Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,622,187
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kami ada belanja operasional perkantoran perawatan gedung total 40 juta dan akan kami cairkan semua secara LS, apakah harus menggunakan metoda pengadaan langsung sesuai dengan perpres 54 th 2010?

Pengadaan langsung sesuai pasal 39 Perpres No.54 tahun 2010 dilakukan terhadap pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00.




Apakah Kepala Satuan Kerja bisa menangani paket pemeliharaan rutin atau swakelola? ataukah PPK yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan? Terima kasih

Dalam pasal 26 ayat  (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 disebutkan bahwa : Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Dari penjelasan tsb diatas jelas yang bertanggungjawab menangani paket swakelola adalah pimpinan satker (kepala Satker).








izin bertanya sbb:1.termasuk kelompok golongan perjalanan dinas luar negeri apa dan kelompok tingkat perjalanan dinas dalam negeri apa jika diplomat dengan gol pns IIId menjabat kepala perwakilan RI/Kuasa Usaha Ad Interim (pemimpin perwakilan sementara selama tidak ada duta besar), apakah disesuaikan dengan gol pns nya?  atau  disesuaikan dengan jabatannya yang setara ? (setara apa ?)2.bagaimana kejelasan biaya penginapan selama perjalanan dinas dibayar secara at cost ??. bagaimana kaitannya dengan peruntukan hotel sesuai dengan kelompok tingkat perjalanan dinas ??. dan bagaimana kaitannya dengan jika perjalanan dinas dilakukan bersama-sama, pejabat dan semua peserta/pegawai bisa menginap dalam hotel yang sama dengan kelas kamar yg ditentukan ??. misal atasan saya dengan gol III.d namun menjabat Kepala Perwakilan RI(sesuai gol pns pada sbu kelas penginapannya adalah bintang 2) menginap di hotel bintang lima, apakah bisa dibayar sesuai riilnya hotel bintang lima atau hanya dengan batas maksimal sesuai sbu (hotel bintang dua) ?, jka bisa dibayar sesuai riilnya hotel bintang lima apakah jika dengan kelas kamar bukan standard boleh dibayar juga?.Bagaimana jika misalnya perjalanan dinas tersebut di atas dalam rangka diundang dalam acara rapat pimpinan dengan hotel bintang lima yg direkomendasikan bersama-sama Kepala perwakilan sedunia, apakah bisa menginap di hotel bintang lima yg direkomendasikan tsb dan bisa dibayar sesuai riilnya atau hanya dengan batas maksimal sesuai sbu (hotel bintang dua) ?  jka bisa dibayar sesuai riilnya hotel bintang lima apakah jika dengan kelas kamar bukan standard boleh dibayar juga?mohon penjelasannya, terima kasih

1.Perjalanan dinas luar negeri diplomat disesuaikan dengan jabatannya.

2.Transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan uang harian dibayarkan secara lumpsum. Karena biaya penginapan termasuk kedalam komponen uang harian, pemilihan hotel untuk perjalanan dinas luar negeri diserahkan kepada PNS Ybs, karena akan dibayar sendiri dari uang hariannya.

3.Apabila diundang dalam acara rapat, maka uang hariannya hanya dibayarkan maksimal 30% dari tarif yang berlaku.

4.Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilihat pada PMK Nomor 97/PMK.05/2010.


izin bertanya sbb:1.  apakah mak 522112 sebagai belanja langganan telepon pada dipa satker TA 2012  sudah benar?2.  apakah mak 522113 sebagai belanja langganan air pada dipa satker TA 2012  sudah benar?3.  apakah mak 522119 sebagai belanja langganan gas pada dipa satker TA 2012  sudah benar?4.  apakah mak 524219 di output layanan perkantoran pada dipa satker TA 2012  sudah benar?, karena dalam TA 2011 adalah 5241115.  apakah mak 522131 sebagai belanja jasa konsultan (bantuan hukum) pada dipa satker TA 2012  sudah benar?6.  apakah output 994 sebagai layanan perkantoran pada dipa satker TA 2012  sudah benar?7.  apakah output 997 sebagai peralatan dan fasilitas perkantoran pada dipa satker TA 2012  sudah benar?mohon penjelasannya, terima kasih

Benar, Terkait pembayaran langganan daya dan jasa maka untuk pembayaran telpon menggunakan akun 522112, air menggunakan akun 522113, gas menggunakan akun 522119

Belanja jasa konsultan (bantuan hukum) dibebankan ke dalam akun 522131.

Pak Saya Mau tanya kekurangan Pembayaran Uang Makan PNS Tahun Anggran 2011 apakah bisa dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012, terima kasih

Sesuai pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 110/PMK.05/2010 disebutkan bahwa : PNS yang belum dibayarkan Uang Makan pada tahun anggaran yang lalu, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang dananya tersedia dalam DIPA satker bersangkutan.





Satker Adpel Pangkalan Bun thn 2012 sudah ditetapkan Bendahara Pengeluaran namanya A dengan Keputusan Menteri Perhubungan , kemudian pada bulan Pebruari 2012 oleh KPA ditunjuk/diperintahkan si B dengan dasar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas, namum sampai sekarang penetapan dr Kementerian Perhubungan belum diterima selama masa transisi apakah si B dapat menandatangani dokumen-dokumen sehubungan dengan pengeluaran negara, mohon penjelasannya 

Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas setelah ada Surat Keputusan penunjukan dari PA/KPA, untuk kasus ini sambil menunggu Surat Keputusan penunjukan PNS "A" dari Menteri Perhubungan, PNS "B" dapat menandatangani dokumen-dokumen pengeluaran negara apabila sudah ada Surat Keputusan penunjukannya dari KPA.











Sehubungan dengan adanya setoran Penerimaan Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu di tahun 2012 atas nama satuan kerja yang telah dihapuskan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :1.    Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan menyetor sisa UP TA. 2011 pada tanggal 17 Januari 2012 (setelah berakhir TA. 2011) dengan kode akun 815114 kode satker (022.03.466606)2.    Satuan Kerja tersebut pada tahun 2012 telah dilebur kedalam satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kode satuan kerja (022.03.412725)3.    Pada aplikasi vera versi 12.2.1 kodefikasi satuan kerja tersebut tidak dapat diisi karena pada referensi  kode satuan kerja tersebut (466606) sudah tidak ada.Berkenaan hal tersebut, mohon petunjuk penyelesaian lebih lanjut mengingat Saldo di Kas Bendahara Pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran 2011 untuk satuan kerja tersebut tidak dapat dinihilkan, sehingga dalam laporan Kas Bendahara Pengeluaran TA. 2012 transaksi setoran tersebut akan termasuk kedalam kelompok uraian satker tidak ada.

Perlakuan atas satker yang dikuidasi sampai sekarang belum ada, sehingga kami mohon maaf apabila terjadi beberapa perlakuan yang berbeda-beda antar KPPN. Kami sedang menyusun Draft PMK tentang Likuidasi Satker. Satker yang dibubarkan dengan tugas pokok dan fungsinya dialihkan ke satker lain maka seluruh aset (termasuk Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran), kewajiban, dan ekuitasnya dipindahkan ke satker yang ditunjuk dengan BAST. Sehingga apabila masih terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran maka disetorkan dengan kode satker baru. KPPN agar melakukan koreksi data yang ada di SAU dan SAKUN.
























1. apakah honor 2 kegiatan yang berbeda dalam 1 bulan bisa diterimakan ke 1 org yang sama? misalnya 2 kegiatan tersebut memiliki ketua yang sama? trims

Seorang PNS dapat dibayarkan honor double apabila dalam kegiatan yang dilaksanakan ditunjuk dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, melaksanakan tugas sesuai tugas yang ditentukan dan output yang dihasilkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya berbeda.





Satker salah satu Sekolah Tinggi menggunakan jasa Dosen Luar untuk mata kuliah agama, apakah pembayaran honor untuk dosen luar tersebut bisa dibebankan pada akun 521213? Kalau tidak bisa, akun mana yang tepat untuk pembebanannya?

Pembebanan atas pengeluaran untuk pembayaran dosen dari luar menggunakan akun 522151 (Belanja Jasa Profesi).



Tolong di perjelas sampai saat ini.. Kepala KPPN Kami KPPN 121 belum mau mencaikan uang makan sesuai dengan tarif SBU 2012 dg alasan masih menunggu SE..apakah memang benar..klo tidak tolong di koordinasikan kepada seluruh KPPN di indonesia ini..klo iya kami akan sabar menunggu SE itu keluar.terima kasih

Tarif uang makan Tahun Anggaran 2012 berpedoman kepada PMK No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 (Gol.I dan II =Rp.25.000,- Gol.III =Rp.27.000,- dan Gol.IV =Rp.29.000,-)

Tarif uang makan tsb dapat dimintakan dalam tahun anggaran 2012 tanpa menunggu SE baru (tetap berpedoman kepada PMK No.110/PMK.05/2010).



bagaimana cara mengikuti TOT tersebut? apakah hanya dilingkup kemenkeu atau dapat diikuti melalui kementrian/lembaga lain? dan untuk surat no.1321/PB.6/2012 tidak dapat diunduh dan apad maksud lebih lanjut dari surat tsb, saya berminat untuk mengikutinya

Terima kasih atas pertanyaanya, mohon maaf keikutsertaan dalam TOT SAP 2012 adalah berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga yang diundang. Oleh karena itu tidak dapat diikuti oleh perorangan. Untuk TOT SAP 2012 sudah selesai diselenggarakan dan sudah diikuti perwakilan dari KPU. Jika saudara masih berminat harap menunggu kegiatan serupa tahun depan dan menghubungi Biro Keuangan saudara, karena surat dikirimkan ke Biro Keuangan dari masing-masing  K/L.













Yth, Helpdesk. KPA yang merangkap PPK honornya gimana? Apa bisa menerima honor sebagai KPA dan PPK? Makasih jawabannya.

Dasar hukum KPA dapat merangkap PPK adalah pasal 2 ayat (7) PER-66/PB/2005. Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PP-SPM) yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Perbendaharaan lainnya dalam satu DIPA, pembayaran honorarium hanya dibayarkan untuk satu jabatan yang lebih menguntungkan.







kenapa susah sekali mengunduh update GPP terbaru

Terkait dengan penggunaan FTP perbendaharaan, kami telah berkoordinasi dengan Pusintek Sekjen Kementerian Keuangan dalam bentuk hosting Sistem FTP Server yang baru di Data Center Pusintek, tetapi sampai sekarangpun kami masih menunggu agar FTP server perbendaharaan yang baru dapat digunakan seperti sebelumnya yang bisa diakses untuk umum. Untuk sementara sebaiknya meminta bantuan KPPN atau Kanwil setempat berkenaan dengan mendownload peraturan atau pengumuman yang berada dalam FTP Perbendaharaan.
























Apakah yang menjadi acuan untuk Pencairan Uang Makan PNS yang bekerja di Sekolah, PMK 110/PB/2012 yang membolehkan Uang Makan dibayar sesuai kehadiran/sesuai masuk kerja atau SBU 2012 yang membatasi Uang Makan maksimal 22 Hari?Terima kasih

Dasar hukum pencairan uang makan adalah PMK Nomor 110/PMK.05/2010.

Berdasarkan pasal 2 disebutkan bahwa uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1(satu) bulan, jadi berapapun jumlah hari kerja yang ada dalam satu bulan, uang makannya dibayarkan sebanyak hari kerja tsb.






Yth. Helpdesk. Bahan makanan untuk anjing pelacak di lingkungan kepolisian menggunakan akun yg mana. Tks.

Mengingat pengeluaran untuk pembelian makanan anjing bukan bagian dari kebutuhan operasional kantor maka pembebanannya ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).



Salam,Mohon Maaf Admin Helpdesk Perbendaharaan... Ko minggu-minggu ini untuk mendownload update aplikasi dan Peraturan... errrorr terus yah... ?? apa komputer saya yang masalah atau link web-nya? Mohon Pencerahan .. Haturnuhunsateuacana... Wassalam. 

Terkait dengan penggunaan FTP perbendaharaan, kami telah berkoordinasi dengan Pusintek Sekjen Kementerian Keuangan dalam bentuk hosting Sistem FTP Server yang baru di Data Center Pusintek, tetapi sampai sekarangpun kami masih menunggu agar FTP server perbendaharaan yang baru dapat digunakan seperti sebelumnya yang bisa diakses untuk umum. Untuk sementara sebaiknya meminta bantuan KPPN atau Kanwil setempat berkenaan dengan mendownload peraturan atau pengumuman yang berada dalam FTP Perbendaharaan.
























mohon bantuan, sehubungan dengan kegiatan DIPA Kegiatan P3TIP /FEATI Kementrian Pertanian BA 018, kami mengalami kesulitan dalam input SPM untuk pengajuan SPM GU, karena pembebanan UP tidak mucul di dalam aplikasi, UP yang kami ambil kami bebankan ke dalam RM, sedangkan GU yang akan kami ajukan terdiri dari 2 jenis SPM yaitu SPM GU pembebanan Pada Rekening Khusus (RK) dan SPM GU Pembebanan pada Rupiah Murni Pendamping (RMP), untuk SMP GU RK tidak mau terekam ke dalam aplikasi, mohon bantuan pemecahan masalah pada aplikasi kami...dan atas bantuannya kami haturkan terima kasih.

Aplikasi SPM 2012, pembuatan SPM GU mengikuti UP-nya.

Pada awal TA 2012 satker kami menerima DIPA dan satker kami mengunduh ADK RKAKL DIPA on line lalu satker kami mencetak POK sesuai dengan kegiatan yang ada di DIPA,tetapi menurut Kementrian/lembaga DIPA tersebut masih bersifat sementara,sehingga ADK RKAKL DIPA masih menggunakan ADK TA 2011,dan seluruh kegiatan masih diblokir kecuali Belanja Pegawai dan Belanja untuk operasional perkantoran.Tetapi pada awal Februari Kementrian/lembaga kami mengeluarkan SE mengenai revisi DIPA, pada saat Revisi DIPA seluruh alokasi anggaran berubah dengan arti adanya DIPA baru, pembukaan sebagian blokir dan penambahan pagu,sehingga jumlah yang ada pada DIPA sementara berbeda dengan DIPA baru yang telah disahkan,Permasalahannya, satker kami telah mengajukan sewa gudang yang alokasi anggarannang telah ada pada DIPA sementara,sedangkan pada DIPA revisi yang telah disahkan alokasi anggarannya tidak ditampung,bagaimana pengaruhnya pada laporan SAKPA,apakah terjadi pagu minus atau apakah akibat pengaruh dari revisi tersbut? mengingat SP2D untuk sewa gudang sudah ada

Hal ini adalah kewengan Dit. PA untuk memberikan penjelasan atau tanggapan. Namun agar tidak terjadi pagu minus, segera dilakuakn revisi DIPA kembali ke Kanwil DJPB setempat apabila dalam DIPA revisi tidak terdapat belanja barang, jika ada alokasi belanja barang (52), cukup revisi POK untuk kemudian disahkan oleh Kanwil DJPB atau disetor menjadi pengembalian belanja.














Apakah ada aturan yang mengatur tentang penerima honor kegiatan swakelola untuk tiap orang tidak boleh lebih dari satu kegiatan swakelola?Termia Kasih....

ketentuan mengenai kegiatan swakelola berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, khususnya BAB V dan Lampiran IV, dan ketentuan mengenai pembayaran honorarium berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 khususnya pada Lampiran I dan penjelasan Lampiran I mengenai honorarium dan pembentukan tim. sedangkan pengaturan tentang penerima honor kegiatan swakelola untuk tiap orang tidak boleh lebih dari satu kegiatan swakelola hingga saat ini belum diatur




Ass. kami ingin bertanya lebih lanjut mengenai pemberian honor, baik sebagai panitia kegiatan maupun sebagai nara sumber yang katanya tidak dibayarkan hoonornya bila kegiatan tersebut berkaitan dng tupoksi.  yang ingin kami minta adalah PERATURAN yang mengatur hal tersebut... agar kami memiliki dasar untuk didiskusikan kpd pengelola satker

Ketentuan mengenai pemberian honor berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 khususnya pada Lampiran I dan penjelasan Lampiran I mengenai honorarium dan pembentukan tim




««« | « Previous | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR