Jumlah Pengunjung :
17,133,276
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
apakah benar uang rapat di sebuah instasi negara bisa mencapai 1 M lebih, apakah tidak ada pembatasan untuk pembayaran honor rapat terutama honor rapat di dalam negeri,rapat di sebuah instansi cuma sekedar duduk saja ,meaning less mohon ditinjau kembali peraturannya,agar uang rakyat dapat dipakai untuk kemajuan rakyat juga

Instansi yang lebih mengetahui tentang pengalokasian belanja K/L (termasuk honor)  adalah DJA, sebaiknya pertanyaan Saudara diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran.







Berdasarkan hasil Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pusat Tahun 2011 Tanggal 31 Oktober sd. 1 November 2011 di Hotel Saphir Yogyakarta dan hasil analisa LAK KPPN Wonosari Bulan Oktober 2011, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.    Mengacu pada Perdirjen Nomor: PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB pada pasal 24, antara lain disebutkan bahwa: §  Akun 411315 digunakan untuk Penerimaan PBB sektor Pertambangan selain PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi. Akun 411315 dapat dibukukan pada semua KPPN, salah satunya KPPN Wonosari yang membukukan penerimaan PBB dari hasil pertambangan batu granit. §  Akun 411316 digunakan untuk Penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi. Akun tersebut hanya dibukukan oleh KPPN Jakarta II 2.      Pada tabel referensi Aplikasi AKLAP dan Aplikasi Vera, kedua akun tersebut tersedia dengan uraian sebagai berikut : §  411315            Pendapatan PBB Pertambangan §  411315            Pendapatan PBB Migas 3.      Untuk menghindari salah tafsir atas akun di atas, kami mengusulkan segera dilakukan penyempurnaan uraian akun pada Laporan Arus Kas dan LRA Pendapatan dan Hibah baik, pada aplikasi Vera KPPN maupun aplikasi Aklap sebagai berikut : §  411315            Semula: Pendapatan PBB                                                              Pertambangan                                  Menjadi: Pendapatan PBB Pertambangan                                                Non Migas §  411316            Semula: Pendapatan PBB Migas                                  Menjadi: Pendapatan PBB Pertambangan                                                 Migas   Demikian pertanyaan/masukan dari kami

Akan dikoordinasikan dengan DAPK terlebih dahulu

Yth. Helpdesk Pbn. Bolehkah kppn membayar akun 512412 (belanja pegawai transito) yang selama ini dipergunakan untuk pembayaran Tunjangan Fungsional pada Pengadilan Militer di Pontianak jika pagu DIPA akun tersebut sudah habis atau minus? atas jawabannya diucapkan terima kasih."

Sepanjang ada akun Belanja Transito dalam DIPA berkenaan, silahkan laksanakan revisi POK untuk akun Belanja Tunjangan Fungsional, setelah melaksanakan revisi POK, baru ajukan  SPM-nya ke KPPN.







Yth. Bpk/Ibu admin help desk Pada Neraca KUN KPPN Marisa per 1 Januari 2011 terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 794.065,-. Setelah kami telusuri utang tersebut berasal dari penerimaan non anggaran pihak ketiga karena kesalahan rekening (817111) tanggal 15 Januari 2009 yang terus terbawa sampai saat ini. Atas permasalahan tersebut kami melakukan jurnal koreksi SAKUN pada Aplikasi Verak dengan kode perkiraan 211291 (D) Rp. 794.065 dan 311111 (K) Rp. 794.065. Koreksi tersebut kami lakukan tanggal 30 November 2011. Mohon koreksi dan pencerahannya apakah koreksi yang kami lakukan tersebut telah sesuai ketentuan (benar) atau ada mekanisme lain yang lebih tepat. Terimakasih

Jurnal tersebut sudah benar, yaitu untuk menghilangkan saldo utang kepada pihak ketiga (karena retur SP2D) yang tidak dimintakan lagi pembayarannya oleh pihak ketiga. Akun 817111 adalah akun yang digunakan untuk menampung setoran dana retur SP2D, sehingga selama belum ada ralat SPM dari satker, maka atas setoran tersebut akan timbul utang kepada pihak ketiga pada neraca. Apabila sudah dibayarkan kembali kepada pihak ketiga (baik melalui ralat SPM/No. Rekening maupun melalui SP2D) dengan akun 827111/827113 maka utang tersebut akan hilang.


















Ass.wr.wb, berdasarkan Perdirjen NOMOR PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan K/L pada pasal 9 ayat (1)  ttg Penyampaian Laporan Satuan Kerja wajib menyampaikan Laporan keuangan kepada UAPPA-W atau UAPPA-E1 dan KPPN. Mengenai penyampaian LK ke KPPN perlu diatur lagi, kapan satker menyampaikan dan sanksi yg diterapkan jika tidak menyampaikan LK tsb. Atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih. 

Waalaikumsalam.wr.wb. Perdirjen NOMOR PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan K/L mengatur penyampaian Laporan Satuan Kerja wajib menyampaikan Laporan keuangan kepada UAPPA-W atau UAPPA-E1 dan KPPN. Sebenarnya penyampaian LK Satker ke KPPN tidak diatur secara rinci dalamPerdirjen ini, kapan satker menyampaikan dan sanksi yg diterapkan jika tidak menyampaikan LK tsb karena hal tersebut sudah diatur secara rinci pada  Perdirjen Perbendaharaan No.Per-19/PB/2008 tentang Penetapan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Dengan PMK No. 171/PMK.05/2007 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Namun untuk kelengkapan pedoman penyusunan LKKL, masukan Saudara akan menjadi masukan dalam perubahan-perubahan yang akan datang.













Ass.wr.wb, Selama ini kami kesulitan menyandingkan antara pagu dan realisasi anggaran per akun (6 digit), mohon kiranya laporan tersebut disediakan dalam aplikasi vera sehingga dapat memantau apakah ada satuan kerja yang realisasinya melebihi pagu, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Untuk di aplikasi spm dimungkinkan penggabungan beberapa termin ke dalam satu spm.

SALAM SOLIDARITAS.......... PENYALURAN BSM KEREKENING SEKOLAH TERNYATA DANA TIDAK BISA DI TARIK,,SETELAH KONFIRMASI DENGAN PIHAK BANK REKEENING SEKOLAH TERSEBUT SUDAH CLOSE,,JADI MOHON SEYOGYANYA UNTUK MENGIRIMKAN SP2D SERTA TANGGALNYA TERIMA KASIH

Bilamana permasalahan yang dimaksud berkaitan dengan retur SP2D agar dikoordinasikan dengan  KPPN Serang. Berkaitan  dengan informasi tentang nomor SP2D, informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bisa dipublikasikan, maka seyogyanya agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai pengelola DIPA.





SALAM SOLIDARITAS.......... PENYALURAN BSM KEREKENING SEKOLAH TERNYATA DANA TIDAK BISA DI TARIK,,SETELAH KONFIRMASI DENGAN PIHAK BANK REKEENING SEKOLAH TERSEBUT SUDAH CLOSE,,JADI MOHON SEYOGYANYA UNTUK MENGIRIMKAN SP2D SERTA TANGGALNYA TERIMA KASIH

Bilamana permasalahan yang dimaksud berkaitan dengan retur SP2D agar dikoordinasikan dengan  KPPN Serang. Berkaitan  dengan informasi tentang nomor SP2D, informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bisa dipublikasikan, maka seyogyanya agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai pengelola DIPA.





: sesuai Per 73/PB/2011 pasal 13 huruf D bahwa “Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable” 1. mohon dijelaskan sifat bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN apakah mengacu pada bank persepsi??karena kantor kami bermitra dengan KPPN Jakarta satu dan penyedia barang dan jasa berlokasi di jakarta utara dan jakarta timur 2. apakah yang dimaksud garansi bank yang bersifat “transferable” Terima kasih atas jawaban yang disampaikan.

1. Tidak mengacu pada bank persepsi, namun bank umum tersebut harus berlokasi di wilayah kerja KPPN. Oleh karena wilayah KPPN Jakarta I adalah DKI Jakarta, maka KPPN Jakarta I dapat menerima Bank Garansi dari bank umum yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Perdirjen Nomor PER-73/PB/2011 mengatur bahwa dalam rangka penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi di wilayah kerja KPPN pembayar, kuasa PA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.         2. Yang dimaksud garansi bank yang transferable yaitu bahwa pencairan jaminan bank dapat dipindahtangankan.                              








bolehkah seorang PNS menerima dua honorarium, dimana honorarium tersebut dari dua kegiatan yang berbeda dan memiliki output yang berbeda, sedangkan satuan pembayaran honorarium tersebut keduanya OB

Seorang PNS dapat menerima honor lebih dari satu, sepanjang memiliki output yang berbeda dan ditunjuk oleh KPA dengan Surat Keputusan.




bolehkah seorang PNS menerima dua honorarium, dimana honorarium tersebut dari dua kegiatan yang berbeda dan memiliki output yang berbeda, sedangkan satuan pembayaran honorarium tersebut keduanya OB

Seorang PNS dapat menerima honor lebih dari satu, sepanjang memiliki output yang berbeda dan ditunjuk oleh KPA dengan Surat Keputusan.




Asss. Saya kirim data pengiriman ADK SAKPA lewat email, untuk hasil Rekon prosesnya berapa lama ? terus yg biasa rekon lewat email orangnya sedang diklat, apakah saya bisa mewakilinya ? berdasarkan pengalaman saya rekon dan kirim ADK lewat email tidak ada balasannya  

Rekonsiliasi LK melalui email adalah salah satu alternatif yang bisa dilaksanakan untuk mempercepat proses rekonsiliasi itu sendiri. Namun agar data yang Saudara kirim dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas baik di KPPN ataupun Kanwil DJPB, maka Saudara harus mengkonfirmasikan lewat telpon kepada petugas di KPPN atau Kanwil DJPB dimana data dikirimkan.

Pada LRA pendapatan berdasarkan BA, terdapat kode satker yang tidak sesuai dengan BA-nya, yaitu kode satker non Kemenkeu seperti satker Gabrah 40 yang masuk di BA 015.04. Hal ini disebabkan dari potongan SPM khususnya potongan pajak menunjuk kode satker penerbit SPM. Di KPPN SUrabaya II terdapat 209 transaksi yang salah dari bulan januari hingga agustus 2011. Untuk perbaikan data melalui prosedur perbaikan ADK satker. Namun banyak satker belum melakukan perbaikan ADK karena alasan lagi sibuk untuk proses akhir tahun. Mohon bantuan dari kantor pusat (DSP) untuk dapat membuat aplikasi kecil yang bisa merubah data kode satker tersebut menjadi kode satker KPP sesuai NPWP yang tertera di SPM, sehingga LRA bisa menampilkan data yang benar. Terima Kasih.

Sesuai dengan prosedur SPM tersebut harus di perbaiki melalui koreksi SPM. Tidak ada aplikasi kecil untuk merubah kode satker ke kode satker KPP sesuai NPWP, karena tidak adanya user requirement mengenai aplikasi tersebut.



























Dalam membukukan Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di Bendaharawan Umum (Bendum) masih terjadi inkonsistensi dan tidak tepat dalam menggunakan bagian anggaran dan eselon.   KU dan pemindahbukuan merupakan transaksi KPPN sbg BUN sehingga seharusnya menggunakan BA.Ess 999.99 Namun banyak KPPN menggunakan BA 015.08 termasuk di Surabaya II. Bendum tidak mau mengubah ke 999.99 dengan alasan tidak ada surat resmi dari APK terkait hal tsb. Mohon penjelasannya dan kalau bisa KPPN dapat surat resmi terkait hal ini kalau memang harus menggunakan BA 999.99 sesuai PMK 171.

Transaksi non anggaran termasuk transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang adalah transaksi yang hanya ada di dalam fungsi bendahara umum negara (BUN) termasuk Kuasa BUN KPPN, kode 999.99. (Menteri Keuangan selaku CFO). Transaksi tersebut secara substansi tidak mungkin ada di satker/SAI. Kode BA/Es1 015.08 adalah kode untuk KPPN selaku satker/SAI (Menteri Keuangan selaku COO), sehingga seharusnya tidak digunakan untuk mencatat transaksi pemindahbukuan dan/atau transaksi kiriman uang.




















Dalam LAK KPPN Wonosari terdapat akun 411315 yaitu pendapatan PBB Pertambangan. Menurut Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta akun tersebut tdk boleh ada di KPPN Wonosari karena hanya KPPN Jakarta II. Setelah dilakukan verifikasi ternyata itu adalah pendapatan pertambangan batu granit. Karena dalam tabel aplikasi vera : 411315 Pendapatan PBB Pertambangan 411316 Pendapatan PBB Migas Supaya tidak salah tafsir kami mengusulkan agar : 411315 Pendapatan PBB Pertambangan Non Migas 411316 Pendapatan PBB Pertambangan Migas Terima kasih

Terima kasih atas sarannya. Kode akun 411315 (Pendapatan PBB Pertambangan) yang dimaksud adalah pertambangan non migas seperti:mineral dan batubara


Helpdesk,, Dalam hal kontrak yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat dr suatu K/L pd thn 1990 berupa 20 unit traktor dan sudah diserahkan Kpd SKPD untuk diterima. Berita Acara Serah Terima dilaksanakan dr Pemenang tender kpd Tim Pemeriksa Barang SKPD daerah selaku penerima barang pd tahun 1990. Yang kami tanyakan : Pencatatan barang tersebut harus dicatat di SIMAK BMN SKPD Selaku penerima dana Dekon tersebut ke dalam Aset Peralatan dan Mesin atau ke dalam Persediaan, mengingat traktor tersebut sudah diserahkan kepada masyarakat...

Apabila penyerahan traktor tersebut kepada SKPD selaku Pemda, maka harus dicatat di SKPD sebagai Aset Peralatan dan Mesin untuk disajikan di Neraca Pemda. Apabila penyerahan tersebut kepada SKPD selaku satker dekonsentrasi dari suatu K/L maka pencatatan barang tersebut harus dicatat di SIMAK BMN SKPD Selaku penerima dana Dekon tersebut ke dalam Aset Peralatan dan Mesin. Apabila pengadaan aset dalam rangka diserahkan kepada masyarakat, maka dicatat sebagai persediaan. Terhadap kasus yang Saudara tanyakan, traktor sudah diserahkan kepada masyarakat, seharusnya ada keterangan kapan diserahkan kepada masyarakat. Kalo sudah tahun anggaran yang lalu, cukup dijelaskan dalam CaLK. Amankan bukti-bukti dokumen sumbernya seperti BAST.










Helpdesk,, Dalam hal kontrak yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat dr suatu K/L pd thn 1990 berupa 20 unit traktor dan sudah diserahkan Kpd SKPD untuk diterima. Berita Acara Serah Terima dilaksanakan dr Pemenang tender kpd Tim Pemeriksa Barang SKPD daerah selaku penerima barang pd tahun 1990. Yang kami tanyakan : Pencatatan barang tersebut harus dicatat di SIMAK BMN SKPD Selaku penerima dana Dekon tersebut ke dalam Aset Peralatan dan Mesin atau ke dalam Persediaan, mengingat traktor tersebut sudah diserahkan kepada masyarakat...

Apabila penyerahan traktor tersebut kepada SKPD selaku Pemda, maka harus dicatat di SKPD sebagai Aset Peralatan dan Mesin untuk disajikan di Neraca Pemda. Apabila penyerahan tersebut kepada SKPD selaku satker dekonsentrasi dari suatu K/L maka pencatatan barang tersebut harus dicatat di SIMAK BMN SKPD Selaku penerima dana Dekon tersebut ke dalam Aset Peralatan dan Mesin. Apabila pengadaan aset dalam rangka diserahkan kepada masyarakat, maka dicatat sebagai persediaan. Terhadap kasus yang Saudara tanyakan, traktor sudah diserahkan kepada masyarakat, seharusnya ada keterangan kapan diserahkan kepada masyarakat. Kalo sudah tahun anggaran yang lalu, cukup dijelaskan dalam CaLK. Amankan bukti-bukti dokumen sumbernya seperti BAST.










Salam Hormat. 1. Kami ingin menanyakan dasar hukum besaran jumlah MP PNBP Depkes menggunakan apa? 2. Mohon link/ address agar kami dapat mendownload aturan tersebut. Mohn agar jawaban dapat kami peroleh dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat tahun anggaran ini sudah ai akhir nopember.Atas bantuannya di sampaikan terima kasih.

Dasar hukum besaran MP PNBP dapat dilihat pada pasal 4 ayat 7 huruf c PER-66/PB/2005 (dapat didownload pada www.perbendaharaan.go.id)





Sesuai perdirjen 66/2005 SPM yang telah diterbitkan SP2d dapat diperbaiki/ ralat sepanjang tidak merubah jumlah uang pada SPM Pengertian Jumlah uang pada SPM ini ada dua pendapat: apakah jumlah uang bersih atau jumlah uang kotor kalau menurut kami jumlah uang kotor tidak boleh dirubah mohon pencerahan

Berdasarkan pasal 5 ayat 8 huruf a (3) PER-66/PB/2005 disebutkan bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada SPM, maksudnya adalah, perbaikan yang dibolehkan hanya sebatas uraian pengeluaran pada SPM bukan jumlah uangnya (baik jumlah kotor ataupun jumlah bersih).







Apakah ada tatacara teretentu dalam pembayaran uang lembur?apakah ada tatacaranya yang bisa di download? Terima kasih, mohon pencerahannya

Tata cara permintaan serta pembayaran uang lembur bagi PNS dapat dilihat pada PER-41/PB/2009 (download pada perbendaharaan.go.id)



««« | « Previous | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia