Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,842,347
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Sistem Akuntansi
Bismillah... Yth. Tim Helpdesk... misalkan pejabat eselon II melakukan perjalanan Dinas dijakarta tanggal 31 Januari 2012, tapi SPPDnya dari tanggal 30 Januari s/d 31 Januari. pertanyaannya apakah biaya refresentasi di bayar sesuai tanggal yang tercantum di SPPD atau cuma sesuai undangan ? terimakasih atas penjelasannya....

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) PER-21/PB/2008 disebutkan bahwa : Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.








Saya mau bertanya mengenai Penggunaan DOP, sebenarnya DOP itu dipergunakan unutk apa saja ya. kalau bisa penjelasannnya secara detail ataukah ada dasar2 yang bisa menguatkan penjelasan mengenai penggunaan DOP

DOP atau BOS digunakan untuk pembayaran honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan honorer (GTT/PTT) tidak boleh lebih dari 20%. Kebijakan ini berdasarkan Permendikbud No 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dan laporan keuangan dana BOS 2012.





mohon ijin bapak...,  mau menanyakan apakah sudah ada aplikasi sakpa untuk tahun 2012 atau masih menggunakan aplikasi tahun 2011  mohon petunjuk dan arahannnya

Aplikasi SAKPA 2012 masih dalam proses pembuatan. Untuk tahun anggaran 2012 menggunakan aplikasi yang berbeda dengan aplikasi SAKPA 2011.







Yth Helpdesk Perbendaharaan saya mau menanyakan untuk dinas yang menerima dana Dekon didaerah mendapat 3 dana dekon dari 3 Kementerian, untuk honor KPA,PPK, bendahara, apakah bisa mendapat honor dari ketiga DIPA tersebut ataukah hanya diambil yang paling menguntungkan?juga apabila dinas mendapat 3 dipa dari 1 kementerian apakah honornya sama?mohon pencerahan dan dasar hukumnya.terima kasih

Sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1176/PB/2011 angka 2. disebutkan bahwa : Dalam hal terdapat kendala keterbatasan SDM yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, maka seorang Bendahara Pengeluaran dapat ditunjuk untuk mengelola lebih dari satu DIPA yang penunjukannya ditetapkan dengan SK penunjukan dari KPA.


Karena anggaran berbasis kinerja, maka honor pejabat perbendaharaan (KPA, Bendahara Pengeluaran dan PP-SPM) dapat dibayarkan sebanyak DIPA yang dikelola.


Di dalam PMK No.84 thn 2011 tentang SBU 2012 pada bagian penjelasan standar biaya masukan ta.2012 yang berfungsi sebagai estimasi nomo urut 29 mengenai Satuan biaya tiket Perjalanan dinas dalam negeri, dinyatakan bahawa " Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, TIDAK TERMASUK AIRPORT TAX SERTA BIAYA RETRIBUSI LAINNYA" Bagaimana sebenarnya penafsiran kalimat tersebut?, apakah berarti airport tax dan retribusi lainnya tidak termasuk biaya perjalanan dinas yang ditanggung? Tksh

Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya, penjelasan ini terdapat pada Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri bukan Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Maksud kalimat tsb adalah satuan biaya tiket untuk perjalanan dinas luar negeri yang ada di SBU sudah termasuk biaya asuransi dan tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi. Airport tax dan biaya retribusi merupakan dokumen pengeluaran yang sah untuk biaya transpor selain tiket pesawat dan boarding passnya (pasal 19 ayat (3) huruf c. PER-21/ PB/2008).













SP2D untuk uang makan terbit tanggal 15 Des 2011, setelah dihitung masih terdapat kelebihan dan belum disetorkan s.d 31 Des oleh BP. Kelebihan uang makan disetor pada tanggal 17 januari 2012. Bagaimana perlakuan jurnalnya atas belum disetornya kelebihan tsb? dan apakah atas SSBP tersebut diakui sebagai PNBP & bagaimana jurnalnya? Terima kasih  

Jurnal Neraca per 31 Desember 2011, diatur sbb:
- Dicatat sebesar jumlah yang belum disetor sbg piutang PNBP, kontra posnya Cadangan piutang

- Terhadap sejumlah pitang PNBP tersebut harus dibuat penyisihan piutang tak tertagih dg tarif piutang lancar sebesar 5 per mil.

- Selanjutnya dilakukan Jurnal koreksi terhadap SPM/SP2D sejumlah yang akan disetor kembali tersebut.
Dijelaskan secara memadai di CaLK

aplikasi AFS 2012 utk pagu rencana harian nya tidak muncul, padahal pada pagu perencanaan bulanan sudah diisi.. 

Perencanaan bulanan bisa dilakukan di level komponen, sub komponen maupun di detil akun. Apabila merekam perencanaan bulanan pada level komponen atau sub komponen, pagu bulanan tidak otomatis muncul di pagu perencanaan harian.






Yth. Helpdesk... Bagaimana sebetulnya perlakuan aset tetap yang dicatat pada SKPD yang sudah tidak mendapatkan dana Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi lagi. Apakah, SKPD semacam ini memenuhi kriteria sebagai "Satker Likuidasi" sebagaimana dimaksud dalam Panduan Teknis edisi 7?? SKPD yang tidak mendapatkan dana TP/Dekon tahun ini bukan berarti Satker tersebut akan berhenti beroperasi selamanya. Bisa jadi tahun berikutnya, SKPD tersebut mendapatkan dana TP/DEKON dan kembali "hidup". Jika mengikuti prosedur seperti yang terdapat dalam Panduan Teknis edisi 7, apakah setelah satker tersebut "hidup" lagi pada tahun berikutnya, BMN2 yang tadinya sudah terlanjur diserahkan kepada UAPPBE1 harus dikembalikan dan dicatat oleh Satker bersangkutan? 

Kami sedang menyusun PMK tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Yang Dihentikan Operasinya, semoga bisa segera selesai sehingga dapat menjadi pedoman bagi teman teman di KPPN dan satker. Menurut hemat kami sepanjang satker DK/TP yang bersangkutan membutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional dan memperhitungkan efisiensi pengeluaran negara maka aset-asetnya harus dikembalikan.



















Jika kegiatan rapat di luar kota dengan paket fullboard, dengan transport dan uang harian dibebankan pada akun 5241 untuk pertanggunggjawaban pelaksanaannya khususnya untuk transport dan uang saku apakah harus pakai SPPD perjalanan dinas?

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibebankan pada akun 5241, uang hariannya dibayarkan secara lumpsum, uang transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan harus dibuatkan SPPD.





Yth. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu,   Mohon informasi dan penjelasan mengenai hal-hal sbb: 1. Uang saku pertemuan fullboard,fullday dan halfday apakah dipotong pajak? 2. Apakah dasar pemotongan pajak uang saku tersebut? 3. Apabila kegiatan pertemuan dilaksanakan di Jakarta, berapakah transport yang diterima peserta Bandung, Banten dan Bogor? Kami sangat berharap informasi tersebut. Terima kasih.

1.Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain : Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

2.Dasar hukum pemotongan pajak thd uang makan adalah PP No.80 Tahun 2010. Besar tarif PPh untuk Gol.I dan II = 0% dari jumlah bruto, Gol.III = 5% dari jumlah bruto dan Gol.IV = 15% dari jumlah bruto.

3.Sesuai pasal 10 PMK No.45/PMK.05/2007 disebutkan bahwa : Biaya transport pegawai dan biaya biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.



Yth. Redaksi.. Saya mohon petunjuk mengenai izin penggunaan MAK 521219.. Kegiatan Apa saja yang bisa dibiayai menggunakan MAK tersebut?? Terima kasih

Pada dasarnya pengeluaran yang dapat dibebankan ke dalam akun 521219 merupakan pengeluaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan yangn dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satker dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Sebagai contoh adalah pengeluaran untuk kegiatan sosialisasi, diseminasi, seminar, wokshop, dll.







1.Sesuai dengan SBU 2012, bagaimana aturan biaya perjalanan dinas dalam negeri? 2. Bagaimana perhitungan uang harian dan uang saku dalam perjalanan dinas dalam negeri, bila akomodasi ditanggung penyelenggara?dan bagaimana perhitungannya bila akomodasi (paket full board ) ditanggung pelaksana ( yang melakukan perjalanan dinas ) 3. Pada point 3, kapan kita menggunakan uang saku ( 105.000,110.000,115.000) dan Uang harian full ( ex: Jkt 450.000, sby: 350.000)   trim      

1.Aturan perjalanan dinas dalam negeri masih tetap berpedoman kepada PMK No.45/PMK.05/2007, sedangkan besaran biaya perjalanan dinas tsb berpedoman kepada SBU tahun 2012 (PMK No.84/PMK.02/2011).

2.Seorang pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri menerima uang harian dan uang saku menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas. Biasanya untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan paket Fullboard, biaya akomodasi langsung diperhitungkan/dipotong oleh panitia penyelengara, tetapi kalau biaya akomodasi tidak diperhitungkan/dipotong oleh panitia penyelenggara, maka besaran uang akomodasi tsb dibayarkan sesuai dengan fasilitas dan kelas penginapannya serta dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3.Uang saku (Rp.100.000,- Rp.105.000,- Rp.115.000,-) dibayarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan paket Fullboard, sedangkan uang harian (Rp.405.000,- Rp.395.000,- Rp.390.000,-) dibayarkan apabila seorang pegawai melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri terkait tupoksi, uang harian ini dibayarkan secara lumpsum, dan harus dibuatkan SPPD.
















Mohon bantuannya.. Pada saat melakukan perekaman SPM yang bersumber dana PNBP dari aplikasi SPM Versi 12.1.1 muncul peringatan \\\\\\\"MAKSIMAL PENCAIRAN(MP) UNTUK MENERBITKAN SPM PNBP BELUM DIREKAM\\\\\\\" bagaimana cara mengatasinya.terima kasih

Coba diupdate aplikasinya.

1.) Masalah perhitungan jumlah UAPPA-W dalam suatu satker yang mendapatkan dana dari beberapa unit Eselon I (E1). Dalam PMK 171/2007 Ps 21 ayat 5 (tentang Sistem APP) disebutkan bahwa UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan. Sesuai dengan pasal tsb terkesan bahwa pembentukan UAPPA-W  tergantung dari adanya dana dari E1 tertentu dalam suatu Kementerian pada suatu satker. Jadi dalam kasus Kanwil Kemenag yang mendapatkan dana dari 8 (delapan) E1, apakah dapat dikatakan bahwa terdapat 8 UAPPA-W dalam Kanwil Kemenag tsb?   2.) Sesuai Lampiran I  huruf  B angka 4, Perdirjen PBN 36/2009 disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana DK/TP dari Kementerian Negara/Lembaga yang tidak mempunyai kantor vertikal di Provinsi/Kab/Kota, dan hanya ada satu satuan kerja per Eselon I, maka tidak perlu melakukan rekonsiliasi di tingkat wilayah. Pertanyaan saya : a. apakah ketentuan tsb masih berlaku? b. apabila suatu dinas di Kab/Prov x mendapat 5 dana dari E1 yang berbeda-beda  dari suatu kementerian  dan memenuhi ketentuan Perdirjen tsb, apakah tidak perlu melakukan rekonsiliasi tingkat wilayah?     3.) Apakah yang dimaksud dengan pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pasal 6 ayat 3 PP 71/2010? Apakah PMK 171/2007 tentang Sistem APP telah mengacu pada pedoman umum tersebut?   terima kasih

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan memang harus dibentuk UAPP-W masing2 eselon I tersebut.

masih berlaku, tidak perlu rekon tingkat Kanwil/UAPP-W namun Laporan tetap dikirim/disampaikan ke Kanwil. Rekon tingkat UAKPA ke KPPN dan pada tingkat Eselon I ke Dit APK.

Pedoman dalam penyusunan sistem akuntansi baik pemerintah pusat maupun pemda. Sudah terbit PMK tentang Pedoman umum dimaksud.





Apakah penambahan biaya pembelian tiket perjalanan dinas oleh karena pengunduran keberangkatan karena pejabat/pegawai yang melaksanakan dinas mengalami sakit dapat ditambahkan  pada biaya pembelian tiket perjalanan? Mohon penjelasan dengan dasar hukumnya.

Sesuai pasal 10 PMK No.45/PMK.05/2007 disebutkan bahwa : Biaya transport pegawai dan biaya biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil. Penambahan biaya pembelian tiket dapat dibayarkan sepanjang alasan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan/ditolerir.






bolehkah KPA mengangkat operator sai/simak dari pegawai non PNS, mengingat SDM di satker-satker kecil masih kurang (seperti disekolah2 agama) dan bolehkah honornya dibiayai dari DIPA, mohon jawabannya dan peraturannya jika memang ada. terima kasih sangat.

Karena keterbatasan pegawai, untuk pengangkatan seorang operator SAI/SIMAK dapat diangkat dari Non PNS dengan Surat Keputusan. Honor Non PNS tsb dapat dibayarkan setalah ybs melaksanakan tugasnya.



Salam. Untuk Dinas di tingkat provinsi yang berfungsi sebagai wilayah, apakah terpisah antara dana dekon dengan TP? Apakah satu laporan wilayah mencakup seluruh satker DK dan TP; atau masing2 satu laporan tersendiri, jd ada lap Wilayah DK dan lap Wilayah TP? Bagaimana dengan dana TP, yg kenyataannya seringkali TP (kab/kota) tidak berkoordinasi dg provinsi, dan adanya satker di kab/kota yg jg diperankan sebagai wilayah? Kalo melihat di format lap tingkat wilayah, di sana bahkan ada tabel yg isinya seluruh jenis kode yaitu KP, KD, DK, TP, UB. Apakah ini memungkinkan? Terimakasih sebelumnya.

Salam. Suatu Dinas di tingkat provinsi yang berfungsi bisa berperan sebagai Satker Dekonsentrasi (DK) yang mengelola dana dekonsentrasi dan juga bisa sebagai satker TP karena mengelola dana TP. Masing-masing satker DK dan TP adalah entitas akuntansi tersendiri. Satu laporan wilayah seharusnya mencakup seluruh satker DK, begitu juga dengan wilayah TP;  Jadi masing2 satu laporan tersendiri, ada lap Wilayah DK dan lap Wilayah TP. Adapun dalam aplikasi ada KP, KD, DK, TP, dan UB hanya sbagai kelengkapan fasilitas untuk masing2 kode kewenangan.


















Apakah Pengelola Keuangan bisa merangkap sebagai Pengelola PNBP???

Pengelola Keuangan dapat merangkap sebagai pengelola PNBP, namun Bendahara Pengeluaran tidak boleh merangkap jabatan lain.


dlm POK DIPA 2012, akun langganan daya dan jasa terbagi ke dalam 3 kode akun, yaitu 522111 untuk listrik, 522112 untuk telpon dan 522113 untuk air, pertanyaan kami bolehkah menggunakan dana akun 522111 listrik untuk menutupi kekurangan dana akun 522112 telpon, mengingat kami berlangganan internet speedy..TQ

Dana yang tersedia pada masing-masing Akun harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, kalau suatu Akun tidak mencukupi dananya maka KPA dapat melakukan revisi.






Siang, saya mau tanya, di SBU 2012 kan besaran uang harian untuk transport lokal dalam kota 110rbu yah, sama seperti tahun 2011, namun di kami ada SK Sekjen yang menjelaskan bahwa besaran uang harian transport dalam kota di Perwakilan untuk gol II 150rbu, gol III 175rbu dan gol IV 200rbu. Itu bagaimana yah, sepatutnya kami gunakan yang mana, mohon sarannya. Terima kasih.

Berdasarkan Standar Biaya Tahun 2012 besaran satuan biaya uang transport kegiatan dalam kota adalah Rp.110.000,-, kalaupun ada SK Sekjen yang mengatur tentang besaran uang transport lokal, maka yang dibayarkan adalah besaran sesuai dengan standar biaya tahun 2012.








««« | « Previous | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR