Jumlah Pengunjung :
17,056,343
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Yth. Helpdesk Perbendaharaan, bolehkan perjalanan dinas (misalnya dari Jakarta ke Semarang) dalam komponen transport menggunakan kendaraan pribadi dengan bukti untuk spj nya itu struk pembelian bensin? mohon pencerahannya, terima kasih

Struk pembelian bensin (BBM) dapat saja dipertanggungjawabkan untuk biaya perjalanan dinas pegawai, sepanjang kepada Ybs tidak dibayarkan biaya transport pegawai.





Apakah ada SOP untuk penerbitan SP2D pada Biro Keuangan?

Kementerian Keuangan hanya menyusun proses bisnis/SOP untuk unit kerja yang terdapat pada Kementerian Keuangan seperti SOP pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, sedangkan untuk SOP penerbitan SP2D pada Biro Keuangan silahkan ditanyakan langsung pada Sekretariat Daerah Provinsi









pemanggilan Peserta PPAKP Regular kapan bisa dilihat???

Sekarang sudah bisa di download di web perbendaharaan.go.id

Kami berencana mengadakan Tes Psikotest, di Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, AKUN apa yang tepat untuk kegiatan tersebut

Apabila penyelenggaran psikotes dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan kontraktual maka dibebankan ke dalam akun 522131 (Belanja Jasa Konsultan). Apabila dilaksanakan sendiri setiap pengeluaran dibebankan ke dalam akun masing-masing yang tepat.






satker kami yang berada di medan mengadakan pertemuan yang diselenggarakan di Lampung. seluruh panitia dan peserta dari propinsi lain ditampung biaya transportasinya di MAK perjalanan dinas pada DIPA satker kami. sebagai kelengkapan administrasi apakah diperlukan SPPD untuk SPJ biaya transportasi panitia dan peserta ? jika memakai SPPD siapakah yang menandatangani SPPD bagi peserta yang berasal dari instansi lain/ propinsi lain ?

Sebagai dasar pembayaran biaya transport peserta dan panitia harus ada SPPD dari pejabat yang berwenang. KPA dapat menunjuk pejabat yang berwenang (Kabag Umum, Subag Tata Usaha atau Pejabat Lainnya) untuk menandatangani SPPD bagi peserta yang berasal dari instansi lain/propinsi lain.










Yth , sy ingin penjelasan tentang Perdirjen. No PER-/20/PB/2011 BAB VII Pasal 19 ayat 1. dalam hal pelaksanaan pekerjaan atas SKPA menghasilkan BMN , Satker yg menerbitkan SKPA melakukan pemindahtanganan bmn kepada satker yg menerima SKPA...sy agak kurang paham dgn kata  pemindahtanganan, mohon diberi penjelasan rinci, karena di aplikasi BMN tdk ada proses tersebut. terima kasih sebelumnya

Mohon maaf apabila ada ketidaksesuain istilah pemindahtangan yang terdapat dalam Perdirjen Nomor PER-20/PB/2011 dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007. Yang dimaksud dalam Perdirjn tersebut adalah serah terima (transfer in-transfer out) satker pemberi SKPA dengan satker penerima SKPA.











Helpdesk yth, saya ingin menanyakan apakah kegiatan pelatihan, seminar dan workshop yang diadakan di dalam kota bisa dikategorikan sebagai kegiatan paket fullday sehingga peserta berhak mendapatkan uang saku paket fullday, selain uang transport dalam kota? terima kasih

Kegiatan pelatihan, seminar dan workshop yang dilaksanakan dalam kota dapat dikategorikan sebagai kegiatan fullday sepanjang kegiatan tersebut dilaksanakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.






Pagi helpdesk, mohon infornya, untuk menghadiri kegiatan fullboard di luar kota, peserta dari daerah hanya bisa dibayarkan uang saku dengan tranport lokal, terus bagaimana dengan hari pertama check in jam 14.00 dan penutupan jam 12.00, apakah pada hari pertama dan terakhir uang saku peserta dibayarkan sesuai paket fullboard dalam SBU atau halfday dalam SBU, mohon penjelasannya, tks. 

Untuk pembayaran uang saku biasanya dibayarkan sebanyak hari yang ditentukan dalam kegiatan tersebut (termasuk hari cek in dan hari cek out).










yh help desk, mohon bantuannya, aplikasi SPM v terbaru 2012 ga bisa dibuka udah diinstal ulang tetap ga bisa tapi SMP yg ver laiinya OK. makasih atas bantuanya..

Tolong informasikan kepada kami, tidak bisa dibuka seperti apa. Dan pesan kesalahan apa yang muncul pada saat proses tersebut tidak dapat digunakan. Terima kasih







kalo paket fullboard 3 hari itu artinya 3 malam 4 hari...? ato 2 malam 3 hari ....?mohon penjelasannya...?

Kegiatan fullboard dilaksanakan sehari penuh dan bermalam/menginap, kalo paket fullboard 3 hari berarti kegiatannya dilaksanakan dalam 3 malam 4 hari.

Mohon informasinya, apakah uang saku fullboard dan uang transport masuk dalam paket perjalanan dinas? apakah juga uang saku peserta dikenakan pajak ?

1.Uang saku dan uang transport merupakan komponen biaya perjalanan dinas. 2.Uang saku tidak dikenakan pajak penghasilan.


dear helpdesk.. berhubung masih banyak kegiatan kami yang dibintang... dan sebagai data dukung untuk lepas bintang tersebut diantaranya SK rektor.. pertanyaannya apakah SK di maksud adalah SK Rektor tentang kegiatan yang dibintang tersebut atau  SK rektor tentang perubahan kegiatan yang dibintang (Revisi kegiatan) mohon arahan .. tq

PPK dapat ditunjuk oleh KPA sesuai kebutuhan, kalau memang dibutuhkan 2 PPK untuk 1 kegiatan silahkan saja, sepanjang kegiatan tsb tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang saja.










Mau Konfirmasi Apakah benar akan dilakasanakan BIMTEK "Tatacara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran, Tertib Administrasi, serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang Rencana Akan Di Laksanakan Di Hotel The Sunset Bali dari Tanggal 26 - 27 April 2012..Yang dilaksanakan Oleh PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERBENDAHARAAN KEUNGAN DAERAH...Terima Kasih.

Terkait Bimtek dimaksud untuk dipersilahkan ditanyakan langsung ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perbendaharaan.



Yth.Pengasuh Topik Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sampai saat ini satker K/L belum dapat download Aplikasi SAPAW-2012 KP/KD atau DK/TP/UB melalui www.perbendaharaan.go.id untuk mendapatkannya terpaksa satker K/L harus ke kanwil atau KPPN setempat, mohon dicarikan solusinya agar dapat download  aplikasi SAPAW 2012 melalui www.perbendaharan.go.id tks

Permasalahan yang terjadi pada website perbendaharaan/ftp.perbendaharaan terkait tidak dapat diunduhnya aplikasi/informasi perbendaharaan lainnya akan segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pengembang sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.












Kepada Yth. DJPBN, saya mau menanyakan tentang SAKPA dan SAPPAW 2012, Di tahun 2011 kami mempunyai sisa saldo persediaan , bagaimana caranya mencantumkan/memuat saldo awal tersebut untuk periode 1 jan 2012 baik di aplikasi SAKPA maupun SAPPAW?? karena itu mempengaruhi Neraca Percobaan dan Neraca di periode berikutnya... mohon bantuan langkah-langkah nya... terimakasih

Lakukan proses pengambilan saldo awal untuk mengambil saldo akhir tahun anggaran sebelumnya baik pada aplikasi SAKPA maupun pada aplikasi SAPPA-W. Langkah-langkah proses pengambilan saldo awal dapat dilihat pada petunjuk operasional untuk SAKPA maupun SAPPA-W.

















Satker kami menerima DIPA untuk kegiatan penyaluran bantuan kepada lembaga pendidikan non formal menggunakan akun 521219. Bagaimanakah mekanisme pencairan bantuan menggunakan akun tersebut? apakah masih sama seperti tahun lalu yang menggunakan jenis belanja 57? Terima kasih sebelumnya.

Terkait dengan penggunaan FTP perbendaharaan, kami telah berkoordinasi dengan Pusintek Sekjen Kementerian Keuangan dalam bentuk hosting Sistem FTP Server yang baru di Data Center Pusintek, tetapi sampai sekarangpun kami masih menunggu agar FTP server perbendaharaan yang baru dapat digunakan seperti sebelumnya yang bisa diakses untuk umum. Untuk sementara sebaiknya meminta bantuan KPPN atau Kanwil setempat berkenaan dengan mendownload peraturan atau pengumuman yang berada dalam FTP Perbendaharaan.
























Bila Seorang pegawai mengajukan persekot gaji karena mutasi, pengajuan dilakukan di tempat kedudukan baru, misalnya  pada bulan Februari 2012, spm yang diajukanmenggunakan akun belanja pegawai, untuk selanjutnya akan dipotong setiap bulan. Sesuai dengan bas akun potongan yang digunakan adalah 423991. Apakah penggunaan akun tersebut sudah tepat?mengingat pada saat pengeluaran menggunakan akun 511111. kalau boleh usul untuk membayaran persekot gaji disediakan akun tersendiri (kelompok piutang  jangka pendek),dan pada saat pemotongan menggunakan akun tersebut juga. terima kasih.

Pengeluaran kas dari Rekening Kas Negara oleh satker tidak dapat dilakukan dengan akun aset, namun hanya dapat dilakukan dengan akun pendapatan dan belanja. Pemberian uang muka pindah dengan akun 51 sudah tepat.






Kepada YTH Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang saya mau tanyakan: 1. Apakah Bisa didalam 1 Kegiatan (Keg. Pemeliharaan Alat Berat) terdiri dari 2(dua) PPK ? didalam Kegiatan tersebut terdiri dari  Belanja Pemeliharaan Alat Berat (5.2.2.20.13), rincian sbb : Belanja Pemeliharaan Alat Berat (Kebinamargaan) Rp. 293.616.800,- dan Belanja Pemeliharaan Alat Berat (UPTD Kebersihan) Rp.434.213.000,- Terima Kasih Atas Penjelasannya.

PPK dapat ditunjuk oleh KPA sesuai kebutuhan, kalau memang dibutuhkan 2 PPK untuk 1 kegiatan silahkan saja, sepanjang kegiatan tsb tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang saja.










Apakah PPTK bisa tanda tangan di kuitansi ? mohon peraturannya !

PPK ikut menandatangani kuitansi untuk pembayaran yang bersifat langsung (LS) sedangkan pada kuitansi untuk pembayaran yang menggunakan UP maka PPK tidak perlu ikut menandatangani sebagaimana diatur dalam Lampiran III dan Lamppiran IV Perdirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.


Kenapa apdate aplikasi baru tidak dapat di download ?

Terkait dengan penggunaan FTP perbendaharaan, kami telah berkoordinasi dengan Pusintek Sekjen Kementerian Keuangan dalam bentuk hosting Sistem FTP Server yang baru di Data Center Pusintek, tetapi sampai sekarangpun kami masih menunggu agar FTP server perbendaharaan yang baru dapat digunakan seperti sebelumnya yang bisa diakses untuk umum. Untuk sementara sebaiknya meminta bantuan KPPN atau Kanwil setempat berkenaan dengan mendownload peraturan atau pengumuman yang berada dalam FTP Perbendaharaan.
























««« | « Previous | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia