Jumlah Pengunjung :
17,102,664
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Sistem Akuntansi
apa user id dan password bila ingin masuk di aplikasi rkakl dipa on line 2013, mohon bantuannya, terima kasih.

User id dan password dimaksud telah disampaikan ke masing-masing kementerian melalui sekjen K/L. Silakan berkoordinasi dengan pusat layanan Ditjen Anggaran.

Apa saja syarat pencairan mak 52 dengan menggunakan LS untuk tahun anggaran 2013 ini ?

Mulai TA 2013, pencairan belanja 52 ke KPPN cukup menyampaikan SPM-LS yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 penerima.

Dengan ini kami menyampaikan permasalahan pada Aplikasi SAKPA 2013. Pada saat copy data SPM dari Aplikasi SPM, tidak ada data pengeluaran per akun pada detil pengeluaran, dan tidak dapat diisi secara manual. Akhirnya data hasil copy tersebut harus dihapus, kemudian merekam manual data SPM-SP2D pada aplikasi SAKPA 2013. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Untuk aplikasi SPP-SPM 2013 agar menggunakan versi 13.0.2.















mohon bantuannya , setelah kami melakukan update SPM 2013 dari versi 13.0.1 ke 13.0.2 ketika kami membuat SPM gaji Induk terjadi error saat melihat daftar lampiran di Bendaharawan muncul permintaan memasukkan email, alamat, dll termasuk kode bank, sedangkan refrensi kode bank untuk masing2 pegawai tidak ada seperti contohnya BRI Cabang dompu.jadi pembuatan SPM tidak bisa dilanjutkan, mohon pencerahannya.....

Jika dianalisa dari pernyataan Saudara, sepertinya Saudara belum melakukan pengisian secara rinci menu Referensi I. Untuk pengisian Referensi Kode Bank tidak perlu, namun hanya uraian bank saja yang diisikan.















user dan password untuk SAKPA 2013?  aplikasi sakpa masih bentuk exe nya ya?referensi nya belum ya..

Pertama kali untuk aplikasi SAKPA 2013, user : admin dan password : admin

berdasarkan PMK.190/PMK.05/2012 pasal 43 mekanisme pembayaran dengan uang persediaan dan tambahan uang persediaan  ayat 5 up dapat diberikan untuk pengeluaran pengeluaran pada huruf b. belanja modal. Pertanyaannya apakah untuk pembelian komputer, printer dan proyektor dibawah Rp.50.000.000,- bisa dibayarkan dengan uang persediaan (UP)? demikian kami ucapkan terima kasih.

Sesuai PMK.190/PMK.05/2012 pasal 43 ayat (5), belanja modal (misalnya pembelian komputer, printer, dan proyektor) s.d 50 juta dimaksud bisa dilakukan dengan mekanisme UP.

mohon bantuannya, sesuai petunjuk KPPN kami ingin melakukan revisi anggaran/POK untuk TUNJANGAN KEMAHALAN HAKIM tetapi dalam aplikasi RKAKL 2013 TIDAK ADA akun TUNJANGAN KEMAHALAN HAKIM tersebut mohon dengan sangat bantuannya, banyak terima kasih sebelumnya

Gunakan aplikasi RKAKL-DIPA 2013 terbaru agar akun Tunjangan Kemahalan Hakim muncul dalam referensi, karena akun tersebut tidak bisa ditambahkan dalam aplikasi RKAKL-DIPA 2013.










Kementerian Agama Pangkalan Bun, menghentikan tunjangan sertifikasi guru agma tmt Oktober 2012, disebabkan no regestrasi bukan dari DIKNAS, sesuai PMK 164 thn 2010, pasal 9 ayat 1 tunjangan profesi diberikan terhitung mulai bulan januari tahun berikutnya setelah mendapatkan no registrasi guru dari kementerian pendidikan nasioanal. setelah melalui proses, maka dalam tahun 2012 guru-guru tersebut mendapatkan no registrasi dari DIKNAS, namun yang bersangkutan mengajukan haknya untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2012 akibat pengehentian sementara tersebut, mohon pencerahan atas permasalahan ini, terimakasih  

Tunjangan profesi guru dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah mendapatkan nomor registrasi dari kementerian pendidikan nasional.

Terkait dengan penerbitan SP2D pada KPPN, agar pengujian SPM berpedoman pada Pasal 61 Peraturan menteri keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

Satuan Kerja bertanggungjawab penuh atas penelitian dan pengujian kesesuaian antara daftar pembayaran dan surat ketetapan penetapan penerimaan tunjangan profesi.



Yth. Tim Helpdesk, Sy ingin menanyakan, bisakah merevisi akun 521115 ? terdapat penambahan honorarium PPK, Pejabat pengadaan barang/jasa, Pjbat Penerima Hasil Pek yg sblumnya 1 mjadi 2 org. Mohon petunjuknya. Terima Kasih.

Boleh saja direvisi.

Pada aplikasi spm 2013 pada waktu cetak resume kontrak koq tidak bisa ya? muncul \\\'File acces is denied\\\' padalah sdh update versi 13.0.2 mohon solusinya. trima ksh 

Seharusnya masuk melalui level user PPK bukan level user SPM.





Mohon bantuannya bagaimana prosedur untuk menginput daftar lampiran pada SPM 2013. sewaktu saya coba memasukkan daftar lampiran rekening, setelah selesai diinput saat keluar dari daftar lampiran selalu muncul pesan \\\"pilih kode bank default sesuai daftar bank aktif di KPPN mitra kerja\\\". bagaimanakah cara mengatasi ini? satu lagi yang saya mau tanyakan, apakah untuk 1 SPP boleh menggunakan lampiran rekening bank yang berbeda-beda ataukah harus menggunakan 1 bank pusat? makasih sebelumnya.

Jika dinalisa dari pernyataan Saudara, sepertinya Saudara belum melakukan pengisian secara rinci menu Referensi I. Tidak harus menggunakan satu bank.
















Yth. Helpdesk, mohon pencerahan 1. Apakah 1 (satu) Surat Perintah Bayar (SPby) dapat diterbitkan untuk 5 kuitansi atau 1 SPby untuk 1 kuitansi. 2. Untuk TA. 2013 Mohon standar uraian pada SPM sebagaimana Perdirjen PB terdahulu mis. : SPM Perjadin : Pembayaran biaya perjadin an. .....dkk (.. orang) sering kali SPM kembali karena uraiannya  

1. Dalam 1 SPBy boleh terdiri dari 1 (satu) atau 5 (lima) atau beberapa kuitansi/bukti pembelian.  2. Mulai TA 2013, format SPM berpedoman pada PMK 190/2012 yaitu hanya jenis belanja (2 digit akun) dan tidak mencantumkan uraian akun 6 digit lagi. Misalnya perjalanan dinas menggunakan akun 524, sedangkan dalam SPM hanya mencantumkan akun 52 saja.

Yth. Helpdesk, di kantor kami memiliki 2 kantor yang berbeda kabupaten, jarak 40 km. Ketika kita ke kantor ke 2 di luar kabupaten/kota-jarak dari batas kota 35 km, apakah dapat menggunakan SPD (bingung juga karena kantor yang dituju kantor sendiri), atau cuma mencapat uang transport Rp. 110.000 tanpa uang saku dan uang makan dikantor tetap dapat diberikan? terima kasih atas jawabannya.

Saat ini pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan berpedoman pada PMK 113/PMK.05/2012, pemberian biaya perjalanan dinas (biaya transport, uang harian) yang dilakukan antar 2 lokasi/tempat masih dalam satu kantor yang sama menjadi kewenangan KPA dengan memperhatikan antara lain efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran belanja, dan ketersediaan anggaran. Hal tersebut perlu diatur lebih lanjut secara internal dengan SOP. Misalnya agar efisien dapat menggunakan kendaraan dinas, sehigga uang makan tetap dapat dibayarkan. 

1. Apakah dalam 1 SPBy itu berisi 1 kuitansi/bukti pembelian? 2. Apakah Untuk Pembayaran Atas Dasar 1. Kuitansi/bukti pembelian dan 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/(bukti lainnya) harus diisi keduanya atau itu merupakan opsi yang harus dipilih salah satunya?

1. Dalam 1 SPBy boleh terdiri dari 1 (satu) atau beberapa kuitansi/bukti pembelian.
2. Pada pelaksanaannya, bisa diisikan keduanya atau bisa opsi. Misalnya untuk UP yang bersifat uang muka kerja, maka belum terdapat kuitansi/bukti pembelian dan belum ada penerimaan barang/jasa. Sehingga belum bisa diisikan keduanya. Sedangkan apabila bersifat revolving UP, maka sudah terdapat kuitansi/bukti pembelian dan bukti penerimaan barang/jasa, sehingga keduanya bisa diisikan. Namun, pada prinsipnya terhadap 1. Kuitansi/bukti pembelian dan 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/(bukti lainnya),  diisikan kedua-duanya secara lengkap

Ass, wr. wb Apakah PNS yang melaksanakan tugas belajar boleh diberikan uang makan PNS serta Tunjangan Peningkatan Pretasi Kerja (TPPK) setiap bulannya.....?? Terima Kasih.

"Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor  110/PMK.05/2010, Uang Makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:                                                                            a.tidak hadir kerja;
b.sedang menjalankan perjalanan dinas;
c.sedang menjalani cuti;
d.sedang menjalani tugas belajar; dan/atau
e.sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak diberikan Uang Makan."

Pembayaran TPPK agar berpedoman pada peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur tunjangan dimaksud

Yth. Tim Helpdesk, kami dari satker baru, saya mau tanya sekarang tgl 29 Januari 2013 udh diakhir bulan, kami mau mengajukan UP apa kah bisa, atau harus nunggu di bulan februari dengan dibuat SPM untuk pembiayaan2 bulan januari, bagaimana solusinya, terima kasih... 

Pengajuan permintaan UP boleh dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan operasional satker yang bersangkutan.

Selamat siang helpdesk yang baik, dikantor kami ada kegiatan berupa penyusunan kurikulum dengan satuan buku. Kegiatan dimasukkan dalam Akun 521219 tetapi ketika di pertanggungjawabkan menggunakan honor penyusunan kurikulum dengan satuan OK. Bagaimana penyelesaiannya apakah diperbolehkan jika satuan di RKAKL-nya buku menjadi Orang Kerja di pertanggungjawabannya. Apakah 521219 bisa untuk honor? terima kasih sebelumnya.

Akun 521219 tidak dapat digunakan untuk bayar honor kegiatan penyusunan kurikulum/buku, sebaiknya menggunakan akun 521213 (honor terkait dengan output kegiatan). Revisi 521219 menjadi 521213, termasuk revisi satuan volumenya pada level detail, merupakan kewenangan KPA, sehingga cukup revisi POK saja.

Untuk Honor Non PNS kami harus menggunakan akun 521213 (honor output kegiatan) atau 522191 (belanja jasa lainnya) karena per bulannya diatas SBU Tk

Mohon maaf informasi yang saudari sampaikan kurang lengkap terkait Pegawai Non PNS dimaksud melakukan kegiatan apa dan dengan alasan apa dipekerjakan. Namun dapat kami sampaikan bahwa sepanjang pegawai dimaksud melaksanakan pekerjaan yang diinginkan oleh satker karena memiliki keahlian khusus untuk menjadi narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang dapat memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat maka dapat diberikan tunjangan profesi dengan akun 522151 (Belanja Jasa Profesi).













Selamat siang helpdesk yang baik, dikantor kami ada kegiatan berupa penyusunan kurikulum dengan satuan buku. Kegiatan dimasukkan dalam Akun 521219 tetapi ketika di pertanggungjawabkan menggunakan honor penyusunan kurikulum dengan satuan OK. Bagaimana penyelesaiannya apakah diperbolehkan jika satuan di RKAKL-nya buku menjadi Orang Kerja di pertanggungjawabannya. Apakah 521219 bisa untuk honor? terima kasih sebelumnya.

Akun 521219 tidak dapat digunakan untuk bayar honor kegiatan penyusunan kurikulum/buku, sebaiknya menggunakan akun 521213 (honor terkait dengan output kegiatan). Revisi 521219 menjadi 521213, termasuk revisi satuan volumenya pada level detail, merupakan kewenangan KPA, sehingga cukup revisi POK saja.

Yth admin, 1. jika dalam satu DIPA terdapat dua PPK, dengan pagu diatas 25 miliyar berdasarkan SBU Rp 1,6 juta, bagaimana pemberian honor untuk masing-masing PPK tersebut, apakah honor tersebut dibagi dua, atau masing-masing mendapatkan honor yang sama, sedangkan dalam DIPA tertulis 2 orang x Rp 1,6 juta x 12 bulan? 2. bagaimana pemberian honor staf pengelola anggaran untuk pagu diatas 25 miliyar, berdasarkan SBU Rp 980 ribu. sedangkan staf pengelola tersebut ada 4 orang, apakah Rp 980 rb tersebut dibagi 4 atau masing-masing mendapatkan Rp 980 rb. sedangkan dalam DIPA tertulis 4 or x Rp 980rb x 12 bln. mohon penjelasannya

Honorarium pengelola keuangan yang tercantum dalam SBU merupakan pagu tertinggi (maksimal) dengan satuan OB (per orang per bulan). Honor dimaksud dibayarkan sesuai DIPA (2 orangx @Rp1,6 juta x 12 bulan), artinya satu orang dibayarkan Rp1,6 juta per bulan dibayarkan selama 12 bulan. Demikian juga dengan staf pengelola keuangan (4 or x Rp 980rb x 12 bln), artinya alokasinya untuk 4 orang staf (masing-masing staf dibayar Rp980.000, per bulan dibayarkan selama 12 bulan).

««« | « Previous | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia