Jumlah Pengunjung :
17,124,034
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Ass.wr.wb..yang terhormat Tim Helpdesk,Mohon penjelasannya mengenai sewa rumah untuk PNS gol.II..apakah bisa seorang PNS gol.II menggunakan fasilitas sewa rumah dari dana APBN DIPA TA.2012?mengingat Satker kami baru buka pada awal tahun 2009,saat ini satker kami hanya memiliki 1 rumah dinas yang dihuni oleh kepala kantor..lokasi kantor kami adalah daerah pemekaran dimana tingkat biaya hidup yang sangat tinggi,biaya kesehatan yang sangat tinggi dan harga bahan pokok yang semakin naik..Akun apa yang bisa digunakan untuk sewa rumah PNS gol.II..?demikian penjelasan dari saya dan atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor B-295/MK/1/4/1974 tanggal 30 April 1974, Pegawai Negeri berpangkat golongan Iic atau lebih tinggi dapat memperoleh pesangon pindah , apabila Pegawai Negeri tersebut untuk kepentingan dinas dipindahkan ke kota atu tempat lain dan ditrempat kedudukannya yang baru tidak tersedia perumahan baginya. Terkait dengan fasilitas sewa rumah untuk golongan II, hanya diberikan kepada pegawai negeri pada prwakilan Indonesia diluar negeri dengan menggunakan akun 511141 (Belanja Tunjangan Sewa Rumah Dinas PNS bagi Staff di Luar Negari


















dalam pok kami tidak ada biaya fotocopy (akun belanja bahan 521211, tetapi ada biaya operasional pelaksanaan lapangan (akun 521219). Apakah biaya fotocopy tersebut bisa menggunakan akun biaya opersional pelaksanaan lapangan tersebut. terima kasih.

Biaya fotocopy yang kebetulan belum ada pembebanan dalam akun 521211, untuk kegiatan di lapangan dapat menggunakan akun 521219.







Assalamu\\\\\\\'alaikum. Instansi kami melaksanakan penyusunan laporan kuangan di jakarta. Kegiatan dilaksanakan fullboard selama 5 hari, akomodasi ditanggung penyelenggara. Berapakah yang harus dibayarkan kepada pegawai di satker kami yang mengikuti kegiatan tersebut. Apakah sebesar Rp 510.000/hari atau uang saku fullboard sebesar Rp 100.000/hari. Terimakasih.

Uang saku yang diberikan adalah uang saku fullboard luar kota (Gol.I-II=Rp.100.000,- Gol.III=Rp.105.000,- Gol.IV=Rp.115.000,-)









Yth. Helpdek. 1) Belanja Modal MAK 5361 dapat digunakan untuk pembelian apa saja? 2) Apakah dasar hukum Kas pada brangkas bendahara sebesar Rp10 juta masih berlaku? jika tidak apa ada peraturan terbarunya? 3)Apakah boleh menambah sasaran dari jumlah yang dianggarkan dlm RKAKL dengan jumlah pagu yang sama (mis. di RKAKL dianggarkan 100 juta untuk 50 peserta, tapi dipertanggungjawabkan 100 juta untuk 52 peserta)

Akun 5361 digunakan untuk perolehan BMN yang termasuk dalam kriteria Aset Tetap Lainnya atau Aset Lainnya.

Pertanyaan lain mohon disampaikan kepada Direktorat berkenaan.








apakah boleh biaya langganan internet diambilkan dari akun 521119

Sesuai Perdirjen PBN Nomor PER-80/PB/2011, biaya internet dibebankan ke akun 521111 atau dapat pula dibebankan ke dalam akun 522119 (Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya).


Pak/ibu nanya, pemeliharaan kendaraan dinas bisa gak dibayar pajak dan BBM, buktinya juga itu. krn BBM dan pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam DIPA

Pembelian BBM dan Pembayaran Pajak dapat dibayarkan dari biaya pemeliharaan kendaraan bermotor (sesuai PMK No.84 Tahun 2011)



Bolehkan seorang Pengurus Barang yang mendapat honor dalam anggaran APBD juga ditunjuk menjadi Petugas SAI dan mendapatkan honor dalam dana APBN?

Seorang pegawai yang menduduki jabatan rangkap dalam kegiatan yang berbeda, dapat dibayarkan honornya sepanjang Ybs telah melaksanakan tugas  serta jabatan yang diduduki oleh Ybs ditunjuk dengan Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang.


Apabila satker karena keterbatasan SDM, jabatan PPK dirangkap oleh KPA, apakah dapat dibayarkan double honor untuk KPA dan PPK? Ataukah hanya dibayarkan salah satu saja? Mohon dasar hukumnya yang mengatur hal tersebut? Terima kasih....

Dasar hukum KPA dapat merangkap PPK adalah pasal 2 ayat (7) PER-66/PB/2005. Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PP-SPM) yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Perbendaharaan lainnya dalam satu DIPA, pembayaran honorarium hanya dibayarkan untuk satu jabatan yang lebih menguntungkan.






TOLONG DIJELASKAN, APAKAH KELOMPOK AKUN 5262 HARUS DIBAYARKAN MELALUI LS ATAU DAPAT DI-GU-KAN? BERIKUT DASAR HUKUMNYA. TRIMS

Akun 5262 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mekanisme LS.



apakah honor antara operator SAKPA dengan operator SAPPA-W yang dikerjakan oleh satu orang honornya bisa dibayar dua2nya? Mohon Jabannya

Seorang pegawai yang menduduki jabatan rangkap dalam kegiatan yang berbeda, dapat dibayarkan honornya sepanjang Ybs telah melaksanakan tugas  serta jabatan yang diduduki oleh Ybs ditunjuk dengan Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang.



Jurnal SAKPA untuk escrow account belanja subsidi apa ya pak?tks

Ada 2 jurnal. Yang pertama Jurnal untuk pengakuan Aset Lainnya yaitu Cadangan Dana Subsidi/PSO (D) pada Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (K). Yang kedua Pengakuan Utang yaitu Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek (D) pada Utang Subsidi (K)



Aplikasi Vera pada KPPN Surabaya II sudah dilakukan pengambilan saldo awal dan penyesuaian, namun terdapat permasalahan, yaitu pada neraca KUN per tanggal 1 Januari 2012 saldo kas dalam transito bersaldo - 1 (minus satu) dan pada rincian kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2012, muncul saldo UP yang setelah ditelitiberasal dari jurnal koreksi pada TA 2008. Mohon petunjuk lebih lanjut. Terima Kasih.

Untuk sementara diberi penjelasan saja.

















Kami berencana mau merevisi POK untuk belanja modal. dari pengadaan sound system di ubah menjadi pengadaan Printer dan Komputer. Pertanyannya, untuk revisi ini apakah cukup yang menetapkan KPA dan disetujui oleh KPPN atau harus mengajukan ke dirjen anggaran?

Untuk kasus ini revisinya harus diajukan ke Ditjen Anggaran, karena merubah spesifikasi keluaran (pasal 4 ayat (2) PER-22/PB/2011).





Sehubungan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.Per-80/PB/2011 hal Perubahan dan Penambahan Akun pada BAS, dimana dalam Per-80 tersebut terdapat akun 411141 (Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah), yang menjadi pertanyaan kami, apakah potongan PPh Pasal 21 untuk pembayaran Gaji PNS  menggunakan akun 411141 atau masih tetap menggunakan akun 411121?, dan mohon penjelasan lebih lanjut penggunaan dari akun 411141 tersebut di atas?, terimaksih.

Potongan SPMGaji  untuk PPh pasal 21 tetap menggunakan akun 411121. Terdapat perbedaan antara akun 411121 dengan 411141. Akun 411121 digunakan untuk pemotongan, pemungutan, dan atau setoran PPh pasal 21 termasuk pemotongan dalam SPM gaji. Sedangkan akun 411141 digunakan untuk membukukan pendapatan pajak PPh pasal 21, yang disetujui oleh Ditjen Pajak untuk ditanggung oleh pemerintah. Wajib pajak yang seharusnya membayar PPh pasal 21 namun yang bersangkutan tidak membayar karena disubsidi oleh pemerintah dengan tujuan agar kesejahteraan pegawai tersebut meningkat. Akun 411141 dibarengi dengan 551321 (Belanja Subsidi PPh Ditanggung Pemerintah. Pengalokasian PPh DTP ditetapkan dalam UU APBN. Pengaturan akun 411141 diatur dalam PMK Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pajak Ditanggung Pemerintah yang telah diubah dengan PMK Nomor 237/PMK.05/2011. Sampai saat ini akun 411141 hanya dicatat di KPPN Jakarta II
























dh, mohon info apakah keterlambatan apps SAKPA 2012 dikarenakan akan dipergunakannya apps Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). terima kasih.

Tahun 2012, belum menggunakan aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKPA 2012, sudah dapat di unduh pada website perbendaharaan.










Pembayaran honor pegawai honorer yang ditetapkan melalui SK honorer K2 dari kementeria Agama boleh dibayarkan pada belanja pegawai akun 512111,boleh apa tidak mohon penjelasan dan dasar hukumnya

Pegawai honorer pada dasarnya hanya mendukung tugas pokok dan fungsi dari satker yang bersangkutan. Pegawai tersebut hanya membantu PNS dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga mohon dibebankan dalam akun 521111. Akun 512111 digunakan untuk pegawai honorer yang secara status tinggal menunggu penetapan untuk menjadi CPNS.







TA.2012 sudah berjalan kegiatan-kegaiatan telah dilaksanakan dengan harapan pencairan anggaran segera direalisasi tapi sampai sekarang anggaran terblokir (*), sampai kapan kami bisa merealisasikannya..? 

Dana DIPA baru dapat dicairkan apabila tanda bintang (blokirnya) sudah dibuka oleh yang memblokir (DPR, DJA).


apakah yang pernah ikut PPAKP e-learning boleh mengikuti PPAKP Reguler?

Terima kasih atas pertanyannya, sampai dengan saat ini belum terdapat ketentuan yang melarang peserta e-learning untuk mengikuti PPAKP reguler yang bersifat tatap muka.






Yang terhormat Tim Helpdesk,Disatker Kami ada dibentuk TIM/Panitia Baperjakat,dan TIM Lain-lainya yang di SK kan oleh KPA untuk melaksanakan Rapat paling kurang 1 (satu ) bulan sekali:  1.apakah biaya makan/minum acara rapat tersebut dapat kami pertanggung jawabkan dalam  akun 521119 ataukah dari akun 521111;2.Apakah honor/uang lelah Panitia tersebut dapat kami bayarkan dari akun 521119,mengingat disatker kami hanya ada untuk honor Pengelola Anggaran ( 521115 );terima kasih atas jawabannya.

Sesuai Perdirjen PBN Nomor PER-80/PB/2011, minum/makanan untuk rapat dibebankan ke akun 521111.



Honor Tim yang penetapannya dilakukan oleh KPA dibebankan ke dalam akun 521213 (Belanja Honor Terkait Output kegiatan).






Kami mengalami kasus perbedaan rincian persediaan pada aplikasi persediaan dengan SIMAK BMN, Namun Total Saldo tetap sama (tidak ada selisih). kami telah mengetahui letak kesalahannya, namun selama dua semester kami telah melakukan rekonsiliasi dan laporan dengan KPKNL dan Eselon I kami. Jadi kami sampai saat ini belum melakukan apa-apa. Apa yang harus kami lakukan? terimaksih

Seharusnya data persediaan yang di Aplikasi Simak BMN sama dengan yang ada pada Aplikasi Persediaan, oleh karenanya hal ini harus disampaikan oleh pengelola Helpdesk ke DSP Aplikasi.













««« | « Previous | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia