Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,809,614
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Selamat siang, perkenalkan nama saya Yuni dari Kalteng. Melalui helpdesk ini sy ingin bertanya mengenai penyajian Sisa Uang Persediaan (UP) dan pengembalian belanja LS yang penyetorannya melewati Tahun Anggaran dalam LK, khususnya dalam CaLK. Apakah kedua transaksi tsb termasuk kategori transaksi yang perlu disajikan dalam informasi akrual? Demikian pertanyaan sy, atas jawaban & informasi yang diberikan sy mengucapkan terima kasih  

Pengembalian sisa UP tidak termasuk dalam informasi akrual karena dikembalikan dengan akun 8151 . Sedangkan pengembalian belanja walaupun termasuk akrual namun tidak perlu dicantumkan dalam Lembar Informasi Akrual sebagaimana diatur dalam Perdirjen 62/PB/2009. Atas kedua transaksi tersebut harus dijelaskan dalam CaLK.







Apakah Belanja Modal Akun 533121 Rehabilitasi Ruang Kelas bisa dirubah dengan Pemagaran, berhubung di madrasah kami memerlukan sekali pemagaran untuk menghindari banjir dari jalur irigasi saat hujan deras?terima kasih

Belanja Modal Akun 533121 Rehabilitasi Ruang Kelas apabila dirubah dengan Pemagaran perlu diperhatikan apakah revisi dimaksud mengakibatkan perubahan spesifikasi Keluaran/ Output?




ass, numpang nanya pak/bu, satker kami berencana membeli buku (BOS Buku) Rp. 17.400.000,- dari akun 536111 dan Membeli Komputer 2 unit Rp. 9.000.000,- akun 532111, pertanyaannya : 1. Dana tersebut dari dana BOS, setahu kami dana BOS tidak diperkenankan untuk belanja modal akun 53 tetapi hal tersebut ada dalam Dipa Kami.... 2. Kalau memang belanja tersebut boleh, teknis pelaksanaannya bagaimana atau dokumen apasaja yang disiapkan apakah mengacu kepada peraturan belanja barang dan jasa atau mengacu kepada juknis bos tentang pengadaan barang dan jasa... demikian, mohon diteruskan email kami, terima kasih.w

Akun yang terdapat dalam DIPA sudah sesuai dengan peruntukannya, silahkan ajukan SPM ke KPPN dengan mengacu kepada peraturan tentang Pencairan Dana APBN (Perdirjen Nomor PER-66/PB/2005).








ass, numpang nanya pak/bu, satker kami berencana membeli buku (BOS Buku) Rp. 17.400.000,- dari akun 536111 dan Membeli Komputer 2 unit Rp. 9.000.000,- akun 532111, pertanyaannya : 1. Dana tersebut dari dana BOS, setahu kami dana BOS tidak diperkenankan untuk belanja modal akun 53 tetapi hal tersebut ada dalam Dipa Kami.... 2. Kalau memang belanja tersebut boleh, teknis pelaksanaannya bagaimana atau dokumen apasaja yang disiapkan apakah mengacu kepada peraturan belanja barang dan jasa atau mengacu kepada juknis bos tentang pengadaan barang dan jasa... demikian, mohon diteruskan email kami, terima kasih.w

Akun yang terdapat dalam DIPA sudah sesuai dengan peruntukannya, silahkan ajukan SPM ke KPPN dengan mengacu kepada peraturan tentang Pencairan Dana APBN (Perdirjen Nomor PER-66/PB/2005).








Terkait dengan menghadapi tagihan pekerjaan akhir tahun, bagaimana jika bank yang saya gunakan untuk menerbitkan jaminan pembayaran berada di luar bank persepsi dari KPPN yang akan menerbitkan SP2D? sebenarnya Bank nya sama tapi dengan cabang yang berbeda dan di luar persepsi KPPN.

Sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Perdirjen Nomor PER-73/PB/2011 mengatur bahwa dalam rangka penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi di wilayah kerja KPPN pembayar, kuasa PA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Wilayah kerja KPPN pembayar tidak identik dengan wilayah bank persepsi dari KPPN. Tidak ada keterkaitan antara wilayah bank persepsi dengan bank umum penerbit bank garansi, sehingga dimungkinkan bank garansi diterbitkan di luar bank persepsi dari KPPN pembayar.         








Kami menanyakan berapa fungsi dan sub fungsi akun 513123 (Belanja Pensiun dan Uang Tunggu POLRI)  

Mohon pertanyaan ini disampaikan ke Dit. PA selaku yang mengesahkan DIPA Belanja Pensiun).




Mohon bantuan dan penjelasan, apabila di neraca ditemukan Kas Bendahara Penerimaan dan Persediaan terjadi minus, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dan disebabkan oleh apa? terima kasih  

Kas Bendahara Penerimaan minus, kemungkinan disebabkan terjadi kelebihan setor atau salah input ats dokumen sumber yang sudah betul. Terhadap dokumen setoran tersebut, nilainya dibukukan semua padahal melebihi dari yang seharusnya disetor dari kas bendahara.  Persediaan terjadi minus, kemungkinan disebabkan oleh perbedaan saldo awal antara yang ada si SAKPA dengan yang ada di Aplikasi persediaan, karena transaksi/mutasi nilai maka terjadilah minus tersebut. Oleh karena itu, perlu diteliti, diverifikasi sebelum dan sesudah mengentri data, dan diteliti di buku besar dari masing-masing akun transaksi.









Yang terhormat Bapak/Ibu. Mohon bantuannya untuk diberikan daftar  bank persepsi yang bermitra kerja dengan KPPN Jakarta V. Atas kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih.  

Sudah kami kirim ke email Saudara atau silahkan Saudara menghubungi atau datang langsung ke KPPN Jakarta V, disana ada Daftar nama-nam Bank Mitra kerja KPPN Jakarta V.









KPPN Tarakan pada tanggal 27 Juli 2011 berstatus data merah dikarenakan sbb: 1. Penerbitan SPM Pengembalian Potongan oleh Kuasa BUN KPPN Tarakan pada tanggal 26 Juli 2011 nomor 81004 Pengembalian Penerimaan Potongan 10% Gaji bulan ke-13 TNI dan PNS Departemen Pertahanan akun 811114 dan telah diterbitkan SP2D tanggal 27 Juli 2011 Nomor 30427V/048/111 sebesar Rp. 26.189.876,00 (transaksi tidak dapat terposting terkait posting rule dan kode akun oleh aplikasi vera. Ringkasan Hasil Rekonsiliasi Internal, 2 Jenis validasi merah yaitu Transaksi Pengeluaran SP2D tidak terposting dan Pen- cocokan Transaksi Pengeluaran SP2D dengan Buku Besar 2. Penerbitan SPM Imbalan Bunga (akun 547111) dari KPP Tarakan dan telah diterbitkan SP2D dan pada ADK SP2D yang diterima ada pecahan decimal sehingga dibulatkan. Terjadi perbedaan pembulatan pada SP2D (9 SP2D) total nilai sebesar Rp.13.991.869,00 pada ADK SP2D total nilai Rp.13.991.875.04, selanjutnya didebet oleh BO I sebesar Rp. 13.991.875,00 dan dibukukan oleh BKPK Aplikasi Bendum sebesar Rp. 13.991.876,00. AKibat hal tersebut terjadi kele- bihan pembayaran sebesar Rp.6,00 (selisi lebih LAK Rp.6,00 3. Hal ini telah dilaporkan ke kantor wilayah dengan surat no S-1563/WPB.20/KP.048/2011 dan diteruskan oleh kanwil ke kantor Pusat dengan surat tanggal 26 Agustus 2011 nomor S-001658/WPB.20/BD.05/2011 4. Permasalahan ini sudah dicantumkan dalam CALK LKPP mulai bulan Agustus 2011 dan seterusnya Berkenaan dengan hal tersebut,mohon petunjuk lebih lanjut guna perbaikan data KPPN Tarakan, mengingat LKPP akhir tahun akan segera dibuat. Atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.   Tarakan, 9 Desember 2011 a.n. Kepala KPPN Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi     Y. Kus Suhantoro    

Akun yang digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Potongan 10% Gaji TNI dan PNS Kemhan adalah akun 821117 (4,75%), 821118 (3,25%) dan 821119 (2%)












Assalamualaikum wr wb. saya ada beberapa pertanyaan tentang pembayaran  honorarium diantaranya: 1. apakah seorang pns atau non pns bisa mendapatkan atau dibayarkan honorarium lebih dari sekali dalam sehari. contohnya A hari ini pada jam 8 s.d 10 WIB mengikuti rapat koordinasi kegiatan. pada jam 13.00 s.d. 15.00 wib mengikuti kegiatan pelatihan kemudian pada pukul 19.00 s.d. 21.00 mengikuti rapat finalisasi..... semua pada komponen output yg sama. 2. apakah pegawai non pns untuk kementerian yg sudah renumerisasi masih bisa mendapatkan honorarium baik untuk bulanan (OB) ataupun kegiatan. 3. apakah untuk kegiatan rapat-rapat rutin satker masih bisa diberikan honorarium. 4. bisakah non pns diangkat dengan status pegawai tetap non pns di kementerian/lembaga yg sudah renumerisasi. sekian, terima kasih atas infonya

1. Kalau PNS atau Non PNS tsb menerima honor berupa uang transfort dan uang sidang, maka kepada ybs hanya dibayarkan honor untuk satu kali rapat saja, walaupun rapatnya berkali-kali dalam satu hari, namun untuk PNS dan Non PNS yang menerima honor sebagai narasumber, maka kepada PNS atau Non PNS tsb dapat dibayarkan honor sebagai narasumber setiap ybs melaksanakan kegiatannya.

2. Honor dapat saja diberikan kepada PNS atau Non PNS sepanjang ada SK dari KPA dan ybs melaksanakan tugasnya.


3. Untuk rapat yang bersifat rutin tidak dibayarkan honorariummnya.

4. Pengangkatan Non PNS menjadi pegawai tetap Non PNS dapat saja dilakukan oleh K/L apa saja sepanjang pegawai tetap Non PNS tsb dibutuhkan oleh K/L ybs.




Assalamualaikum wr wb. saya ada beberapa pertanyaan tentang pembayaran  honorarium diantaranya: 1. apakah seorang pns atau non pns bisa mendapatkan atau dibayarkan honorarium lebih dari sekali dalam sehari. contohnya A hari ini pada jam 8 s.d 10 WIB mengikuti rapat koordinasi kegiatan. pada jam 13.00 s.d. 15.00 wib mengikuti kegiatan pelatihan kemudian pada pukul 19.00 s.d. 21.00 mengikuti rapat finalisasi..... semua pada komponen output yg sama. 2. apakah pegawai non pns untuk kementerian yg sudah renumerisasi masih bisa mendapatkan honorarium baik untuk bulanan (OB) ataupun kegiatan. 3. apakah untuk kegiatan rapat-rapat rutin satker masih bisa diberikan honorarium. 4. bisakah non pns diangkat dengan status pegawai tetap non pns di kementerian/lembaga yg sudah renumerisasi. sekian, terima kasih atas infonya

1. Kalau PNS atau Non PNS tsb menerima honor berupa uang transfort dan uang sidang, maka kepada ybs hanya dibayarkan honor untuk satu kali rapat saja, walaupun rapatnya berkali-kali dalam satu hari, namun untuk PNS dan Non PNS yang menerima honor sebagai narasumber, maka kepada PNS atau Non PNS tsb dapat dibayarkan honor sebagai narasumber setiap ybs melaksanakan kegiatannya.

2. Honor dapat saja diberikan kepada PNS atau Non PNS sepanjang ada SK dari KPA dan ybs melaksanakan tugasnya.

3. Untuk rapat yang bersifat rutin tidak dibayarkan honorariummnya.

4. Pengangkatan Non PNS menjadi pegawai tetap Non PNS dapat saja dilakukan oleh K/L apa saja sepanjang pegawai tetap Non PNS tsb dibutuhkan oleh K/L ybs.




Basis SAI itu masih cash basis, apa mengarah ke acrual basis, dan PMK tentang SAI yang terbaru apa?  

Sampai dengan saat ini basis akuntansi yang digunakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun instansi adalah Cash Towards Accrual, basis kas untuk pendapatan dan belanja sementara untuk aset, kewajiban dan ekuitas yang digunakan adalah akrual.








Salam.. Apakah catatan atas laporan keuangan satker kecil seperti kami dibaca? terima kasih

Catatan atas laporan keuangan satker akan berguna bagi UAPPA-W/UAPPA-Es1 dan juga KPPN untuk mendapatkan informasi terkait dengan angka-angka yang disajikan baik pada LRA maupun pada Neraca. CaLK tsb meruapakan unsur wajib dalam LK.






Bolehkan Akun 521111 digunakan untuk membayar biaya akses internet prabayar sementara nota pembelian tertulis pembelian pulsa?

Sesuai dengan PMK Nomor 91/PMK.05/2007 tentang BAS bahwa pengeluaran untuk kebutuhan internet dibebankan dalam akun 521111 (Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran).









Bolehkah seorang PNS yang sedang melaksanakan perjalanan dinas (menerima uang harian) juga menerima honor yang dihitung berdasarkan OH ? mohon dapat dijelaskan berikut aturan yang mendasarinya. terima kasih.

Berkenaan dengan pertanyaan ini disampaikan bahwa PNS ybs dapat memilih yang lebih menguntungkan, apakah akan menerima uang perjalanan dinas atau menerima honor.






Perdirjen No. PER-80/PB/2011 tidak bisa di download. Apa Akun penerimaan yang berasal dari pencairan Bank Garansi yang menjadi jaminan dalam penyelesaian pekerjaan di akhir tahun anggaran (Bank Garansi tersebut dicairkan karena rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan)?.

Sesuai dengan Perdirjen PBN Nomor 73/PB/2011 tentang langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun 2011 Pasal 13 ayat 3 huruf d disebutkan apabila penyetoran atas bank garansi pada tahun berkenaan menggunakan akun belanja yang bersangkutan, sedangkan apabila lewat tahun menggunakan akun pendapatan lain-lain (4239XX).






Apakah Boleh seorang PNS merangkap jabatan menjadi PPABP dan Operator SAKPA, bagaimana honornya ? apakah dia mendapat honor sebagai PPABP dan Operator ataukah hanya satu honor saja..Makasih banyak helpdesk.

Apabila karena keterbatasan SDM (baik jumlah maupun kompetensinya) seorang PNS dapat merangkap sebagai PPABP dan operator SAKPA. PNS dimaksud berhak mendapat honor sebagai PPABP dan operator SAKPA sepanjang dialokasikan dalam DIPA karena outputnya berbeda.






Bolehkan non PNS menerima Honor atau perjalanan dinas, mohon aturannya. terima kasih

Non PNS boleh menerima uang Perjadin dan Honor, untuk perjadin Non PNS diatur oleh PMK Nomor 45/PMK.05/2007 (pasal 2) sedangkan untuk Non PNS menerima honor diatur dalam PMK Nomor 84/PMK.02/2011 (penjelasan biaya masukan tahun 2012 yg berfungsi sebagai batas tertinggi).





Bolehkan Non PNS menerima honor ataupun perjalanan dinas dan mohon aturannya. terima kasih

Non PNS boleh menerima uang Perjadin dan Honor, untuk perjadin Non PNS diatur oleh PMK Nomor 45/PMK.05/2007 (pasal 2) sedangkan untuk Non PNS menerima honor diatur dalam PMK Nomor 84/PMK.02/2011 (penjelasan biaya masukan tahun 2012 yg berfungsi sebagai batas tertinggi).





mau nanya berapa lama sih standar pencairan sppd perjalan dinas.. atauran dimana ya.

Standar pencairan SPPD perjalanan dinas pada KPPN adalah satu jam sepanjang SPM dinyatakan benar dan dokumen pendukung lengkap.


««« | « Previous | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR