Jumlah Pengunjung :
17,037,893
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Sistem Akuntansi
Mohon diberikan peraturan terkait uang saku bagi pegawai yang hendak melakukan diklat/pelatihan yang seluruh akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara (di asrama), soalnya saya baca di forum ini hanya diberi maksimal uang saku sebesar fullboard dan transport pp, tetapi dasar peraturannya belum disebutkan, makasih

Peraturan terkait uang saku bagi pegawai yang melakukan diklat/pelatihan dapat dilihat pada PMK Nomor 84/PMK.02/2011 (tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012).







- Salam Hormat.... apakah seorang bendahara dapat menerima honor dobel dalam 1 DIPA? satu di akun 521115 untuk kegiatannya sebagai bendahara, dan lainnya di akun 521213 untuk kegiatan yang terkait dengan output. mohon pasal aturan yang mendasarinya. mohon segera di balas.terima kasih

Karena anggaran berbasis kinerja, dimana seseorang dibayarkan berdasarkan kinerja, maka seorang pegawai dapat saja menerima honor dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan menerima honor dari kegaiatan lain, sepanjang pegawai tsb telah melaksanakan tugas dan keanggotaannya dalam kegiatan tsb ditetapkan dengan Surat keputusan oleh pejabat yang berwenang.

Anggaran berbasis kinerja diatur dalam PMK No.93/PMK.02/2011.

yang terhormat Helpdesk Mohon bantuan Jawaban di POK Kami terdapat AKUN 521219 untuk Tunjangan Fungsional Guru Non PNS dan Tunjangan Sertifikasi Guru Non PNS,; serta Penyelenggaraan Hari Anak Nasional ,; Insentif Guru Madrasah Diniyah apakah MAK ini sudah tepat atau harus di revisi ? jika di revisi harus dengan MAK Berapa yang benar ?

Merujuk pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer maka Tunjangan Fungsional Guru Non PNS dan Tunjangan Sertifikasi Guru Non PNS dibebankan ke dalam akun 573111 (Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang).

Penyelenggaraan Hari Anak Nasional menurut hemat kami merupakan kegiatan non operasional sehingga seyogyanya dibebankan ke dalam akun belanja non operasional, namun tetap memperhatikan sesuai dengan jenis pengeluarannya.

Mohon maaf kami tidak memahami pengertian insentif yang Saudara maksudkan. Apabila "insentif" tersebut memenuhi kriteria honorarium harus dibebankan ke dalam akun 521115 atau 521213, atau apabila berupa uang harian kegiatan dalam kota dibebankan ke dalam akun 521219.




Mohon penjelasan, apakah dalam 1 satker terdapat 2 DIPA dari 2 Ditjen Kementerian Pertanian, yaitu Ditjen Tanaan Pangan dan Ditjen Hortikultura. Apakah honor KPA dari 2 DIPA tersebut bisa dicairkan kedua-duanya? KPA dijabat oleh 1 orang yaitu Kepala Dinas.

Karena anggaran berbasis kinerja, dimana seseorang dibayarkan berdasarkan kinerja, maka untuk KPA yang mengelola lebih dari satu DIPA honornya dapat dibayarkan sebanyak DIPA yang dikelola.




APLIKASI AFS 2012 di tempat kami belum bisa masuk pagu perencanaannya dari (RPA) APlikasi rkakl2012 yang bisa masuk hanya pagu Belanja Gaji saja yang masuk sedangkan belanja Lain tidak bisa masuk. bagaimana solusinya 

Pastikan menggunakan data ADK DIPA terakhir, dapat diminta pada Kanwil Perbendaharaan setempat.









Apakah transport kegitan dapat dikenakan PPh 21, Pada Kanwil Yogyakarta KPPN memungut PPh 21 atas transport kegiatan, mohon untuk diberikan ketentuan yang menyebutkan hal tersebut

Uang transport pegawai dalam perjalanan dinas tidak dikenakan PPh pasal 21, ketentuan yang mengatur lebih rinci tentang pajak tsb silahkan tanyakan langsung ke KPP terdekat.




konversi gaji pokok 2012 dengan pangakt Pembina Tk. I (IV/b) masa kerja 20 tahun menghasilkan defult gaji pokok jadi IV/b 18 tahun, sehingga gaji pokoknya menjadi turun. mohon kejelasannya.

Permasalahan yang terjadi terkait konversi gaji pokok pada aplikasi GPP akan segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pengembang sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan







Apabila perjadin dilaksanakan lebih dari 1 orang dan sesuai SBU standar hotel berbeda (dikarenakan eselon/gol berbeda), apakah boleh menggunakan hotel yang sama? Pehitungan bill hotel adalah per kamar. Apabila satu kamar ditempati oleh dua orang, bukti penginapan apakah harus dibuat satu orang satu bill? Terima kasih

Untuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan hotel yang sama untuk semua peserta, namun harus menyesuaikan kelas kamar hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk masing-masing pegawai/pejabat peserta kegiatan.

Pertanggungjawabannya satu bill untuk satu kamar (walaupun satu kamar diisi oleh 2(dua) orang).

Assalamualaikum wr.wb...apakah bisa dalam pengangkatan SK pembuat daftar gaji dan operator SAI disatker kami dittd oleh KPA satker kami atau harus SK dari Kepala Kanwil Kementerian Agama?? mohon bantuannya beserta peraturannya

Dasar hukum pengangkatan PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran terdapat pada pasal 2 PER-66/PB/2005, untuk pengangkatan PDG dan Operator SAI biasanya diangkat oleh Kepala Kantor, akan tetapi ada K/L yang mengatur lain, hal ini tergantung dari kebijakan masing-masing K/L.






Dalam hal Honor pengelola keuangan dalam POK melebihi batas dalam SBU, mana yg harus diikuti saat membuat SPM? terima kasih

Honor tidak boleh dibayarkan melebihi SBU, kalau POK melebihi SBU maka yang dijadikan dasar dalam pembayaran honor adalah tarif sesuai SBU.


biaya perubahan jadwal tiket pesawat ditanggung negara atau ditanggung pribadi?

Dapat ditanggung negara dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari pihak penyelenggara transportasi

Selamat Siang, Satker Kami terdapat kegiatan Inspeksi Pos Pengamatan ke daerah /luar kota selama 3 hari dengan lokasi yang berbeda-beda, yang saya tanyakan apakah pegawai yang melakukan tugas/dinas tersebut mendapat uang harian perjalanan dinas atau hanya mendapatkan uang saku paket fullboard diluar kota?Kemudian apakah pegawai tersebut diperbolehkan menggunakan sewa kendaraan atau tidak?terima kasih.

1.Kepada pegawai berkenaan dapat diberikan uang harian dan uang transport pegawai.


2.Sewa kendaraan tidak diberikan, karena sewa kendaraan hanya diberikan kepada pejabat negara secara at cost max Rp.500.000,-/hari.


Asss.... kami melakukan perjalanan dinas dari kota kami Sigli ke Banda Aceh jraknya 112KM . jdi biaya apa saja yang dapat dibayarkan untuk perjalan kami? apakah transpor lokal dan uang harian dapat ?

Untuk kasus ini dapat dibayarkan biaya transport pegawai sesuai dengan biaya riil dan uang harian sesuai SBU.




mohon bantuan pencerahan, petunjuk teknis untuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas : Ada undangan suatu kegiatan yang dilaksanakan di luar kota untuk suatu kegiatan workhsop atau seminar selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, tetapi pada redaksi undangan tidak terdapat bahwa Panitia menangung konsumsi/akomodosi peserta. nah apakah untuk pertanggungjwabannya uang harian mengacu tarif fullboard atau att.cost. mohon bantuannya.... terima kasih.

Suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan paket Fullboard di luar kota biasanya konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh panitia, maka uang sakunya harus uang saku fullboard luar kota (lihat lampiran I No.24 PMK Nomor 84/PMK.02/2011), sedangkan uang harian yang dibayarkan untuk perjalanan dinas dalam negeri, uang hariannya dibayarkan secara lumpsum.









Ass, kami mengedakan kegiatan paket fullboard, pelaksanaannya diadakan diluar kota, tapi pesertanya berasal dari daerah Dati Tk II (Kab/kota), bagai penggunaan akun untuk transport dan uang harian peserta

Untuk kegiatan Fullboard yang diadakan di luar kota, dibayarkan uang harian paket fullboard luar kota (lihat lampiran I No.24 PMK Nomor 84/PMK.02/2011) dan uang transport dibayarkan secara at cost.




mohon penjelasan kapan waktu untuk melakukan revisi akun (revisi POK) dan kelengkapan yang diperlukan untuk melakukan revisi. Terima Kasih.

Revisi POK dapat dilaksanakan sejak DIPA disahkan oleh Kakanwil DJPBN/Direktur PA dan berakhir sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Dirjen Perbendaharaan.

Kelengkapan untuk revisi POK adalah soft copy dan permintaan validasi DIPA beserta lampiran perubahannya.

Untuk pembayaran belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) akun 512411 pada KPU berupa uang lelah apakah dapat dibayarkan kekurangannya dari tahun lalu yang pembayarannya berdasarkan SK dari Kuasa Pengguna Anggaran dengan beban DIPA 2012? Mohon dengan dasar hukumnya. Terima kasih

Uang lelah PNS KPU dapat dibayarkan kekurangannya sepanjang tersedia dananya pada DIPA tahun berjalan.





Apakah perhitungan uang makan PNS berdasarkan PMK No. 110/PMK.05/2010 masih berlaku

Peraturan yang mengatur tentang Uang Makan PNS masih PMK No.110/PMK.05/2010, sedangkan pengaturan tarif  uang makan berpedoman kepada SBU yang berlaku (PMK Nomor 84/PMK.02/2011).



satker kami ada kebutuhan belanja alat-alat kebersihan, perabot perkantoran seperti sapu, alat pelan, ember, selang dll akun apakah yang harus saya pakai?

Pembelian belanja alat-alat kebersihan yang tidak termasuk Aset Tetap dan tidak memenuhi nilai kapitalisasi dibebankan ke dalam akun 521111 (Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran).




untuk akun 521211 apakah boleh digunakan untuk belanja perabot kantor seperti sapu, ember, selang dll mohom penjelasannya

Pembelian belanja alat-alat kebersihan yang tidak termasuk kriteria Aset Tetap dan pembelian peralatan dan mesin yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang Saudara maksud dibebankan ke dalam akun 521111 (Belanja Keperluan Sehari-hari



««« | « Previous | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia