Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,986,097
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Sistem Akuntansi
Dengan ini kami ingin menyampaikan saran mengenai penilaian LKPP Kanwil dan KPPN. Setelah mengamati KEP-212/PB/2012, kami melihat bahwa nilai Beban Kerja bervariasi antar KPPN walaupun tergabung dalam tipe yang sama (Percontohan/A1/A2). Dan ternyata, nilai beban kerja sangat mempengaruhi posisi KPPN dalam peringkat LKPP. Oleh karena itu, kategori pengelompokan KPPN perlu ditambah dengan berdasarkan beban kerja. Jadi KPPN-KPPN yang memiliki beban kerja yang sama dibandingkan. Jika pemeringkatan LKPP berdasarkan beban kerja diterapkan, maka akan diperlukan formula yang akurat untuk menetapkan beban kerja suatu KPPN. Pada akhirnya pemeringkatan LKPP diharapkan akan lebih memenuhi rasa keadilan . Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Penilaian beban kerja dinilai berdasarkan daata Analisa Beban Kerja yang dari Bagian OTL, dengan pertimbangan agar lebih obyektif dalam melihat beban kerja dalam satu KPPN/Kanwil dibandingkan dengan jumlah pegawai (SDM).





















Dengan diberlakukannya Perpres no 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah maka untuk pengadaan barang/kontruksi dan jasa lainnya cukup dengan bukti pembelian dan kuitansi. Bagaimanakah proses pembayaran kepada pihak ketiga?? apakah melalui GU/TU atau LS? Terima kasih

Perpres 70 Tahun 2012 mengatur mengenai mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga (GU/TU atau LS) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No PER-66/PB/2005, perubahan kedua yaitu PER-11/PB/2011 dan perubahan terakhir dengan PER-41/PB/2012. Dalam Perdirjen PER-41/PB/2012 dimaksud mengatur  ketentuan mengenai batasan nilai/ besaran tanda bukti perjanjian berupa kuitansi yang dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50 juta.












tambah daya listrik masuk akun apa ya...

Instalasi listrik yang terdapat pada Gedung dan Bangunan pada saat pembangunan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga pencatatannya juga harus masuk dalam bagian akun Gedung dan Bangunan dalam Neraca. Apabila ada penambahan daya listrik maka batas kapitalisasinya mengikuti nilai gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,-. Apabila kurang maka dibebankan dalam belanja barang akun 5231111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan).








mau tanya Pak. Apa tidak ada panduan teknis dan ilustrasi kasus dalam melakukan penjurnalan terkait dengan akuntansi kewajiban dan koreksi kesalahan iya? PSAP no 09 dan 10. Terima kasih atas infonya...:D

Sampai dengan saat ini belum terdapat hal yang diminta oleh Saudara. Namun untuk kewajiban telah terdapat buletin teknis yang disusun oleh KSAP yang dapat diunduh di http://bit.ly/RAdDEU





apakah saya bisa dapat contoh BA pembayaran untuk uang muka pengadaan barang dan jasa??? dan apakah untuk pembayaran uang muka juga mesti melampirkan BA penyelesaian pekerjaan dan BA serah terima barang? Terima kasih atas jawabannya

Contoh Format Berita Acara Pembayaran terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Anggaran No.SE-84/A/71/0696. untuk pembayaran uang muka tidak diperlukan lampiran BA penyelesaian pekerjaan dan BA serah terima barang.




Yth, Helpdesk PerbendaharaanLapas TBA memiliki permasalahan sebagai berikut, Pagu DIPA Pengadaan Bahan Makanan Napi TA 2012 untk pembayaran bulan Oktober 2012sudah tidak mencukupi(sisa pagu 70 juta sedangkan permintaan pembayaran kurang lebih 170 juta)untuk itu Kanwil Kumham Prop Sumut memberikan SKPA sebesar 288 juta untuk menutupinya, Pertanyaanya adalah :apakah untuk SKPA harus dibuatkan kontrak BAMA yg baru ataukah hanyaaddendum kontrak lama mengingat kode satker SKPA adalah kode Satker pemberi(Kanwil Kumham)bukan penerima(kami)Jika harus Kontrak baru dengan SKPA apa alasan kami untuk menghentikan kontrak BAMA yang lama?karena setahu kami kontrak bisa dihentikan jika pihak ketiga wanprestasi, bukan karena pagu yg kurangJika hanya addendum kontrak lama bagaimana prosedur pada aplikasi SPM nya ?Jika kami masih kekurangan Pagu lagi dan diturunkan SKPA lagi apakah juga harus memakai kontrak baru lagi?mengingat pada aplikasi SPM jika ada dua SKPA pasti berbeda kode karwasnya.Terima kasih

Tolong informasikan lebih lanjut supaya kami dapat menganalisa lebih lanjut. Perhitungan Gaji Manual sudah dihapuskan dari aplikasi GPP 2012.










Salam sejahtera helpdesk yang terhormat, apakah belanja penggantian inventaris lama dengan akun  521111 harus dilaporkan dalam aplikasi Simak-BMN? atau hanya akun 53 saja yang masuk kategori BMN? yang ke dua, apa saja contoh barang yang masuk dalam kategori penggantian Inventaris lama, misalnya Jam dinding, Tempat sampah, dll. terimakasih sebelumnya.

Pada dasarnya seluruh BMN yang memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi dan masa manfaatnya lebih dari satu tahun pengeluarannya harus dibebankan dalam akun 53XXXX dan diinput dalam SIMAK BMN, namun apabila tidak memenuhi kriteria di atas maka dibebankan dalam akun 52XXXX dan diinput dalam Aplikasi Persediaan.

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan apakah suatu barang masuk dalam persediaan atau Aset Tetap dapat melihat dalam referensi aplikasi persediaan maupun aplikasi SIMAK-BMN. Sebagai contoh berdasarkan referensi aplikasi persediaan tempat sampah masuk persediaan bukan Aset Tetap.





Yth.Help Desk, saya mau menanyakan perihal pembebanan akun IMB jika pd saat itu belum dilakukan pembayaran IMB, baru di tahun berikutnya dilakukan pembayaran IMB sedangkan didalam DIPA thn berjalan tidak tersedia akunnya apakah bisa dilaksanakan ? terima kasih.

Hal tersebut merupakan kewenangan KPA. Apabila pada tahun anggaran berjalan belum tersedia alokasi anggarannya, agar KPA melakukan revisi DIPA/POK.

Yth. DJA, Terkait pembayaran uang harian 75% yg dilaksanakan atas perjadin dlm kota itu apakah dikenakan pajak??   Terima kasih

Uang harian merupakan salah satu komponen biaya perjalanan dinas tidak dikenakan pajak (menggunakana akun 524xxx).


Dengan ini kami ingin menyampaikan permasalahan pada Aplikasi Vera 2012, yaitu: pada Menu "Validasi II" submenu "Validasi Keakuratan Data terkini - Ringkasan" tidak selalu dapat mengidentifikasi adanya data yang tidak valid, yaitu terdapat belanja tanpa pagu. Data tersebut baru teridentifikasi melalui menu "Validasi II" submenu "Pengecekan Ketersediaan Pagu". Hal ini mengakibatkan kami harus menjalankan semua submenu validasi II untuk mengecek apakah data telah valid (hal tersebut memakan waktu). Kami usulkan perbaikan pada submenu "Validasi Keakuratan Data terkini - Ringkasan". Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pada update berikutnya akan dimasukkan "Pengecekan Ketersediaan Pagu" dalam Sub menu "Validasi Keakuratan Data terkini - Ringkasan"




















Salam.. yang saya ingin tanyakan adalah jika suatu kegiatan di unit eselon I  (a) yang pesertanya adalah pegawai unit eselon I (a) tersebut, apakah narasumber harus berasal dari unit eselon I terkait atau  diambil dari  luar unit eselon I misalnya (b,c,d) , dan apabila mengundang narasumber dari dari unit eselon I (a )terkait apakah harus ada peserta dari luar unit tersebut? mohon penjelasannya dan adakah peraturan yang mengatur hal tersebut. terima kasih

Dalam penyelenggaraan seminar/rakor/sosialisasi/ diseminasi, honorarium sebagai narasumber dapat diberikan kepada pegawai negeri dengan ketentuan: 1) narasumber berasal  dari luar lingkup eselon I penyelenggara; 2) narasumber berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang sasaran utama kegiatan tersebut berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat. Hal ini diatur dalam PMK No.84/PMK.02/2011 Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian, suatu kegiatan di unit eselon I yang pesertanya berasal dari unit eselon I berkenaan maka narasumber berasal dari luar lingkup eselon I tersebut, sedangkan apabila narasumber berasal dari unit eselon I penyelenggara maka pesertanya dari luar lingkup eselon I tersebut/masyarakat.










Dengan hormat, mohon petunjuk bahwa di Kantor kami terdapat ruangan yang perlu disekat sehubungan terdapat kegiatan yang secara teknis pelaksanaannya harus dengan ruangan terpisah, namun demikian anggaran yang tersedia guna penyekatan tersebut adalah dari AKUN 523111 (Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) dan hal ini tidak diperbolehkan dengan alasan menambah nilai kapitalisasi, sedangkan pemahaman kami bahwa secara keseluruhan gedung tersebut luas (volume) bangunannya adalah tetap. Sehingga nilai bangunan yang sebelumnya adalah 640 M2 dengan disekatpun tetap 640 M2. Demikian, atas petunjuknya diucapkan terima kasih.

Sekat ruangan dapat berbentuk bagian yang melekat pada gedung dan bangunan sehingga termasuk kategori aset tetap gedung dan bangunan, atau dapat berbentuk partisi yang tidak melekat pada gedung dan bangunan (bongkar pasang) yang termasuk dalam kategori peralatan dan mesin.Pengadaan sekat ruangan yang merupakan bagian dari gedung dan bangunan dapat dibebankan pada akun 523111 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nilai pengadaan dibawah nilai kapitalisasi gedung dan bangunan (dibawah Rp 10 juta)

2. Masa manfaat kurang dari satu tahun dan tidak menambah masa manfaat gedung secara keseluruhan;

1. Tidak menambah fasilitas/kemanfaatan/kapasitas/kualitas dari gedung dan bangunan tersebut

Apabila tidak satu pun dari ketiga kriteria tersebut dapat dipenuhi, maka pengadaan sekat ruangan termasuk dalam kategori belanja modal yang dibebankan pada akun 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan)




Dengan hormat mohon petunjuk, Di Kantor kami terdapat akun 523111 (Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan), apakah Akun tersebut dapat dipergunakan untuk pembiayaan Jasa Cleaning Service yang dilaksanakan oleh Pihak ke-3, mengingat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung yang berisi antara lain bahwa salah satu bentuk Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung adalah dengan dilaksanakannya secara rutin perawatan kebersihan. Demikian disampaikan, atas petunjuknya diucapkan terima kasih.

Apabila cleanning service hanya dikontrak melalui Pihak Ketiga untuk mengerjakan pemeliharaan gedung dan bangunan maka dapat dibebankan dalam akun 523111 (Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan). Namun apabila menyewa cleanning service untuk membantu berbagai pekerjaan non operasional kantor seperti: kebersihan ruangan, antar surat, perawatan dan pengecatan gedung sebagaimana terjadi di sebagian besar kantor pemerintah maka lebih tepat dibebankan dalam akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran).


















Apakah Guru yang telah sertifikasi berhak atas tunjangan profesi/sertifikasi ketika mengambil cuti melaksanakan ibadah Haji ?

Pembayaran tunjangan sertifikasi guru pada dasarnya dibayarkan karena guru tersebut telah bersertifikat dan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan aturan, dimana awal mulai pembayaran tunjangan tersebut pada bulan januari tahun berikutnya setelah guru tersebut mendapatkan registrasi guru dari Kemendikbud. Dalam hal guru tersebut cuti melaksanakan ibadah haji maka hal tersebut perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur petunjuk teknis pemberian tunjangan sertifikasi serta diselaraskan dengan pengaturan kepegawaian mengenai hak-hak kepegawaian bagi pegawai yang melaksanakan cuti.








Surat perintah perjalanan dinas ditandatangan pada tanggal 28 Oktober untuk pelaksanaan tanggal 1 - 5 november ke jakarta. pertanyaannya, apakah boleh berangkat pada tanggal 29 Oktober?

Mengenai tanggal keberangkatan tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat tugas agar diatur lebih lanjut secara intern dalam SOP mengenai pelaksanaan perjalanan dinas.

Selamat malam saya ingin menanyakan tentang PPABP, Di kantor kami LPP RRI pegawainya terdiri dari PNS dan  PBPNS (pegawai bukan PNS) yg SK nya ditetapkan oleh Pimpinan tertinggi dilembaga kami yaitu direktur Utama. PBPNS adalah pegawai tetap. yang ingin saya tanyakan : 1.apakah untuk menjadi PPABP syarat harus PNS atau boleh pegawai tetap non PNS ? 2.untuk menjadi petugas pengantar SPM apakah harus PNS apakah PBPNS tidak bisa menjadi Petugas pengantar SPM ? apakah SK PBPNS tidak bisa menjadi jaminan untuk syaratnya, PBPNS adalah pegawai tetap LPP RRI juga. dikarenakan minimnya PNS di LPP RRI khususnya di satker kami PNS terbatas. 3. kami pernah mengajukan surat permohonan dispensasi untuk pengajuan KIPS untuk PBPNS ke Ditjen perbendaharaan, tapi hingga sampai saat ini satker kami belum mendapatkan balasan/respon dari Ditjen Perbendaharaan? itu dikarenakan apa ya? apa surat kami belum diterima/tidak dianggap? padahal jawaban/balasn surat tersebut sangat kami harapkan.   sebelumnya saya ucapkan terima kasih. mohon jawabannya dan respon atas pertanyaan saya ini. salam hormat I. Hadikusuma

1. Melihat tugas dan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Perdirjen Perbendaharaan No.Per-37/PB/2009, maka PPABP harus PNS, karena pada prinsipnya tenga honorer (PBPNS) diangkat untuk membantu pekerjaan bukan mengerjakan tugas pokok.

2. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No.PER-41/PB/2011, Petugas Pengantar SPM harus PNS.

3. Semua permohonan dispensasi pengajuan KIPS telah kami (DSP) proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat yang telah diajukan tersebut sebaiknya di cek ulang, jika memang ditujukan ke Ditjen Perbendaharaan dapat ditelusuri statusnya.






Apa yang harus kami lakukan bila SPM uang makan kami ditolak karena alasan tidak ada pagu, yang sebenarnya bukan kewenangan satker untuk merevisi bila belum ada DNA dari DJPB, hal inipun sudah saya sampaikan ke KPPN dengan no surat KU.01.06/II/7499/2012 tanggal 25 oktober 2012 bahwa kami belum bisa revisi karena DNA dari DJPB belum kami terima

Uang makan tidak dapat dibayarkan apabila pagu tidak mencukupi. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran tidak mendapat tambahan pagu anggaran untuk membayar uang makan, maka uang makan dimaksud dapat diajukan untuk dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya (hak setiap pegawai atas uang makan dimaksud tidak akan hilang).









mohon penjelasan. Di Kementerian kami mengusulkan penghapusan kendaraan dinas. sesuai ketentuan untuk pengajuan penghapusan BMN harus dibuatkan berita acara penghentian penggunaan kendaraan dinas dikarenakan rusak berat. Apakah kendaraan dinas yang sudah ada berita acara penghentian penggunaan boleh diberikan biaya perawatan/pemeliharaan? selama penghapusan masih dalam proses dan belum disetujui

Pada prinsipnya, penghapusan BMN yang telah rusak berat dan dihentikan penggunaannya ( sudah dialihkan dari aset tetap menjadi aset lainnya) tidak boleh diberikan biaya perawatan/pemeliharaan. Apabila pada kenyataannya BMN tersebut masih diperlukan dan dapat digunakan sehingga masih membutuhkan biaya perawatan/pemeliharaan, maka sebelum dianggarkan biaya perawatannya atau diberikan biaya perawatan, SK/BA penghentian penggunaannya harus dicabut. Termasuk juga harus dilakukan reklasifikasi kembali dari aset lainnya kepada aset tetap pada SIMAK BMN.












Yth. Help Desk Perbendaraan. Di POK tertulis pagu penginapan @490.000,- x 50 x 2 hari. Jumlah Rp. 49 juta. Pagu fullboard itu (490ribu) sebenarnya di bawah standar SBU 2012. Pertanyaannya: Apakah dibenarkan jika kita menyesuaikan pagu fullboard penginapan tersebut dengan rincian 40 org x 2 hari x Rp 600.000 = Rp. 48 juta? Jadi, biaya fullboard kita sesuaikan dengan SBU 2012, sementara jumlah peserta dikurangi. Mohon penjelasannya as soon as possible. Thanks

Sepanjang pengurangan jumlah peserta dimaksud tidak mengurangi target kinerja, silakan saja penyesuaian pagu  penginapan tersebut dilakukan dan karena merupakan revisi POK, penyesuaian tersebut cukup ditetapkan KPA.

Assalamu alaikum mohon arahan mengenai cara menghitung kekurangan gaji dengan manual  setelah saya coba jumlah pegawainya tidak sesuai seharusnya 28 orang jadi 32 orang Wassalam terima kasih sebelumnya

Tolong informasikan lebih lanjut supaya kami dapat menganalisa lebih lanjut. Perhitungan Gaji Manual sudah dihapuskan dari aplikasi GPP 2012.










««« | « Previous | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR