Jumlah Pengunjung :
17,032,184
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Ass.. saya ingin bertanya,ketentuan untuk kwitansi yg harus bermaterai itu berapa nominalnya untuk materai 3.000 dan 6.000?

kuitansi harus diberi materai untuk nilai sbb: (a) nilai Rp.250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- diberi materai Rp.3000,- (b) nilai diatas Rp.1.000.000,- diberi materai Rp.6.000,-


Yth. Tim Help Desk, AKUN apa yang cocok untuk Biaya Penelitian Dosen atau biaya PKM (Pengabdian Pada Masyarakat) ?

Pembebanan biaya penelitian perlu dilihat dahulu apakah akan menghasilkan Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya atau tidak. Biaya penelitian yang menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya yang berhasil harus dikapitalisasi (sepanjang memenuhi nilai kapitalisasi) dan dibebankan dalam akun 53XXXX. Apabila penelitian tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya (hanya menjadi expense) dibebankan dalam akun 521219 atau 521119.



Biaya PKM dalam hal mengandung risiko sosial dibebankan ke dalam akun 573119

KPKNL menerima penyerahan berkas kasus piutang dari DJKN yang berasal dari eks. BPPN, dan eks. Bank Dalam Likuidasi.  Prosedur penyetoran pembayaran debiturnya di setor ke rekening BUN pada BI Jakarta nomor rekening 502 000000980 dengan menggunakan MAP 711312. Ketika terjadi kekeliruan, bagaimana prosedur pengembalian/ retur uang yang terlanjur disetor tersebut? Kekeliruan karena bendahara penerima keliru membukukan penerimaan yang seharusnya dari kreditur perbankan (BRI Bulukumba) tapi disetor ke kreditur DJKN eks BPPN  

Menggunakan mekanisme pengembalian SPM-PP oleh Kantor Pusat DJPBN. Baik untuk pengembalian tahun anggaran lalu maupun tahun anggaran berjalan. Tata cara permintaan :  1) KPKNL mengajukan permintaan ke KPPN mitra kerja      2) KPPN mitra kerja meneruskannya ke Kantor Pusat DJPBN c.q. Dit. PKN.                                                                           





Assalamu'alaikum Wr.Wb. Dalam PHLN yang masuk Akun 521219 kami mendapatkan paket pelatihan, dan dalam pelatihan tersebut terdapat banyak belanja sperti: biaya pelatih, biaya pembuat materi, biaya transport (peserta, panitia, pelatih/narasumber), sewa tempat, ATK dan konsumsi pendukung kegiatan pelatihan tersebut. Yang saya tanyakan: 1) apakah Akun tersebut bisa menampung semua biaya tersebut? 2) bagaimanakah bentuk SPMnya. dalam SPM apakah jmlh rupiahnya harus sesuai GUP kami? atau SPMnya dibuat TUP? 3) Apakah uraian di SPTB harus sedetail keg tersebut? Mohon petunjuknya,,, Trima kasih.

Pengeluaran tersebut dapat dibebankan ke dalam akun 521219, namun biaya honor narasumber dibebankan ke dalam 522115 (Belanja Jasa Profesi). Sedangkan apabila kegiatannya dilaksanakan di luar kota maka biaya perjalanan dinas luar kota tetap harus dibebankan ke dalam 524111 (Belanja Perjalanan Biasa)

Format SPM dan Mekanisme GUP sama dengan yang digunakan seperti biasa sesuai Per-66 tahun 2005 dalam hal penarikan dana dilakukan dari Rekening Kas Umum negara. Namun dalam hal cara penarikan dananya melalui Pembayaran Langsung maka menggunakan SPP APD PL, sedangkan apabila cara penarikannya Reksus menggunakan SPM Reksus yang berpedoman pada PMK Nomor 151/PMK.05/2011.

Uraian pembayaran dalam SPTB diisi detil agar dapat menjelaskan pengeluran yang sesungguhnya.


mohon info hasil diklat ppakp managerial tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPBN Kalimantan tengah, (dimana saya mendapatkan informasi tsb?)

Untuk informasi dan Sertifikat PPAKP Kelas Manajerial yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPBN Kalimantan Tengah dapat menghubungi Kanwil DJPBN Kalimantan Tengah.




Kami mengalami kesulitan dalam hal pengembalian belanja TAYL, yang terakhir masih memakai MAP 423919 dan ketika kami menyetor kembali di bulan ini tidak bisa masuk. untuk kami mohonkan bantuan untuk kode MAP pengembalian belanja TAYL yang baru, terima kasih

Akun 423919 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu) masih digunakan sampai dengan sekarang. Silahkan dilakukan pengecekan ulang di Bank Persepsinya, barang kali terjadi kesalahan informasi.

Mohon Materi Penyuluh Perbendaharaan diupload dong di website ini

Sudah dikoordinasikan dengan Subdit Pengembangan Profesi dan materi dimaksud dapat diunduh pada ftp1.perbendaharaan.go.id/modul_penyuluh_perbendaharaan/

Ada satker menerima dana hibah dalam bentuk uang dari Pemda. Apakah sudah ada pedoman teknis tentang mekanisme pengelolaannya / pertanggungjawabannya ? Atau lebih spesifik lagi : 1. Uang hibah dimaksud perlu disetor dulu ke Kas Negara atau langsung dapat dipergunakan ? 2. Perlu dicatat di DIPA Satker atau tidak, bagaimana mekanismenya ? 2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penggunaannya, apakah perlu penerbitan SP2D ? dll Telima kacih, Tim Help Desk...!

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Sekarang Dit. APK sedang menyusun draft perubahan terkait pengelolaan hibah langsung. Namun selama aturan tersebut belum ditetapkan maka dapat berpedoman pada PMK Nomor 40/PMK.05/2009 dan PMK Nomor 255/PMK.05/2010. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa hibah yang diterima langsung oleh satuan kerja dapat digunakan terlebih dahulu. Namun dalam proses pelaporannya harus dilakukan revisi DIPA ke Kanwil DJPBN dan dilakukan pengesahan ke KPPN.



Yth. Yim Helpdesk sesuai SBU tahun 2011.. Bilamanakah penggunaan uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan peristiwa seperti apakah penggunanaan uang harian pakt fullboard/fullday? Terimakasih

Satuan biaya paket Full Board disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan (3 kali), rehat kopi dan kudapan (2 kali), ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

Satuan biaya paket Full Day disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 2 kali (siang dan malam), rehat kopi dan kudapan (2 kali), Ruang pertemuan (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
Untuk kegiatan tsb.diatas uang transport dibayarkan penuh, sedangkan uang harian sesuai tabel SBU.

















Apakah honorarium panitia kegiatan diluar kantor dibayar dan dilaksanakan dihotel dalam kota dan panitia dibayarkan lagi tranport lokal dihitung selama hari pelaksanaan !  Pertanyaan : apakah panitia kegiatan setelaha dibayarkan honor dan dibyarkan lagi transport lokal dikalikan hari pelaksanaan itu diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan. Terimakasih.

Honor panitia dibayarkan sesuai besarnya honor yang diatur dalam SBU, sedangkan transport lokal hanya dibayarkan satu kali perjalanan (bukan sejumlah hari pelaksanaan).








Mohon penjelasan ; PNS yang melakukan perjalanan dinas sebagai nara sumber bila akomodasi dan konsumsi tdk ditanggung oleh penyelenggara bimtek/sosialisasi apakah Nara Sumber tersebut boleh menerima uang harian/lumpsum dan honor jasa profesi secara penuh ? Demikian mohon penjelasan sesuai ketentuan SBU tahun 2011.  

PNS yang melakukan perjalanan dinas sebagai Narasumber, bila akomodasi dan konsumsi tidak dibayarkan oleh penyelenggara maka uang harian/lumpsum dapat dibayarkan penuh (sesuai tabel SBU).


Mau Tanya jadual PPAKP tanggal 23 Okt-13 Nov 2011 tentang Lokasi/Tempat penyelenggaraan, karena di website perbendaharaan.go.id belum diinput.

Mohon ditunggu, saat ini sedang dalam proses upload

Yt, tim hepdesk perbendaharaan terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan seminar/workshop, kami mau menanyakan tentang tarif narasumber dari kalangan praktisi/pakar, apakah ada tarif khusus atau mengikuti harga pasar?apabila mengikuti harga pasar, syarat/dokumen apa saja yang harus kami siapkan?terima kasih

Tarif narasumber yang berlaku diatur dalam PMK Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.


Yt, tim hepdesk perbendaharaan terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan seminar/workshop, kami mau menanyakan tentang tarif narasumber dari kalangan praktisi/pakar, apakah ada tarif khusus atau mengikuti harga pasar?apabila mengikuti harga pasar, syarat/dokumen apa saja yang harus kami siapkan?terima kasih

Tarif narasumber yang berlaku diatur dalam PMK Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.


ass. bapakk yang kami hormati,, minta tutorial atau prosedur cara pengoperasian BKU yang baru,,kirimin donk

Cara pengoperasian BKU tetap mengacu PER-47/PB/2009 dan belum ada perubahan. Silahkan hubungi KPPN terkait untuk lebih jelasnya.





Kontrak Pembangunan Gedung 1.328.500.000 sisa lelang 14 jt Administrasi Proyek 60 jt diakhir pelaksanaan diperkirakan akan sisa 35 jt. Pekerjaan Pembangunan Gedung Tahap Pertama (tidak multi years) bolehkah sisa lelang dan AP (35 jt) di adendum menjadi Pembangunan Jembatan Masuk lokasi karena jembatan itu sangat diperlukan untuk pembangunan tahap kedua, ataukah harus merevisi DIPA dengan mem- buat pekerjaan terpisah dari pekerjaan awal?2

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 disebutkan bahwa : Pergeseran rincian anggaran belanja antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tsb merupakan hasil optimalisasi dapat dilakukan dengan ketentuan sbb: a.Hasil Optimalisasi hanya dapat digunakan pada tahun anggaran 2012 sebagai inisiatif baru; atau b.dapat digunakan pada tahun anggaran yang sama untuk kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.












Yth helpdesk....saya mau tanya,tahun 2012 satker kami berniat untuk sewa tanaman hias dan akuarium beserta saranan prasarananya,yang mau kami tanyakan bisa tidak itu di lakukan,semisalnya bisa dimasukan ke Akun berapa ya pak,trimakasih sebelumnya..

Mohon maaf informasi yang saudara sampaikan tidak lengkap terkait penggunaan tanaman hias dan akuarium. Dalam hal kedua barang tersebut hanya digunakan untuk penghias pada saat pelaksanaan kegiatan yang sifatnya ad hoc maka dapat dibebankan ke dalam akun 521219







Bagaimana cara merevisi POK dan apa saja kelengkapan yang dilampirkan. dan bagian yang akan direvisi pada belanja Akun 52, Terima kasih atas penjelasannya.      

Revisi POK pada prinsipnya merupakan pergeseran anggaran yang menjadi kewenangan KPA dan tidak mengakibatkan perubahan DIPA. KPA menyampaikan surat permohonan validasi revisi POK disertai dgn ADK RKA-KL DIPA ke Kantor Pusat DJPBN/Kanwil DJPBN untuk divalidasi. Kantor Pusat DJPBN/Kanwil DJPBN menyampaikan surat pemberitahuan hasil validasi POK kepada KPA dan KPPN yang menyatakan bahwa revisi POK tsb telah sesuai dengan kewenangan KPA dan sekaligus menjadi dasar dasar bagi KPPN untuk mengupdate database RKA-KL di KPPN.









kami akan menyampaikan SPMKP NIHIL sehingga tidak ada pengembalian yang harus ditransfer , apakah Nama Bank dan Nomor Rekening Wajib Pajak wajib dicantumkan

SE-14/PB/2011 Huruf E angka II point d)Dalam hal terdapat SPM-KP yang seluruh kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan dengan utang pajak melalui potongan SPM-KP sehingga SPM-KP bernilai nol rupiah, KPPN tetap menerbitkan SP2D bernilai nol rupiah untuk rekening wajib pajak dengan kode Bank Operasional I dan menggunakan blangko yang ada sebagaimana penerbitan SP2D isi lainnya serta tidak digolongkan sebagai SP2D nihil (tetap menggunakan kode 2 giro bank)




Kpd. Yth Pengelola Forum Tanya Jawab Ditjen Perbendaharaan. Langsung ke topik pertanyaan, jika Bendahara memberikan ADK (contoh format database :TP0240326515309.011) tanpa memberikan format back up (.......bck),bagaimana kami mengolah ADK tersebut?bagaimana kali memperlakukan ADK tersebut?apakah kami perlu meminta format back up? terima kasih atas jawabannya

Untuk UAPPA-W/UAPPB-W atau SAPPA-E1/SAPPB-E1 sebenarnya sebagai kompilator data-data satker yang ada di wilayahnya. ADK yang diberikan (TP0240326515309.011) adalah data pengiriman dari satker TP untuk bulan September. Pada aplikasi SAPPA-W/SAPPB-W atau SAPPA-E1/SAPPB-E1 hanya melakukan proses penerimaan data saja. Apabila ada kesalahan data, maka diinformasikan pada satkernya untuk dilakukan proses perbaikan data.














««« | « Previous | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia