Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,531,836
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Sistem Akuntansi
Mau tanya, apakah penguji tagihan (verifikator) yang bukan sebagai penandatangan SPM berhak juga atas Honor bulanan sebagai Penguji tagihan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam SBU 2013 ?

Honor penguji tagihan (verifikator) yang bukan PPSPM termasuk sebagai staf pengelola keuangan, sehingga dapat diberikan honor bulanan sesuai standar biaya.


Saya mau nanya, peraturan yang terkait dengan pembanyaran honor-honor pekerjaan dan pekerjaan apa saja yang tidak boleh dibayarkan honornya, contoh : penyusunan LAKIP, penyusunan buku statistik tahunan kantor, penyusunan buku profil kantor, penyusunan leafleat/ borsure/ propaganda kantor, apakah boleh dibayarkan honornya? Atas jawabannya diucapkan terimakasih

Pengalokasian dan pemberian honor yang terkait dengan output kegiatan agar berpedoman pada PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L antara lain mengatur bahwa pembentukan tim yang dapat berakibat timbulnya pembayaran honor dilakukan benar-benar secara selektif, pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompopk kerja, mempunyai output yang jelas dan terukur, sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain, bersifat temporer, dsb. Apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut di atas, honor tidak dapat dibayarkan.

Ijin bertanya, ada beberapa satker lingkup KPPN Ende bertanya apakah jadwal PPAKP TA 2013 sudah keluar?

Terimakasih atas pertanyaannya, mohon sabar menunggu karena sampai hari ini tgl. 23 januari 2013 belum ada jadwal PPAKP tahun 2013


Selamat Pagi Admin., saya ingin menanyakan, kenapa ketika saya memasukkan up pada kppn terkait,ktanya kartu pengawasannya nol rupiah,apakah kesalahannya ada di aplikasi saya?mohon solusinya sehingga saya juga bisa menyampaikan pada rekan2 di kppn.terima kasih

Mohon dapat diperjelas dahulu, apakah yang dimaksud adalah Kartu Pengawasan di SPM atau Kartu Pengawasan di KPPN. Apakah yang dimaksud adalah SPM UP atau GUP? Apakah sudah menggunakan Aplikasi SPM versi 13.0.2. Untuk lebih jelasnya agar berkoordinasi atau menghubungi KPPN setempat.










1. Apakah Satker dapat merevisi DIPAnya untuk pembayaran honor pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, BENDAHARA DLL) sedangkan untuk biaya opsnal saja dukungan anggarannya masih kurang? 2. Apakah kegiatan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana yang belum selesai di T.A. 2012 dapat diteruskan/dibayarkan dari DIPA Satker T.A. 2013? 3. mOHON PENJELASAN ADMIN, TERIMA KASIH.

(1) DIPA dapat direvisi atau dana dapat direalokasi dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan dana yang tidak terpakai sesuai prioritas. (2) Kegiatan yang belum selesai di TA 2012 dapat dilanjutkan/dan dibayarkan di DIPA Satker TA. 2013 dengan ketentuan kegiatan tersebut dicantumkan, anggarannya dialokasikan pada DIPA  tahun berikutnya (revisi DIPA), dan tidak mengganggu kinerja TA berikutnya. Untuk lebih jelasnya, agar berpedoman pada PMK No.25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan TA Berkenaan Yang Dibebankan pada DIPA TA Berikutnya.


















Membaca Pasal 11, dari ayat (1) s.d. (6) PMK Nomor 113/PMK.05/2012, menurut saya terdapat perbedaaan yaang mendasar antara ayat (1) s.d. (4) dengan ayat (5) s.d. (6). Saya sudah bisa memahami terkait ayat (1) s.d. (4), namun masih confuse untuk memahami ayat (5) s.d. (6), yang menurut saya berbeda substansi dengan (1) s.d. (4) walaupun masih berada dalam Pasal yang sama (pasal 11).  Ayat (5) berbunyi: "Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama".  Pertanyaan saya, apakah boleh suatu Satker melaksanakan rapat (kegiatan sejenis) di luar kantor untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya atau mengundang pihak luar dengan peserta yang terbatas, dengan menggunakan mekanisme perjalanan dinas jabatan untuk jumlah pelaksana SPD (misalnya maksimum 10 orang) dengan komponen biaya terdiri atas: (i) transport; (ii) uang harian; (iii) uang penginapan (hotel); dan (iv) uang representatif untuk pejabat eselon I dan II. Mohon penjelasan terkait hal tersebut.

Pasal 11 ayat 1-4 dan 5-6 memang berbeda substansi namun tidak bertentangan, yaitu mengenai kegiatan perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya. Dalam ayat 5-6 hanya penegasan mengenai dibolehkannya semua pelaksana SPD menginap di hotel yang sama, mengingat sesuai jabatan standar biaya penginapan masing-masing pelaksana SPD dapat berbeda-beda. Dalam kasus anda, dapat saja satker melaksanakan rapat di luar kantor misalnya di hotel, hal tersebut termasuk ke dalam perjalanan dinas jabatan yang dilakukan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya (PMK 113/2012), dan biasanya menggunakan paket meeting fullboard sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya. Biaya yang dibayarkan mengacu pada Lampiran V Romawi II PMK 113/2012, yaitu uang transpor pegawai, uang harian berupa uang saku paket fullborad sejumlah hari penugasan, biaya penginapan, uang representatif (untuk eselon I dan II). 
























Assalamualaikum, selamat pagi, sehubungan dengan surat dirjen perbendaharaan No. S-20/PB/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang percepatan penyamapaian dan audit lkkl tahun 2012,  dan per-37/PB/2012 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun, ditentukan bahwa tanggal 24 JANUARI 2013 LKKP TELAH DITERIMA OLEH DIT. APK DAN DIT. PKN, sedangkan surat dirjen no. S-114/PB/2012 tentang Revisi DIPA tahun 2012 dalam rangka penyelesian pagu minus paling lambat tanggal 28 januari 2013, pertanyaan apalah LKPP yang kami kirimkan tidak menjadi masalah manakala masih banyak terdapat pagu MINUS???? dan mengapa koordinasi tanggal ini sepertinya tidak match, terima kasih

LKPP KPPN Unaudited yang disampaikan paling lambat 25 Januari 2013 tidak perlu tergantung pada revisi pagu DIPA yang masih minus. Apabila terdapat revisi atas pagu DIPA minus setelah LKPP disampaikan, maka perubahan tersebut agar diungkap/dijelaskan pada LKPP Audited.















Ada 2 WP yang masih punya hubungan keluarga, salah satu dari WP tersebut menyetorkan uang ke kas negara guna pembelian pita cukai, kemudian WP tersebut mengurus pita cukai tersebut di KPP-BC dan ternyata pita cukai tersebut belum tersedia sehingga WP diminta untuk menunggu sampai ada pemberitahuan dari pihak KPP-BC, dalam tenggang waktu menunggu tersebut usaha WP tersebut bangkrut. pertanyaan saya 1). apabila WP tersebut meminta kembali atas uang yang disetorkannya itu menggunakan mekanisme peraturan mana mengingat PMK Nomor PMK-190/PMK.05/2012 belum mengatur pengembalian penerimaan negara 2). Dapatkah penyetoran tersebut dikompensasikan ke WP yang lain mengingat hubungan keluarga tersebut. demikian atas penjelasannya diucapkan terima kasih

Pengembalian setoran dimaksud agar berpedoman pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.04/2008 TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

Setoran atas pembelian pita cukai berdasarkan atas besarnya permintaan pita cukai dari pengusaha  yang disetujui persetujuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam hal terdapat kompensasi penyetoran atau pengalihan pelekatan pita cukai agar berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat


SAYA DI TAHUN 2012 SALDO BKU TIDAK NOL KRN ADA PENGEMBALIAN DARI PUSKESMAS BERUPA BUNGA REKENING, SAYA SETORKAN DI 2013 APAKAH BISA JADI TEMUAN SAAT ADA AUDIT, BAGAIMANA PERLAKUAN PENCATATAN DI SAKPA/AKUNTANSINYA. TRIM

Mohon diperjelas maksud saldo Buku disini sebab pembukuan Bendahara dan SAKPA adalah berbeda dan uang yang anda terima cukup anda setorkan ke kas negara. Selama anda memiliki penjelasan yang tepat maka hal tersebut bisa dijelaskan kepada auditor.







Saya ingin menanyakan, bolehkah pegawai pramubakti/honorer diangkat sebagai staf pengelola anggaran? mohon jawaban sekaligus referensi dan aturannya. terima kasih

Saat ini belum ada pengaturan mengenai pengangkatan pegawai pramubakti/honorer sebagai staf pengelola anggaran. Apabila dikarenakan keterbatasan SDM, adalah menjadi wewenang KPA untuk menunjuk petugas pengelola keuangan, dengan mempertimbangkan keahlian/kemampuan pegawai dimaksud, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan ketersediaan anggaran.







Kepada Yth: Admin Kantor Perbendaharaan. Kantor Perbendaharaan telah menerbitkan update aplikasi GPP terbaru pertanggal 10 Januari 2013. Di dalamnya terdapat update untuk kekurangan gaji hakim. Pembuat Daftar Gaji di kantor saya pagi tadi telah mengajukan SPM nya. Ketika KPPN akan membuat SPPD kekurangan gaji tersebut, kenapa tidak bisa ya? Informasi yang diperoleh dari petugas KPPN, update yang dimiliki oleh KPPN tersebut belum ada. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.   Salam   Rahmat

Pada KPPN sudah  terupdate.

Seorang WP menyetorkan ke kas negara untuk kepentingan pembelian pita cukai, entah karena suatu hal sehingga satker BC tidak mempunyai barang yang dibutuhkan oleh WP tersebut sehingga menunggu hingga menunggu barang tersebut ada. kemudian WP ternyata setor kembali untuk kepentingan yang sama dengan jumlah yang sama dikemudian hari, pertanyaan saya, bagaimana cara WP tersebut meminta kembali uang yang sudah terlanjur disetorkan ke kas negara tersebut? menggunakan mekanisme peraturan yang mana, karena diPMK Nomor 190/PMK.05/2012 pasal 65 ayat 4 tertulis pengembailan penerimaan negara akan diatur tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan? mohon diberikan solusi secepatnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pengembalian setoran dimaksud agar berpedoman pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.04/2008 TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA







yang dimaksud dalam edaran S-46/PB/2013  Format Pertanggungjawaban Uang Persediaan Yang Sulit Dikuitansikan, apa saja, mohon penjelasan

yaitu UP yang dipakai untuk keperluan yang susah untuk di buat kuitansinya misalnya tambal ban untuk mobil dinas kantor, tambah angin, biaya parkir yang ada di pinggir jalan yang notabene nominalnya kecil.



Selamat Sore..Bpk/Ibu Dirjen perbendaharaan Jakarta Yang ingin saya tanyakan. sbb :  Pada pengajuan pertanggungjawaban SPM-GU-Nihil-TUP bulan Desember tahun 2012 sudah selesai. Namun setelah kami cek kembali ternyata ada 2 - 3 lembar kwitansi belanja barang yang nilainya 12 juta belum sempat ikut dimasukan dalam daftar SPTJB ( surat pernyataan tanggung jawab belanja) SPM-GU_Nihil-TUP bulan Desember 2012. Apakah boleh kami ajukan lagi dispensasi untuk SPM-GU-Nihil terhadap 2 - 3 kwitansi tsb.....? jika ya, tolong bentuk formatnya/suratnya. Terimakasih.

Tidak perlu mengajukan dispensasi, karena Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan surat No. 1247/PB/2013 tanggal 15 Februari 2013, antara lain mengatur ketentuan perpanjangan pengesahan SPM GU Nihil-TUP,  diajukan menjadi paling lambat tanggal 20 Februari 2013. Surat dimaksud dapat diunduh pada www.perbendaharaan.go.id.













saya dari satker pengadilan negeri metro Prov.lampung. ingin menanyakan apakah MAK 521115 honor yang terkait pengelolaan keuangan bisa direvisi berdasarkan standar biaya umum 2013. terimakasih

Bisa, agar berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai revisi anggaran.

Bolehkah PPSPM merangkap sebagai petugas pengelola keuangan, mengingat ketersediaan SDM di Satker sangat terbatas?

Pejabat perbendaharaan dapat saja sekaligus merangkap sebagai petugas pengelola keuangan. Sesuai PMK 190/2012, yang tidak dapat dirangkap adalah antara PPK dan PPSPM.



Yth. ADMIN HELPDESK Ada undangan bagi satker kami di daerah (Maluku) untuk kegiatan penyusunan laporan di Jakarta, panitia menanggung akomodasi dan konsumsi, sedangkan biaya transport ditanggung satker masing2. Komponen apa saja selain Biaya transport yang musti dibayarkan oleh satker, apakah uang harian dibayar oleh satker dan berapa nilai", apakah lumpsum termasuk di dalamnya, terimakasih.

Pada prinsipnya biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan rangkap/ganda. Apabila akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia, maka yang dibebankan pada DIPA satker adalah biaya transport dan uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard. Uang saku dimaksud dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya sebanyak jumlah hari penugasan.











Kenapa Website perbendaharaan susah sekali diakses jika ingin mendownload update aplikasi/peraturan terbaru? sudah sejak tahun lalu seperti ini tapi tidak ada perbaikan? hal ini sangat menyulitkan bagi kami di sisi K/L Terima Kasih

Terimakasih atas pertanyaannya, Terkait kesulitan untuk melakukan unduh aplikasi melalui website Perbendaharaan, dapat diinformasikan bahwa lokasi file yang akan diunduh berada pada server Kementerian Keuangan (yang dikelola oleh PUSINTEK). Dengan demikian server tersebut digunakan oleh seluruh lingkup Kementerian Keuangan, sehingga pada jam kerja terkadang proses download file menjada terlambat karena banyaknya lalu lintas data. Untuk itu disarankan melakukan pengunduhan file diluar jam kerja.















Jika nilai persediaan pada neraca SIMAK BMN DAN NERACA SAKPA tidak sama harus bagaimana, pengambilan saldo awal sudah dilakukan namun data tetap tidak sama.boleh ngak melakukan jurnal neraca. tolong cepet di jawab ya soalnya saya belum rekon nih sama KPKNL. terima kasih banyak sebelumnya.

Harus di analisa kembali, apa penyebab perbedaan tersebut, dan sebisa mungkin meminimalkan jurnal neraca.


bagaimana perlakuan jika Sisa UP tidak dikembalikan pada tahun berjalan

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-37-PB/2012 tentang Langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran pada pasal 22 ayat (4) menyatakan : Dalam hal Satker/Kuasa PA/ Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir tahun anggaran tanggal 31 Desember 2012 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP sebagaimana disebut pada ayat (1), kepada Satker/Kuasa PA yang bersangkutan tidak dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam tahun anggaran berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke Kas Negara.

















««« | « Previous | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR