan menjadi 2 kategori yaitu:I. KPPN Percontohan;II. KPPN Non Percontohan.Pembagian kategori KPPN tersebut di atas didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:1. Perbedaan kualitas SDM, pada umumnya SDM di KPPN Percontohan lebih unggul dibandingkan dengan KPPN Non Percontohan karena telah lulus assesment;2. Perbedaan beban kerja, dimana beban kerja KPPN Percontohan umumnya jauh lebih besar dibandingkan dengan KPPN Non Percontohan;3. Letak geografis KPPN Percontohan dimana seluruh KPPN Percontohan berada di ibukota provinsi.

Usul kami terima dan kami pertimbangkan

Menindaklanjuti Surat Kepala KPPN Yogyakarta Nomor : S-2794/WPB.15/KP.0140/2011 tanggal 13 September 2011 perihal Usulan Tata Cara Penilaian LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN, bersama ini kami sampaikan usulan ketentuan penilaian beban kerja (10%) khususnya pada unsur letak geografis yaitu:Zona Semula MenjadiI         100     100II          80      90III         60      80

Tata cara Penilaian LKPP TA 2011 merupakan acuan bagi pemegang LKPP di Pusat, sementara ini masih menggunakan tata cara penilaian yang baru yang sudah kami upload pada waktu pengumuman peringkat LKPP KPPN - Kanwil.





Sehubungan dengan salah satu hasil Rakor Aklap 2011 yaitu tentang Tata Cara Penilaian LKPP Tingkat Kuasa BUN Kanwil dan KPPN, bersama ini kami mengusulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Perlunya surat penegasan dari Dit. APK kepada semua Kanwil dan KPPN tentang tata cara penilaian LKPP KPPN TA 2011 sehingga seluruh Kanwil dan KPPN dapat mengetahui dan berupaya untuk meningkatkan kualitas LKPP Tingkat Kuasa BUN;2. Mengingat adanya rencana/wacana bahwa penilaian Kantor Pusat (Dit. APK) terhadap LKPP KPPN TA 2011 akan didasarkan pada penilaian Kanwil terhadap KPPN di wilayah kerjanya, maka kiranya Direktur APK dapat segera memberitahukan mengenai hal tersebut khususnya pedoman teknis pelaksanaannya dan kapan mulai diberlakukan, mengingat hal ini akan berpengaruh terhadap capaian IKU Kemenkeu Two dan Kemenkeu Three Kanwil dan KPPN.

Tata cara Penilaian LKPP TA 2011 merupakan acuan bagi pemegang LKPP di Pusat, sementara ini masih menggunakan tata cara penilaian yang baru yang sudah kami upload pada waktu pengumuman peringkat LKPP KPPN - Kanwil.




Untuk setoran 423118 Pendapatan penjualan cadangan beras pemerintah dalam rangka Operasi Pasa murni menggunakan kode BA ES I, Satker berapa?

Dibukukan sebagai pnbp PT Perum BULOG selaku KPA dari BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) Kode satker 984155


Terkait surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-8244/PB.6/2011 tanggal 26 Agustus 2011, dengan ini kami mengusulkan agar Monitoring pengawasan UP/TUP pada Aplikasi SP2D dilengkapi dengan isian tanggal agar memudahkan pada saat membandingkan dengan Daftar Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada Aplikasi Vera. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Terima kasih atas masukkannya

salam hormat untuk tim helpdesk..di dipa kami terdapat alokasi bantuan beasiswa untuk siswa miskin madrasah. apakah pencairan bantuan tersebut yang diarahkan untuk siswa miskin pada madrasah negeri dapat melalui rekening lembaga (bendahara pengeluaran) ataukah harus langsung ke rekening siswa penerima bantuan. untuk TA berikut apakah alokasi bantuan tersebut dapat langsung di tempatkan pada dipa madrasah negeri bersangkutan dan menggunakan akun yang mana (bantuan beasiswa ataukah belanja barang non operasional lainnya).terima kasih sebelumnya.

Berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan No. S-5296/PB/2009 dan memperhatikan PMK No.134/PMK.06/2005 ttg Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN, antara lain menyatakan bahwa pembayaran Bantuan Sosial kepada siswa miskin tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran melainkan langsung kepada penerima bantuan yaitu siswa miskin atau melalui madrasah tempat siswa tersebut sekolah. Bantuan beasiswa sementara masih menggunakan akun 57 (Bantuan Sosial).





Yth. Tim Helpdesk Perbendaharaan mohon perkenan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan pencerahan apakan Petugas Pengelola Barang (BMN) mendapatkan tunjangan ataukah honor dari dana DIPA. Terima kasih atas bantuannya

Honor Petugas Pengelola Barang (BMN) termasuk kedalam honor operasional satuan kerja (521115), honor tsb dapat dibayarkan sepanjang dananya tersedia.



Yth. Tim Helpdesk Perbendaharaan mohon perkenan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan pencerahan apakan Petugas Pengelola Barang (BMN) mendapatkan tunjangan atukan honor dari dana DIPA. Terima kasih atas bantuannya

Petugas Pengelola Barang dapat menerima Honor Operasional Satuan Kerja (Akun 521115), sepanjang ada surat keputusan penunjukannya dan melaksanakan tugas. Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.







««« | « Previous | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia