Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,807,353
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Sistem Akuntansi
1. kenapa hasil print out SPBy yang dibuat pada aplikasi SPM kode outputnya tidak muncul padahal saat perekaman kita sdh rekam kode outputnya. 2. untuk nomor SPBy apa tidak bisa diseting manual soalnya kalo nomor nya terhapus maka nomornya lanjut, apa tidak memungkinkan di aplikasi SPM diseting seperti nomor SPP 

1. Silahkan Saudara menggunakan Update Aplikasi SPM terakhir, versi 13.0.2 .

2.  Nomor SPBy tidak bisa disetting manual.

Satker kami mendapatkan dana dari salah satu dinas pendidikan propinsi (APBD). Uang ditransfer seluruhnya lewat rekening Bendara Pengeluaran Satker kami. Seluruh pertanggungjawaban diserahkan ke pihak satker kami. Dana tersebut untuk Diklat Guru dari Prop. tsb. Yang ingin saya tanyakan: 1.      Adakah peraturan yang mengatur  system pertanggungjawaban dana tsb? 2.       Siapakah para pihak yang bertandatangan pada dokumen keuangan (kuitansi)? 3.       Siapakah yang berhak memungut dan menyetor pajak? 4.       Ada belanja barang (kontrak konsumsi), siapakah para pihak yang bertandatangan? Catatan:  PPK dan BP Satker kami tidak ikut campur masalah penggunaan dana tsb?

Tatacara pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya agar mengacu pada ketentuan pengelolaan APBD



apakah SPTB masih diperlukan untuk dokumen pendukung SPM ke KPPN ? untuk form SPBy, menu Atas Dasar Kuitansi/bukti pembelian atau Nota/bukti penerimaan barang/jasa/bukti lainnya diisi apa?

Mulai TA 2013, SPTB tidak dilampirkan pada SPM pada saat pengajuan ke KPPN. Untuk Form SPBy : menu atas dasar kuitansi/bukti pembelian diisi dengan nomor kuitansi/bukti pembelian, nota/bukti penerimaan barang/jasa diisi dengan nomor nota/bukti penerimaan barang/jasa (merupakan dokumen penerimaan barang/jasa).







Saya Instal Aplikasi RKAKL 2013, kemudian saya ingin me-Restore data saya yang ada di RKAKL 2012, bagaimana caranya, apakah saya bisa download data tersebut di Ditjen Anggaran Kanwil Jateng ? Bagaimana caranya ? terima kasih atas bantuannya

Tidak dilakukan proses Restore tetapi menggunakan menu Baseline 2012.










MOHON INFO FORMAT LAPORAN TAHUN 2012

Format penyajian beserta contohnya dapat diunduh pada website www.perbendaharaan.go.id Terima kasih

Peranturan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan PER 55/PB/2012 yang diupload hanya berisi lampiran-lampiran. Sedangkan halaman depan/pendahuluannya belum ada. Kapan aturan ini mulai diberlakukan? Mohon diupload juga batang tubuhnya. Makasih.

Per-55/PB/2012 tentang pedoman penyusunan Laporan Keuangan K/L dapat diunduh pada website www.perbendaharaan.go.id Terima kasih


Yth, Bapak/Ibu di DJA Bersamaan ini kami ingin menanyakan apakah Aplikasi RKAKL 2013 sudah ada Update Aplikasi terbaru karena dalam aplikasi SPM 2013 tidak dapat menerima file dalam bentuk z yang pada tahun 2012 biasanya dalam bentuk PDSP....tolong komfirmasinya terima kasih sebelumnya

Untuk ADK Pagu 2013, sudah tidak dalam bentuk z atau PDSP, silakan hubungi KPPN atau kanwil DJPB setempat.












Sesuai PMK 113 BAB IX PASAL 34 AYAT 2,,dijelaskan bahwa yang menanda tangani SPD adalah PPK. Pertanyaannya : Apakah SPD bisa juga ditandatangani oleh KPA......??? TERIMA KASIH

Untuk menjaga prinsip check and balance, SPD tidak dapat ditandatangani oleh KPA (Kepala satker).



Aplikasi Vera tdk dapat mengambil data server 1 penerbit SKPA untuk 2 penerima atau lebih SKPA yang kode satker nya berbeda, sehingga cetakan relasisasi belanjanya menjadi satu untuk 2 satker berbeda

Konsep dari SKPA adalah realisasi dimiliki oleh penerbit SKPA sehingga realisasi anggaran adalah realisasi satker penerbit, bukan realisasi satker penerima.







Setelah adanya penerimaan Hibah terjadi perbedaan jumlah uang antara LRA dan LAK Tahun 2012  

Mohon agar pertanyaan dapat dijelaskan detil, yg dimaksud penerimaan hibah apakah hibah uang atau hibah barang, perbedaan uang antara LRA dan LAK yg dimaksud bagaimana, karena LRA tidak bicara uang.




Yth tim helpdesk sehubungan pertanyaan saya yang sebelumnya (EDI, KPPN Purwakarta) dan tekait jawaban dari helpdesk apakah hibah yang berulang kali (10 hibah) tersebut kasus ataukah wacana..perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah kasus karena di satker kami (Balai Penelitian Tanaman Padi Sukamandi) memang seringkali menerima Hibah baik dalam negeri maupun luar negeri itupun dari pemberi hibah yang berbeda selain itu mereka juga seringkali menerima dana kerjasama penelitian. karena tahun 2011 kemarin mereka menerima 13 hibah DN dengan register yang 13 juga (itu belum termasuk Hibah LN), maka dimungkinkan hal tersebut bisa terjadi lagi.menyimak jawaban Helpdesk harus membuka rekening khusus,bagaimana teknis pelaksanaannya???mohon pencerahan untuk saya sampaikan ke satker. 

Hingga saat ini, mekanisme pengaturan rekening untuk hibah masih seperti yang kami sampaikan sebelumnya yaitu untuk setiap register adalah satu rekening berizin. Hal tersebut memang sedang dikaji kelayakannya. Dan apabila Saudara merasa memiliki wacana lain yang solutif dipersilahkan untuk menyampaikannya kepada Direktur PKN untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Disisi lain, anda bisa menyampaikan kepada satker bahwa apabila pemberian hibah tersebut dapat diprediksi, maka hibah tersebut bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan dalam DIPA sehingga satker tidak disulitkan dengan permintaan izin sebab penyampaian dana hibah yang masuk dalam DIPA adalah melalui mekanisme rekening khusus.










ass.selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, yang saya ingin pertanyakan kapan dan dimana jadwal pelaksanaan diklat PPAKP tahun 2013.terima kasih wasalam.

Terimakasih atas pertanyaannya, mohon sabar menunggu  karena sampai saat ini belum ada informasi tersebut, dan kami sarankan agar saudara mendaftar lebih awal ke Setjen Kementerian Saudara serta mencari  aktif menghubungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Provinsi setempat.







ass. kami mempunyai pagu minus mata anggaran 52 (bos) tahun anggaran 2012 sampai dengan saat ini belum ada kepastian. 1. pertanyaan apakah kami harus setor sebanyak pagu minus 2. apakah kami harus revisi pagu minus 3, dari kanwil kementirian agama wewajibkan untuk revisi pagu minus mohon petunjuknya terima kasih

Perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan penyebab pagu minus anggaran 52 dimaksud. Karena pembayaran/pencairan di KPPN  tidak boleh melampaui pagu (kecuali belanja gaji  akun 51).  Apabila   terdapat pagu minus yang meliputi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, revisi DIPA berdasarkan DRA dan/atau SP RKA-KL yang mengakibatkan pagu minus, penyelesaian pagu minus tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan revisi DIPA sampai dengan akhir bulan Januari 2013 dan diberi tanggal revisi DIPA 28 Desember 2012. (Surat Dirjen Perbendaharaan no. S-114/PB/2013 tanggal 7 Januari 2013).
















assalamualaikum wr. wb untuk aplikasi RKAKL 2013, tabel referensi tunjangan masih menggunakan tabel yang lama, misal: ketua PA kodenya 08832, padahal untuk di aplikasi GPP nya kodenya sudah berubah menjadi 11544 , sehingga pada saat akan menghitung belanja pegawai, Aplikasi RKAKL menganggap kode tersebut tidak ada sehingga tunjangan Para Hakim tidak dapat dihitung, mohon Pencerahannya terimakasih Wassalamualaikum Wr, Wb.

Dapat ditanyakan pada tim aplikasi Ditjen Anggaran.

apa yang membedakan antara: Reklas KDP menjadi barang jadi Penyelesaian pembangunan dengan KDP

1. Reklasifikasi perubahan aset tetap dari pencatatan dalam perubukuan karena perubahan  klasifikasi. Misal dari Bangunan Gedung Kantor Permanen menjadi  Bangunan Gedung Darurat.

2. Sementara untuk merubah KDP menjadi Aset Tetap Difinitif, dalam aplikasi digunakan menu penyeelesaian pembangunan dengan KDP.


Bagaimana cara mendapatkan user id dan pasword di http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id/ Terima kasih

Dapat ditanyakan pada Kanwil DJPBN setempat.

Saya ingin menanyakan, boleh nggak satu orang Bendahara Pengeluaran Pembantu memegang 8 Prodi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing Prodi tersebut? Ada nggak peraturan yang menyangkut dengan hal tersebut? Terima Kasih.

Apabila anda sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu merangkap jabatan yang sama maka sebaiknya pengelolaan prodi tersebut dijadikan satu dan dikelola oleh Saudara, terlebih DIPA semua prodi menjadi satu.





Sayan sdh menginstal aplikasi SPM setelah di jalankan perekaman SPP katanya Rekan dulu NIP Pejabat penandatangan SPM lalu default padahal Pejabat Penandatangan SPM dan PPK sdh di rekam dan di Default. Dimana letak kesalahannya ya? Terima Kasih...

Melalui level PPK  (pilih level user operator dan PPK).











Yth. admin Apabila 2 orang melaksanakan perjalanan dinas dari kalimantan ke jakarta dengan menggunakan angkutan udara, maka dalam rinciaan biaya tercatat transport dari kantor ke bandara dan sebaliknya. Yang ingin saya tanyakan apakah pergantian transport kebandara tersebut dibayarkan untuk 1 SPT atau per orang, mengingat satuannya adalah OT. Demikian atas jawabannya diucapkan terimakasih

Prinsipnya pembayaran biaya perjalanan dinas adalah sesuai biaya riil (at cost). Sesuai PMK 113/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, biaya transport dari tempat kedudukan (kantor) ke bandara dan sebaliknya tersebut dibayarkan untuk 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kali kegiatan.





DIPA 2012 saya ada Revisi, tp mau di tansfer DIPA Revisinya filenya tidak bisa terbaca di SPM 2012..

Tidak bisa terbacanya seperti apa? Apa ada pesan yang muncul?




««« | « Previous | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR