Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,670,490
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Selamat siang. Pada Neraca KUN terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar minus Rp -129 juta. Hal itu karena ada SP2D akun 826111 (Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan) sebesar Rp129 juta. Koreksi ada karena Bank (BO 3) salah transfer atas SP2D DBH PBB (akun 611212), seharusnya ditransfer ke Rekening Pemda tetapi oleh Bank ditransfer ke Rekening KUN. MOhon pencerahannya. Terima kasih. 

Atas salah transfer ke Rek KUN KPPN Makale agar membukukan 824111 sebesar yg salah/lebih saja (KPPN Makassar I harus membukukan 814111). Penggunaan/penerimaan dana bank untuk transfer SP2D DBH PBB dicatat sebagai 816111, sementara transfer SP2D tsb tetap dibukukan sebagai 611212. Pembukuan penerimaan 816111 akan memunculkan Utang Kepada Pihak Ketiga, sehingga pada saat terbit SP2D 826111 Utang tersebut akan menjadi nihil.















Ass, Helpdesk terhormat, kami mau tanya. Bagaimana dengan pembebanan uang duka ( 511147) sementara di dipa kami tidak ada pembebanan untuk mata anggaran 511147. Apakah kami harus merevisi mata anggaran terlebih dahulu??? mohon penjelasannya, terima kasih!!!

Pembayaran uang duka wafat dapat dibayarkan setelah melakukan revisi POK.






Apakah atas uang saku perjalanan dinas paket kegiatan rapat/pertemuan fullboard dikenakan potongan PPh Pasal 21? Terima Kasih

Tarif dan cara perhitungan PPh Pasal 21/26 berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta ditegaskan dengan Peraturan Menteri Keuangan  No.252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan orang pribadi, berbunyi “Sebesar 15 % bersifat final diterapkan atas penghasilan yang dibayarkan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, anggota TNI dan Polri yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. II/d kebawah dan anggota TNI dan Polri berpangkat Pembantu letnan satu kebawah atau Ajun Instruktur Polisi Satu kebawah”.




mohon penjelasan bagaimana jika ingin memunculkan mata akun duka wafat pegawai, apakah cukup revisi POK ditingkat Satker saja, atau hrz ditingkat Kanwil DJPB atau hrz kle Setjen kami. Apakah hanya memuncculkan mata akunnya saja, namun nominalnya dikosongkan atau bagaimana, karena mata Akun 51 tdk bisa diedit, mohon penjelasannya? terima kasih.

Pengalokasian dana untuk keperluan pembayaran uang duka wafat yang pagunya tidak dialokasikan dalam DIPA, satker bersangkutan cukup melakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.








Selamat Siang, Saya mendapat undangan untuk mengikuti workshop dari instansi lain, biaya perjalanan dan uang harian berdasarkan add cost atau full board di bayarnya dari instansi saya, sedangkan komsumsi dan biaya penginapan disediakan oleh pihak penyelenggara, terima kasih atas pencerahan ini

Kegiatan workshop biasanya dilaksanakan dengan paket fullboard atau fullday, kepada peserta hanya dibayarkan uang saku sesuai paketnya (fullboard atau fullday) dan uang transport diberikan secara at cost.




Selamat siang , Saya di undang oleh instansi lain untuk mengikuti workshop, dari instansi saya di bayar add cost atau fullboard. terima kasih

Kegiatan workshop biasanya dilaksanakan dengan paket fullboard atau fullday, kepada peserta hanya dibayarkan uang saku sesuai paketnya (fullboard atau fullday) dan uang transport diberikan secara at cost.




jika paket fullboard dilaksanakan selama 4 hari, uang saku yang dibayarkan selama 3 hari atau 4 hari?

Uang saku seseorang dibayarkan selama Ybs melaksanakan tugas (kalau kegiatan dilaksanakan 4 hari maka uang sakunya dibayarkan 4 hari juga).


Kasus satker Kami sama dengan satker di Pekalongan, Uang Makan Dibatasi 22 Hari oleh KPPN Kuningan alasannya karena dari Kementerian Agama tidak boleh ada satker yang mencairkan uang makan lebih dari 22 hari sesuai SBU 2012,padahal kami telah menanyakan beberapa kali ke Helpdesk bahkan memperlihatkan jawaban dari Helpdesk ke KPPN Kuningan kalo PMK 110/PMK.05/2010 masih berlaku, tapi karena kami satker kecil akhirnya kami tidak bisa berbuat apa-apa,yang jadi pertanyaan,apakah PMK 110/PMK.05/2012 tidak berlaku untuk Kementerian agama?Terima Kasih

PMK Nomor 110/PMK.05/2010 berlaku untuk semua Kementerian/Lembaga bukan untuk Kementerian Keuangan saja, sesuai pasal 2  ayat (1) PMK Nomor 110/PMK.05/2010 disebutkan bahwa uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1(satu) bulan, dari aturan tersebut diatur bahwa berapapun jumlah kehadiran seorang pegawai dalam satu bulan dibayarkan uang makannya (bisa 22 atau lebih) sepanjang dananya tersedia dalam DIPA setker ybs.













Apakah PMK 110/PMK.05/2010 berlaku untuk semua kementerian atau hanya Kementerian Keuangan Saja, Soalnya di Kementerian Agama Khususnya di Majalengka PMK tersebut Tidak Berlaku, Uang Makan PNS untuk Sekolah dibatasi sampai 22 Hari (berpedoman kepada SBU 2012) padahal masuk kerja dari Senin sampai Sabtu dalam 1 Minggu.Terima Kasih

PMK Nomor 110/PMK.05/2010 berlaku untuk semua Kementerian/Lembaga bukan untuk Kementerian Keuangan saja, sesuai pasal 2  ayat (1) PMK Nomor 110/PMK.05/2010 disebutkan bahwa uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1(satu) bulan, dari aturan tersebut diatur bahwa berapapun jumlah kehadiran seorang pegawai dalam satu bulan dibayarkan uang makannya (bisa 22 atau lebih) sepanjang dananya tersedia dalam DIPA setker ybs.









Ada perbedaan pendapat berapa hari kerja maksimum bulan Maret 2012 untuk dibayarkan uang makan, 22 hari atau 21 hari karena ada 1 hari jum\\\'at libur, sementara kalau menghitung hari kerja sebenarnya ada 26 hari kerja. Mohon penjelasannya, Kami tidak memasalahkan besarnya uang yang harus diterima tetapi kepastian aturan agar pada bulan-bulan berikutnya tidak lagi muncul perdebatan antara guru dengan bendahara/kaur TU. Teima kasih.

Sesuai pasal 2  ayat (1) PMK Nomor 110/PMK.05/2010 disebutkan bahwa uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1(satu) bulan. Dari aturan tersebut diatur bahwa berapapun jumlah kehadiran seorang pegawai dalam satu bulan dibayarkan uang makannya (bisa 22 atau lebih) sepanjang dananya tersedia dalam DIPA setker ybs.










pada saat rekonsiliasi internal,antara SIMAK BMN dan SAKPA setelah diterima aset dari SIMAK BMN muncul pada SAKPA neraca Tanah BLU sebgai aset tetap padahal satker kami tidak pernah memperoleh aset tanah BLU dan juga bukan merupakan entitias pelaporan BLU,setelah di lihat dineraca SIMAK BMN tidak terdapat aset tanah BLU,yang ingin saya tanyakan,mengapa hal ini bisa terjadi?Aplikasi SIMAK BMN dan SAKPA telah terinstal sampai update yang terbaru

Lakukan proses update DATABASE BMN versi tanggal 15 Februari 2012 dan lakukan update aplikasi SIMAK BMN versi tanggal 16 Februari 2012.




















Apakah Pegawai Tidak Tetap berhak memperoleh honorarium kegiatan lain dan apabila boleh apakah dikenakan PPH pasal 21?

Seseorang (PNS atau Non PNS) dapat menerima honorarium kegiatan apabila ybs telah melaksanakan tugas dan ditunjuk dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang. Setiap penerima honorarium dikenakan pajak penghasilan (PPh Ps.21) sesuai ketentuan yang berlaku.




Susah sekali mendownload Ftp perbendaharaan, banyak aturan baru yang keluar tp terkendala susahnya download dari ftp tersebut. mohon diperbaiki, percuma saja di upload di website kalau tidak bisa diddownload.

Terkait dengan penggunaan FTP perbendaharaan, kami telah berkoordinasi dengan Pusintek Sekjen Kementerian Keuangan dalam bentuk hosting Sistem FTP Server yang baru di Data Center Pusintek, tetapi sampai sekarangpun kami masih menunggu agar FTP server perbendaharaan yang baru dapat digunakan seperti sebelumnya yang bisa diakses untuk umum. Untuk sementara sebaiknya meminta bantuan KPPN atau Kanwil setempat berkenaan dengan mendownload peraturan atau pengumuman yang berada dalam FTP Perbendaharaan.
























yth,tim helpdesk..apakah bantuan dana untuk meniguti diklat barjas bagi PPK sebesar Rp.8,000,000,- dapat dibebankan dalam akun 521119

Bagi pegawai yang mengikuti kegiatan kantor namun akomodasi tidak ditanggung oleh penyelenggara dan  sepanjang ada penugasan dari KPA maka apabila ketentuan PMK Nomor 45/PMK.05/2007 maka dapat dibayarkan uang saku, uang makan dan transpor lokal sepanjang tersedia dalam Pagu DIPA. Apabila kegiatan dilaksanakan di dalam kota maka dapat diberikan uang saku dan transpor lokal dengan menggunakan akun 521119.










pak, sy mw bertanya apabila seorang pegawai melaksanakan diklat selama 1 bulan apakah honor bulanannya dibayarkan? apabila tidak maka dasar hukumnya apa?

Honorarium diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan tugas, kalau seorang pegawai melaksanakan diklat selama satu bulan, maka Ybs tidak berhak menerima honor pada bulan tsb.




Mau Tanya Tentang Akun untuk Tunjangan Profesi Guru Non PNS. Kalau di tahun 2011 572111 tapi dengan berubahnya penjelasan akun pada per 80 apa masih tetap menggunkan akun 572111. terimakasih sebelumnya

Merujuk pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer maka tunjangan profesi guru dibebankan ke dalam akun 573111 (Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang).





Kantor kami melakukan kegiatan dalam bentuk Rakor selama 3 hari dan dilaksanakan dalam lingkungan kantor, yang pesertanya berasal dari luar instansi kami. Berdasarkan SK/ST yang dikeluarkan oleh Pimpinan sebagai dasar melakukan kegiatan, kami tidak menandatangani daftar hadir karena tercatat melakukan tugas luar, kami datang ke kantor bukan dalam rangka melakukan tugas-tugas rutin sehari-sehari, tetapi sebagai panitia kegiatan. Apakah panitia dalam kegiatan ini dapat diberikan transpor? mohon penjelasan dan rujukan peraturannya. Terima kasih

Sesuai Penjelasan PMK Nomor 84/PMK.02/2011 disebutkan bahwa uang transport dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten atau maksimal 5(lima) kilometer dari batas kota/kabupaten. Untuk kasus ini Ybs tidak berhak menerima uang transport karena rakornya dilaksanakan dalam lingkungan kantor.













Apakah panitia dapat diberikan Honor dan uang saku pada kegiatan yang sama? mohon penjelasan dan rujukan peraturannya

Untuk kegiatan yang sama seseorang hanya berhak atas honor saja atau uang saku saja, Ybs dapat memilih yang lebih menguntungkan, menerima honor atau menerima uang saku.


Kegiatan dengan paket fullboard dilakukan di dalam kota.Peserta berasal dari dalam kota dan luar kota.yang menjadi pertanyaan berapa uang saku yang didapat peserta yang berasal dari dalam kota dan luar kota tersebut?apakah semua peserta bisa mendapatkan Rp.105.000,-?

Uang saku paket fullboard dalam kota gol.I/II =Rp.80.000,- gol.III =Rp.85.000,- gol.IV =Rp.92.000 sedangkan uang saku paket fullboard luar kota gol.I/II =Rp.100.000,- gol.III =Rp.105.000,- dan gol.IV =Rp.115.000,-






Kegiatan dengan paket fullboard dilakukan di dalam kota.Peserta berasal dari dalam kota dan luar kota.yang menjadi pertanyaan berapa uang saku yang didapat peserta yang berasal dari dalam kota dan luar kota tersebut?apakah semua peserta bisa mendapatkan Rp.105.000,-?

Uang saku paket fullboard dalam kota gol.I/II =Rp.80.000,- gol.III =Rp.85.000,- gol.IV =Rp.92.000 sedangkan uang saku paket fullboard luar kota gol.I/II =Rp.100.000,- gol.III =Rp.105.000,- dan gol.IV =Rp.115.000,-






««« | « Previous | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR